Akademisi Pertanyakan Tudingan Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN Inskonstitusional
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Akademisi Pertanyakan Tudingan Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN Inskonstitusional

Kamis, 6 Agustus 2020 | 17:03 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta - Akademisi Universitas Warmadewa, Dr I Wayan Suka Wirawan, SH, MH mengatakan tudingan bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir inkonstitusional, patut dipertanyakan. Selain tidak berpegang pada ide-ide dasar hukum sebagai Ius, menyatakan pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN inkonstitusional berangkat dari Perpres No. 177/2014 adalah sebuah kekeliruan besar.

"Dasar hukum pelibatan TPA dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN bukan Perpres No. 177 Tahun 2014, melainkan regulasi khusus dalam hal ini Inpres No. 8 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Inpres ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi masing-masing Inpres No. 8 Tahun 2005 dan Inpres No. 9 Tahun 2005," ujar Wayan melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Berbeda dengan Inpres No. 8 Tahun 2014 yang mengatur pengangkatan Direksi dan Komisaris pada jabatan korporasi (BUMN), Perpres No. 177 Tahun 2004 mengatur pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Kedua jabatan ini merupakan jabatan negeri atau jabatan dalam bidang Eksekutif, jabatan pada bidang kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudisial.

Lebih lanjut dia mengatakan, karakter hukum kekuasaan termasuk kekuasaan eksekutif adalah hukum publik, sehingga sebagai korporasi, pengangkatan Direksi dan Komisaris pada BUMN tidak tunduk pada Perpres No. 177 Tahun 2014, melainkan tunduk pada Inpres No. 8 Tahun 2014.

"Dalam konstruksi Perpres No. 177 Tahun 2014, yaitu melalui mekanisme TPA, pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah lolos penilaian TPA, karena Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara memang berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya," tambahnya.

Sedangkan berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2014, hanya pengangkatan jabatan Direktur Utama, Komisaris Utama, dan/atau Ketua Dewan Pengawas BUMN serta PT yang yang sifatnya strategis saja yang proses pengangkatannya harus dilakukan melalui mekanisme TPA yang diketuai Presiden guna mendapat pertimbangan dan persetujuan Presiden.

"Itulah sebab penentuan keabsahan dan konstitusionalitas proses pengangkatan Direksi dan Komisaris pada BUMN harus merujuk pada Inpres No. 8 Tahun 2014, bukan berdasarkan Perpres No. 177 Tahun 2014. Jika identifikasi regulasinya saja keliru, tidak mungkin klaim inkonstitusionalitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Atau bisa jadi, ini disebabkan karena kegagalan memahami perbedaan konsep “jabatan negeri” dan jabatan pada korporasi," paparnya.

Penilaian calon Direksi atau Komisaris BUMN oleh TPA merupakan beleid bersifat khusus. Karena itu terlepas dari adanya beleid ini, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi atau Komisaris BUMN pada prinsipnya adalah kewenangan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri BUMN untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris BUMN merupakan jenis kewenangan atributif karena diatribusikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan setingkat UU dalam hal ini UU No. 19 Tahun 2003.

Terhadap masalah rangkap jabatan, penting untuk dikemukakan disini bahwa identifikasi tentang sah atau tidaknya rangkap jabatan tidak bisa tidak berangkat dari dasar keberadaan BUMN, yaitu melalui korporasi, negara hadir untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan konstitusi.

"Kehadiran negara melalui korporasi berdasarkan konstitusi (sebagai hukum publik) merupakan alasan mendasar penyatuan negara dan korporasi, yang penentuan tentang sah atau tidaknya rangkap jabatan akan sangat bergantung pada “roh” dan cara pandang sistem hukum negara terhadap sifat relatif dikotomi hukum publik dan hukum privat," jelasnya.

Dirinya menyampaikan, atas dasar itulah keberadaan pejabat pemerintah (yang memenuhi syarat) di BUMN secara lebih utuh seharusnya dilihat sebagai wakil negara (kuasa pemerintah sebagai organ negara) pada entitas-entitas hukum privat seperti BUMN yang diciptakan atau dibentuknya sendiri, dan bahwa sah peraturan-peraturan yang sifatnya koheren dengan pikiran ini. Diaturnya Pejabat Struktural dan Pejabat fungsional Pemerintah sebagai salah satu sumber calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam regulasi, misalnya, merupakan dokumen yuridis yang selain valid dengan sendirinya menepis tudingan “ilegalitas rangkap jabatan”.

Konsep tindakan tidak sah tidak bisa ditentukan simplistis menurut pendekatan interpretasi sistematik dengan membatasi hanya sistem hukum positif buatan penguasa saja sebagai objek interpretasi karena konstruksionisme legal hermeneutik justu sejak awal dimaksudkan untuk menegasikan rupa buruk originalisme, strukturalisme, legisme, dan legal positivisme.

Termasuk keberadaan beberapa pejabat TNI/Polri atau pensiunan yang tentunya telah memenuhi syarat dan kebetulan dipercayakan menjabat di BUMN, dengan demikian juga harus dipahami sebagai konsekuensi terkehendaki oleh ide penyatuan Negara dan BUMN, representasi negara pada BUMN, yang kompetensinya tentu diukur berdasarkan alasan-alasan sah keberadaannya disitu sehingga mustahil diragukan, terlebih soal integritas dan loyalitas.

"Berangkat dari ide azas hukum presumption of innocence, ada sebuah kunci untuk menguji nilai baik suatu pernyataan hukum. Justifikasi sesuatu sebagai inkonstitusional hanya karena formal tak ternyatakan konstitusional adalah contoh pernyataan hukum yang buruk," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tambah Jam Operasional, Lalu Lintas Penumpang AP I Tumbuh 110%

AP I juga mencatat lalu lintas kargo pada Juli 2020 tumbuh 19,1 persen.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Wapres Optimistis Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

Ma’ruf Amin optimistis Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Pergeseran Musim Panen Jaga PDB Pertanian Tetap Positif

ada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau -5,32%. Namun beberapa sektor mencatata pertumbuhan positif, diantaranya pertanian.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

OJK Setujui Kookmin Jadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan persetujuan masuknya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Bukopin.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Perbaikan 230 Rumah di Padang Pariaman Telan Rp 4,025 Miliar

Bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman akan dilaksanakan di tiga kecamatan

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Kian Banyak Orang Kaya Pakai Tabung Elpiji 3 Kilogram

Gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diperuntukan bagi kelompok miskin kian banyak digunakan kelompok masyarakat mampu di masa pandemi Covid-19.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

BNI Kuasai 12,51% Layanan Kredit Sindikasi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, menempati peringkat teratas dalam jajaran lembaga keuangan penyedia sindikasi di Indonesia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Ekonom: Resesi Jadi Kenormalan Baru

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, semua negara berpotensi mengalami resesi, termasuk Indonesia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Penanganan Covid-19 Tidak Optimal, Indonesia Resesi Triwulan III 2020

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, pesimistis ekonomi RI bisa keluar dari jurang resesi dengan cara penanganan pandemi Covid-19 seperti saat ini.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Triwulan II 2020, Ekonomi 213 Negara Runtuh

Dampak pandemi Covid-19 membuat ekonomi di 213 negara runtuh di triwulan II 2020.

EKONOMI | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS