INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Perubahan Sistem Demokrasi Lahirkan Konflik

Senin, 21 September 2020 | 11:51 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam pilkada serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia yang didorong menjadi lebih liberal pasca amendemen UUD 1945 yang dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu.

Penerima beasiswa doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, Hasto Kristiyanto mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila.

Dalam paparannya, Hasto mengutip buku karya Dennis W Jhonson, dkk. berjudul Handbook of Political Management, yang memotret Krisis Ekonomi 1997/1998 mengakibatkan kedaulatan politik ekonomi Indonesia dikontrol Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) saat itu.

Maka di Indonesia, terjadi global reproduction of American Politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Proses ini berlanjut hingga ke perubahan UUD 1945 yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem politiknya.

Jika di sistem sebelumnya Indonesia memiliki haluan negara yang dibentuk berdasarkan aspirasi seluruh perwakilan rakyat, hingga Utusan Golongan di MPR, di sistem baru itu digantikan oleh sosok elite yang dipilih rakyat secara langsung.

Masalahnya, demokrasi langsung ala Amerika itu ternyata memiliki sisi negatif. Yakni kapitalisasi kekuasaan politik dimana pemilik modal/pebisnis bisa mempengaruhi karena nature demokrasi langsung memang mahal sehingga memberi peluang lebih besar bagi orang atau kelompok kaya.

Lalu terjadi konvergensi antara politik-hukum-pemilik kapital-media. Terjadi juga penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila dengan ideologi transnasional.

"Pilkada menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa. Misalnya dulu kita bermimpi, Bupati Klaten diisi oleh orang Papua, bagaimana gubernur dari Jakarta bisa diisi oleh orang Sumatera Barat. Karena setiap warga negara adalah sama. Tetapi dengan pelaksanaan pilkada secara langsung itu terjadi penyempitan," kata Hasto.

"Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan," katanya.

Memang ada berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah konflik atau menghukum pelanggar aturan. Namun, hingga saat ini, potensi konflik dalam ajang pemilu tetap hadir dalam wujud berbagai hal.

Yakni munculnya analogi bahwa pemilu sebagai sebuah perang atau perang badar. Apalagi sampai membawa agama di dalam pilkada sebagai dalil semangat bagi para pendukung.

"Padahal agama itu untuk menebar kebaikan, agama itu menjadi kekuatan moral dan etis yang sangat penting bagi setiap warga bangsa. Nilai spiritualitas yang membebaskan," ujar Sekjen PDI-P itu.

Selanjutnya adalah kecenderungan mendahulukan elektoral, dimana semangatnya adalah memenangkan pemilu menghalalkan cara apapun. Partai politik hanya dianggap sekadar menjadi mesin pemenangan, bukan sebuah kesempatan mewujudkan Pancasila untuk masyarakat.

Sekolah Kepala Daerah

Sebagai Sekjen PDI-P, Hasto mengatakan itu sebabnya partainya menyelenggarakan sekolah kepala daerah. Yakni agar para calon memahami kembali bahwa ajang pemilu sebenarnya adalah ajang awal untuk nantinya membumikan Pancasila dalam kebijakan pemerintahan negara.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, politik elektoral ini pada gilirannya hanya sebagai bentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa, ada rakyat susah dibiarkan. Tapi begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial.

"Politik elektoral dari perspektif pencitraan itu juga nanti akan menciptakan konflik tersendiri. Kemudian wataknya juga transaksional, karena ada mobilisasi pilkada itu jauh lebih besar," ulasnya.

Hal ini pun hilirnya adalah terjadi sebuah kepentingan transaksional dengan para investor politik. Akibatnya, pembangunan akan berjangka pendek. Terjadi politisasi hukum, identitas, perang informasi, perang psikologi, alias perang hegemoni di dalam informasi. Bahkan sampai melibatkan perang hasil survei.

Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum.

Konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai the way of life, dan perwujudan UUD 1945 khususnya Pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Buka Data Pengawas Pemilu yang Positif Covid-19

Jajaran pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 lumayan banyak.

POLITIK | 21 September 2020

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Mendatang

Pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

POLITIK | 21 September 2020

KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual

KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR.

POLITIK | 21 September 2020

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

POLITIK | 21 September 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS