Perpanjangan PSBB Transisi, DKI Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Perpanjangan PSBB Transisi, DKI Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Jumat, 31 Juli 2020 | 20:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I yang ketiga. Pengetatan pengawasan ini dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, salah satu pengetatan yang akan dilakukan adalah di perkantoran dan tempat usaha yang telah menjadi klaster baru muncul kasus-kasus Covid-19 di Jakarta. Anies mengingatkan pimpinan atau penanggung jawab perkantoran dan tempat usaha wajib memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam menjalankan aktivitas.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan terus mengetatkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta ini. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya. Kami juga akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran,” ujar Anies saat konferensi pers melalui akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (30/7/2020).

Anies mengatakan, pimpinan atau penanggung jawab kantor dan tempat usaha harus mengambil langkah-langkah yang serius untuk melindungi pekerjanya dengan cara penerapan protokol kesehatan. Karena itu, perlu melakukan sosialisasi secara masif dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

“Lakukan briefing tentang protokol kesehatan, kalau perlu setiap pagi. Alokasikan waktu 5-10 menit untuk mengingatkan kepada semua atas protokol kesehatan. Ini penting sekali sebagai bukti bahwa tempat bekerja peduli kepada pekerjanya. Kalau tempat kerja tidak mempedulikan (pekerjanya) maka konsekuensinya potensi penularan terjadi. Dan bila itu terjadi, harus ada penutupan dan ujungnya semuanya akan rugi,” tandas dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, juga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap perkantoran atau tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Mulai dari sanksi administrasi seperti denda dan penutupan kantor dan tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi sampai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasaln 93 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebuatkan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

“Saya perlu garisbawahi bahwa dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, ini diatur tentang pelanggaran menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan, dan ini adalah tindakan pidana. Kita tidak ingin terjadi. Semua kegiatan usaha tidak boleh merisikokan kesehatan orang yang terlibat dalam kegiatannya. Jadi wabah ini harus kita selesaikan sama-sama. Dan kita harus menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bila ada menemukan pelanggaran, laporkan dan kami akan tindak,” imbuh Anies.

Pengetatan pengawasan protokol kesehatan ini, kata Anies, tidak hanya ditujukan kepada perkantoran dan dunia usaha, tetapi juga kepada masyarakat DKI untuk menegakkan protokol kesehatan terutama 3M, yakni menggunakan masker dengan benar di manapun kapanpun dalam kondisi apapun, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin dan menjaga jarak minimal 1 meter. Masyarakat, tutur Anies, juga harus mempunyai kontrol sosial untuk saling mengingatkan bahkan menegur jika ada yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.

“Tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab, kita peduli atas kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan kita dengan cara menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan. Bila melakukan pelanggaran, maka kami akan memberikan sanksi termasuk denda. Dan sanksi denda progresif akan diterapkan juga pada tingkat individu, bukan hanya kepada kantor tapi pribadi-pribadi melanggar berulang akan mendapatkan denda yang lebih berat daripada pelanggaran yang pertama,” tegas dia.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan, bahwa mulai masa perpanjangan PSBB transisi ini akan diterapkan sistem ganjil genap di DKI Jakarta. Sistem ini diterapkan dalam rangka mengendalikan pergerakan orang untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sistem ini akan mulai diterapkan pada Senin, 3 Agustus mendatang.

“Kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan Ganjil Genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan diterapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap,” terang Anies.

Tingkatkan 3T

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, akan terus meningkatkan aktivitas 3T, yakni testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengendalian) pada masa perpanjangan PSBB transisi ini. Menurut Anies, aktivitas 3T ini merupakan upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta menyelamatkan nyawa warga.

“Jakarta agresif melakukan testing, tracing dan treatment selama ini dan (ke depan) kami di pemerintahan meningkatkan kemampuan testing, melakukan kegiatan tracing, melakukan kegiatan treatment. Lalu bila ada yang terpapar, kami siapkan fasilitas kesehatannya,” kata dia.

Dalam waktu sepekan ini, kata Anies, pihaknya melakukan testing terhadap 43.316 orang. Hal ini berarti testing yang dilakukan Pemprov DKI sudah 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Standar minimum testing WHO adalah 1000 orang per 1 juta penduduk dalam seminggu. Jika mengacu pada standar WHO, maka minimal jumlah testing di Jakarta dalam seminggu sebanyak 10.000 orang.

“Jadi dalam satu pekan terakhir ini, angka positivity rate (persemtase positif dari semua yang dites) kita adalah 6,5 persen. Ini masih di atas standar ideal WHO yaitu maksimal 5 persen. Namun, kita masih di bawah angka nasional, di mana positivity rate nasional dalam satu pekan terakhir ini adalah 13,6 persen,” jelas dia.

Anies memastikan bahwa angka positivity rate ini kredibel dan dapat dipercaya karena jumlah testing di Jakarta cukup banyak bahkan 4 kali lipat melampaui standar testing WHO. Dengan angka yang kredibel, maka bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan, termasuk kebijakan memperpanjang masa PSBB transisi.

“Kalau jumlah testingnya tidak cukup, maka kita tidak bisa mengetahui seberapa menyebar dan seberapa parah kondisi sebuah wilayah. Testing ini terus agresif dan kita akan lakukan untuk mencari kasus-kasus baru,” ujar dia.

Dengan jumlah testing yang banyak, kata Anies, sangat wajar jika penambahan kasus baru Covid-19 per harinya di Jakarta terus meningkat. Menurut Anies, hal tersebut bukan masalah, tetapi harus disyukuri karena banyak orang yang positif Covid-19 tanpa gejala, akhirnya bisa ditemukan sehingga bisa langsung diisolasi untuk mencegah penularan Covid-19.

“Jadi tujuan dari testing agresif itu untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih besar lagi. Bila kita tidak melakukan itu, bila kita mengurangi angka tesnya, mungkin angka positif Jakarta akan kelihatan rendah. Di atas kertas kita akan kelihatan oh seperti aman. Padahal senyatanya wabah itu masih ada. Justru yang kita lakukan adalah mengalokasikan sumber daya kita,” pungkas Anies.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mabes TNI Distribusikan Hewan Kurban

Hewan kurban tersebut berasal dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Pejabat Tinggi serta personel Mabes TNI.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Angkutan Barang Diminta Hindari Jalan Tol saat Arus Balik Iduladha

Angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih diminta untuk menghindari jalan tol saat arus balik lebaran Iduladha

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

KCI Tambah 5 Perjalanan KRL

Mulai 1 Agustus 2020, PT KCI menambah lima perjalanan KRL di lintas Rangkasbitung-Tanah Abang PP.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Libur Iduladha, Volume Lalu Lintas Meningkat

Meski demikian, volume lalu lintas pada Iduladha tahun ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Smartfren Bersama Yayasan Muslim Sinar Mas Serahkan Hewan Kurban

Smartfren Telecom Tbk bersama Yayasan Muslim Sinar Mas menyerahkan hewan kurban kepada warga di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Kota Bogor Laporkan Lima Klaster Keluarga Positif Covid-19

Salah satu klaster rumah tangga itu yang terkonfirmasi Covid-19 yakni pemilik restoran.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Bima Arya: Teori Konspirasi Tidak Sesuai Akidah

Di era Covid-19, orang dengan mudah mengatakan suatu konspirasi dan nyatanya berbahaya dan tidak sesuai akidah.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Iduladha, Anies Baswedan Tidak Gelar Silaturahmi Keluarga Besar

Anies mengenang ketangguhan keluarga Nabi Ibrahim AS yang patut diteladani oleh keluarga-keluarga di masa pandemi seperti sekarang ini.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Lalin Puncak Ramai Lancar, One Way Situasional

Lalu lintas di ruas Jalur Puncak terpantau ramai lancar pada Jumat (31/7/2020) atau bertepatan Perayaan Iduladha 1441 H.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020

Sudin KPKP Jakpus Akan Periksa 530 Ekor Hewan Kurban di Lokasi

102 orang petugas akan mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lokasi di Jakarta Pusat mulai hari ini sampai dengan Senin (3/8/2020) mendatang.

MEGAPOLITAN | 31 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS