Ombudsman DKI: Sistem Ganjil Genap Bukan Solusi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ombudsman DKI: Sistem Ganjil Genap Bukan Solusi

Senin, 3 Agustus 2020 | 17:38 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya menilai sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan Pemprov DKI Jakarta bukanlah solusi mengatasi kemacetan di masa PSBB transisi dengan membatasi mobilitas warga untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta. Ombudsman menilai kebijakan ganjil genap tidak berangkat dari akar masalah kemacetan di Jakarta.

“Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka Covid-19 yang terus naik di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangannya, Senin (3/8/2020).

Ombudsman Jakarta Raya, kata Teguh, menengarai tingginya angka pelaju dari wilayah penyangga Jakarta disebabkan
ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD juga perusahaan swasta dalam membatasi jumlah pegawainya yang harus masuk bekerja. Menurut Teguh, hal tersebut berdampak pada kemacetan di jam-jam sibuk dan penumpukan penumpang di transportasi publik khususnya Commuter Line.

"Kita pernah membuat FGD pada tanggal 26 Juni 2020 dan menemukan fakta dari data yang disampaikan para pemangku kepentingan di bidang transportasi, termasuk PT KCI, Dirlantas Polda Metro Jaya, Trans Jakarta, Dishub dan Organda bahwa kenaikan pengguna transportasi pribadi dan publik terjadi sejak pemberlakuan PSBB transisi 1 dan 2 di jam-jam sibuk," ungkap dia.

Pada saat FGD tersebut, kata Teguh, disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa angka kepadatan lalu lintas pada jam sibuk di ruas tol wilayah Jakarta dan arus jalan dalam kota sudah mencapai kepadatan 96 persen dari angka normal sebelum pandemi. Sementara PT KCI mencatatkan pertumbuhan penumpang Commuter Line mencapai angka 4-7 persen per minggunya dan pada bulan Juli 2020 mencatatkan angka tertinggi mencapai 420.000 penumpang/hari atau mendekati angka psikologis 50 persen dari total penumpang harian sebelum pandemi berlangsung

Angka tersebut, kata Teguh, belum mencakup para pelaju yang mempergunakan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi harian mereka ke tempat kerja. Ombudsman, tutur dia, memperkirakan dengan total penggabungan angka pelaju pengguna Commuter Line, kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jumlah warga yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya di atas angka 75 persen.

"Jadi, masalah utama dalam kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya adalah tingginya jumlah pelaju yang berangkat dan pulang dari tempat kerja sehingga yang harus dibatasi adalah jumlah pelaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta. Itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov secara tegas membatasi jumlah pegawai dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta,” tandas dia.

Teguh mengkhawatirkan, pemberlakukan sistem ganjil genap, bakal memunculkan klaster transmisi Covid-19 ke transportasi publik. Apalagi jika kebijakan tersebut diberlakukan sepanjang hari. Dia menduga bakal terjadi penumpukan di stasiun-stasiun commuter line.

"Jika limpahan dari pengguna kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat sangat tinggi, maka kemungkinan yang bisa dilakukan PT KCI hanya dua, membiarkan penumpang mengular di antrian atau membuka gerbong-gerbong mereka untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan physical distancing,” jelas dia.

Lebih lanjut, Teguh menyoroti waktu shift kerja sebagimana diatur dalam SK Kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Dalam SK tersebut diatur dua shift kerja, yakni shift pertama pukul 07.00 - 16.00 WIB dan shift kedua pukul 09.00- 18.00 WIB.

“Shift tersebut terlalu pendek dan itu yang menyebabkan para pelaju tetap berangkat kerja di jam yang sama dengan saat belum ada pembagian shift. Data dari PT KCI dan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait kenaikan jumlah penumpang selalu terjadi di jam sibuk pukul 06.00-08.00 WIB dan pukul 16.00-19.00 WIB, sementara angka kemacetan di ruas jalan kota dan tol juga terjadi di waktu yang sama,” terang dia.

Karena itu, kata Teguh, pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian terhadap kebijakan shift tersebut. Salah satu solusinya, kata dia, memberikan rentang waktu shift yang lebih panjang dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek.

"Misalnya shift pertama mulai Pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB, sementara shift kedua mulai pukul 11.00 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB. Kekurangan jam kerja bisa dikompensasi ke hari kerja, menjadi 6 hari kerja agar jumlah jam kerja satu minggu tetap terpenuhi," imbuh dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BPTJ Kurangi Layanan Bus Gratis bagi Pengguna KRL

Bus gratis tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2020, namun keberadaannya secara bertahap akan dikurangi.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Pemkot Tangerang Jamin Pemeriksaan Covid-19 di Faskes di Tangerang Gratis

Liza mengimbau kepada warga yang merasakan keluhan seperti penderita covid-19, untuk segera memeriksakan diri.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Tangkap 2 Kurir, Polisi Sita 131 Kilogram Sabu di Cipulir

Penyelundupan ratusan kilogram sabu-sabu itu dikirim menggunakan truk yang mengangkut batu bata.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 12 hingga 20 Kasus Narkoba Setiap Harinya

Polda Metro Jaya terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Tawuran di Pademangan Libatkan Anak di Bawah Umur

Sebanyak 8 orang pelaku tawuran di Pademangan itu berujung pembacokan dan menyebabkan satu orang tewas.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang Sepekan Lagi

Aktivitas dan kegiatan DPRD DKI baru dimulai lagi pada 10 Agustus 2020 mendatang untuk memastikan aman dari penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Penemu Herbal Obat Covid-19 Hadi Pranoto Klaim Sembuhkan 20.000 Orang

Hadi Pranoto menyebut sejak Maret 2020 bertepatan merebaknya pandemi Covid-19 dirinya telah mendistribusikan lebih dari 20.000 botol ramuan.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Polisi Gagalkan Peredaran 160 Kilogram Ganja Dibungkus Buku Pelajaran

Ratusan kilogram ganja asal Aceh yang dibungkus buku pelajaran itu, disita dari tangan dua pengedar berinisial HS dan NK.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Anggota DPRD DKI Dany Anwar Meninggal Dunia

Rencananya almarhum dikebumikan di pemakaman keluarga di daerah Sentul, Jawa Barat.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020

Siapa Hadi Pranoto yang Klaim Temukan Obat Herbal Covid-19?

Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menampik bila Hadi merupakan pakar dalam bidang kesehatan.

MEGAPOLITAN | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS