Pengamat Nilai Rencana IPO Subholding Pertamina Tidak Ada Masalah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pengamat Nilai Rencana IPO Subholding Pertamina Tidak Ada Masalah

Kamis, 30 Juli 2020 | 14:30 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Program restrukturisasi yang dilakukan terhadap PT Pertamina (Persero) dan rencana IPO terhadap subholding-nya dipastikan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan rencana IPO tersebut tidak ada masalah dan tidak ada Undang-Undang yang dilanggar.

“Bicara tentang IPO subholding Pertamina itu kan berbeda dengan Pertamina, jadi kalau yang di IPO kan anak perusahaan, dimana memang tidak ada masalah sebenarnya dan tidak ada peraturan yang dilanggar dalam UU,” ujar Mamit, Kamis (30/7/2020).

Mamit menjelaskan harus dibedakan antara Pertamina yang dulu dengan Pertamina yang sekarang, ia menyatakan Pertamina dulu berpedoman Undang-Undang 8 tahun 1971 merujuk kepada Undang-Undang no 44 tahun 1960 dimana saat itu Pertamina mencakup semua hal.

“Kalau berdasarkan UU no 8 tahun 1971 itu kan awal mula berdirinya Pertamina karena itu kan merujuk kepada UU no 44 tahun 1960, dimana fungsi pertamina saat itu adalah sebagai regulator, sebagai perwakilan pemerintah pastinya semuanya ada di situ,” ulasnya.

Lanjut Mamit, berbeda dengan Pertamina sekarang yang merujuk pada UU no 22 tahun 2001, Pertamina berperan menjadi operator dan bisnis, jadi ketika dilakukan IPO terhadap anak perusahaan Pertamina tidak ada masalah.

“Jadi pertamina hanya sebagai operator saja, itu berdasarkan UU no 22 tahun 2001. IPO itu kan suatu wacana ataupun rencana pertamina untuk mencari pendanaan konsolidasi keuangan, dimana prosesnya masih lama, masih butuh waktu, tapi itu pun jika tetap terjadi, saya kira tidak ada yang dilanggar dalam perundang-undangan yang berlaku,” tutur Mamit.

Hal senada diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana menyampaikan rencana initial public offering (IPO) anak usaha atau subholding PT Pertamina (Persero) tidak perlu dipersoalkan karena berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, kedudukan Pertamina sama seperti kontraktor asing yang hanya sebagai pemain bisnis.

“Sebagai pelaku bisnis, maka rencana IPO subholding Pertamina, sebagai salah satu cara pendanaan BUMN tersebut, tak perlu dipersoalkan. Apalagi, yang akan masuk bursa saham adalah anak perusahaan di bawah Pertamina,” ujar Hikmahanto di Jakarta.

Lanjut Hikmahanto, ketika perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia diperbolehkan go public, namun mengapa rencana IPO anak perusahaan Pertamina justru dipermasalahkan.

Menurutnya hal penting harus dijaga adalah level induk atau holding Pertamina agar saham negaranya tetap 100 persen.

Kedudukan Pertamina berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, tambahnya, adalah sebagai persero dengan negara memiliki 100 persen saham, sedangkan di level bawahnya, BUMN tersebut juga memiliki anak perusahaan seperti PT Pertamina Hulu Energi dan PT PGN Tbk.

“Kalau kita lihat, PGN juga sudah go public. Bahkan, sebelum berada di bawah Pertamina, yaitu ketika masih di bawah negara, PGN juga sudah go public. Mengapa dulu tidak dipermasalahkan?” tuturnya.

Menurut Hikmahanto, saat ini banyak perusahaan migas dunia yang sudah IPO, bahkan tidak sedikit di antaranya, juga beroperasi di Indonesia seperti Saudi Aramco pada 2019, selain itu ExxonMobil.

“Tujuannya, untuk mengurangi biaya pemerintah dalam menjalankan perusahaan. Begitu juga Pertamina. Kalau di bawah ini (anak perusahaan) kurang duit, masa minta ke negara lagi? Beban kan,” tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pertamina EP Tingkatkan Produksi Minyak di Sumur SKW-21

PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) berhasil meningkatkan produksi minyak melalui program well intervention di sumur SKW-21.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Laba Astra Naik 16% Tertolong Penjualan Bank Permata

Namun jika tanpa penjualan tersebut, maka laba Astra anjlok 44 persen menjadi Rp 5,5 triliun.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Minus 9%, Resesi Hong Kong Empat Kuartal Berturut-turut

Resesi itu merupakan yang pertama dalam satu dekade.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Sentral Mitra Informatika Raup Laba Rp 4,3 Miliar

Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan Rp 62,8 miliar per 30 Juni 2020.

EKONOMI | 30 Juli 2020

9 Industri Ini Bisa Peroleh Penjaminan Modal Kerja Hingga 80% dari Pemerintah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan ada sembilan industri padat karya yang menjadi prioritas untuk memperoleh Penjaminan Kredit Modal Kerja hingga 80%.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Lelang Aset Properti, BTN Bidik Target Penjualan Rp 1 Triliun

Sebanyak 1.831 aset properti senilai Rp 6,06 triliun ditawarkan BTN kepada para investor untuk dibeli atau dikelola.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Triwulan II 2020, Kredit BTPN Tumbuh 5%

PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) membukukukan pertumbuhan kredit mencapai Rp 150,5 tiliun pada triwulan II 2020, atau naik sebesar 5% dari periode sama pada 2019.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Menkop dan UKM Berharap Mahasiswa Bantu UMKM Terhubung ke Marketplace Online

Mahasiswa dan akademisi dapat turut serta membantu para pelaku UMKM untuk terhubung ke marketplace online.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Waskita Beton Kembangkan Tiang Listrik Beton di Plant Sadang

Melalui produk ini, perusahaan dapat menjawab kebutuhan di pasar infrastruktur.

EKONOMI | 30 Juli 2020

Indef Peringatkan Belanja Kesehatan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Indef memperingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan belanja kesehatan, jika ingin penanganan Covid-19 dan PEN dapat menghindarkan Indonesia dari resesi.

EKONOMI | 30 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS