Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses

Selasa, 28 Juli 2020 | 14:02 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta pimpinan DPR agar konsisten melarang sidang di masa reses. Sebab, pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terus dilakukan Badan Legislasi (Baleg) saat reses, sementara rencana Komisi III untuk menggelar rapat terkait Djoko Tjandra dilarang.

“Ini kan aneh, Tata Tertib (Tatib) sama-sama mengatur soal kegiatan reses yang dilakukan DPR di luar parlemen, tetapi pimpinan DPR ternyata tebang pilih. Pembahasan RUU Cipta Kerja dibolehkan pada saat reses, padahal ini jelas-jelas membuat anggota tidak bisa kembali ke daerah pemilihan (dapil). Sedangkan waktu sekali atau sehari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan komisi III sebelum mereka kembali ke dapil malah ditolak. Kan kelihatan betul tebang pilih izin yang diberikan pimpinan DPR,” kata Lusius di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Ia melihat larangan yang tidak konsisten itu tidak sesuai dengan Tatib DPR, Pasal 52. Ayat 2 dari Pasal tersebut menyebut apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Dia menjelaskan, pengecualian yang dibolehkan dilakukan pada saat reses mengacu pada pasal tersebut adalah jika ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan. Persoalannya apakah RUU Ciptaker sebagai sebuah masalah yang dianggap mendasar sehingga harus dibahas saat reses. Apa bedanya dengan 38 RUU Prioritas 2020 yang harus juga diselesaikan pada tahun 2020 ini.

“Bagaimana menjelaskan RUU Cipta Kerja lebih prioritas dari yang lain, padahal sama-sama disebut sebagai RUU Prioritas dalam peraturan DPR. Semua RUU diperlakukan sama karena itu tak ada RUU yang lebih prioritas dari yang lain, apalagi kalau karena itu pembahasannya rela dilakukan dengan mengabaikan kunjungan ke konstituen,” tutur Lusius.

Dia menegaskan, pimpinan DPR harus tegas melarang semua kegiatan sidang dan pembahasan di masa reses. Saat reses, semua anggota DPR harus turun ke dapil menemui masyarakat. Hal itu karena merupakan kewajiban sebagai anggota DPR. Di sisi lain, dana untuk kegiatan reses juga sangat tinggi mencapai Rp 300 juta per anggota.

“Daripada berpolemik, Pimpinan DPR harus konsisten untuk menegaskan dan memastikan pelaksanaan fungsi DPR dilakukan berdasarkan Tatib. Karena Tatib sudah mengatur bahwa reses merupakan waktu bagi DPR untuk berkegiatan di luar DPR. Karena itu, hentikan semua kegiatan di dalam DPR. Pastikan anggota DPR melaksanakan kunjungan kerja ke dapil," tutur Lusius.

Dia meminta agar laporan kunjungan reses harus diperiksa serius dan jika perlu harus mempertanggungjawabkan anggaran reses yang diterima dengan laporan yang disampaikan secara terbuka ke publik. alasannya, dana reses adalah uang negara.

"Kasihan jika tidak dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” tutup Lusius.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komjak Minta Keterangan Aspri Eks Menpora Soal Aliran Uang ke Mantan Jampidsus

Komisi Kejaksaan (Komjak) tengah mendalami pernyataan Miftahul Ulum mengenai aliran dana kepada eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman.

POLITIK | 28 Juli 2020

Defisit Diperlebar 5,2 Persen di RAPBN 2021, Ini Tanggapan PDIP

PDIP bisa memahami sikap Pemerintah yang akan menaikkan defisit anggaran dalam RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,7 persen terhadap PDB

POLITIK | 28 Juli 2020

Pemerintah Diimbau Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Pemerintah diminta memberikan kuota internet gratis kepada anak sekolah agar proses pembelajaran jarak jauh bisa terjamin.

POLITIK | 28 Juli 2020

DPR Akan Gelar Rapim Bahas Djoko Tjandra

Pimpinan DPR RI akan segera menggelar Rapim untuk membahas penyelesaian polemik antara Komisi III DPR dengan Wakil Ketua DPR terkait Djoko Tjandra.

POLITIK | 28 Juli 2020

Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Kerja Cepat Pulihkan Ekonomi

Jokowi menegaskan bahwa membutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi virus corona.

POLITIK | 28 Juli 2020

Peristiwa “Kudatuli” Disebut Membunuh Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah membunuh demokrasi.

POLITIK | 28 Juli 2020

Tak Sekadar Tabur Bunga, PDIP Desak Ungkap Dalang "Kudatuli"

PDI Perjuangan meminta dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dapat diungkap.

POLITIK | 28 Juli 2020

Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemdagri menegaskan, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapan.

POLITIK | 27 Juli 2020

Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu

Masalah keadilan pemilu menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas.

POLITIK | 27 Juli 2020

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS