INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah Ajukan BPIP

Kamis, 16 Juli 2020 | 13:58 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyerahkan surat resmi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR pada Kamis (16/7/2020) ini. Sebagai gantinya, pemerintah mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD di gedung DPR, Jakarta, Kamis siang. Mahfud didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN dan RP Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian.

Rombongan menteri tersebut diterima Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Mahfud menyebut dirinya dan para menteri lainnya mewakili pemerintah membawa surat Presiden Jokowi terkait RUU HIP. Mereka membawa tiga dokumen. Pertama, surat resmi dari Presiden kepada Ketua DPR terkait RUU HIP untuk sampai ke paripurna DPR. Dua dokumen lain adalah lampiran terkait dengan RUU BPIP.

“Rancangan Undang-Undang (RUU, red) ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila. Sehingga kami di dalam RUU ini, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu harus menjadi pijakannya. Itu menjadi salah satu pijakan pentingnya. Itu ada dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945. Jadi menimbangnya butir 2 itu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966,” jelas Mahfud.

Dia menyebut dalam RUU yang diajukan pemerintah, juga memastikan Pancasila yang dipakai adalah dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila itu yang sekarang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman.

“Nah ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi, kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya, silakan,” tutur Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut pemerintah bersama DPR sepakat akan segera dibuka dokumen RUU BPIP itu kepada publik. DPR bisa masukan ke website-nya atau ke median lain yang bisa diakses publik.

“Kami tekankan bahwa soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kami cantumkan di dalam Bab 1, Pasal 1 butir 1. Bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutup Mahfud



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSP: Pembubaran 18 Lembaga Negara Masih Dikaji

Apabila dibubarkan, maka lembaga negara tersebut akan diintegrasikan dengan kementerian yang ada.

POLITIK | 16 Juli 2020

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara

Pemerintah serahkan RUU BPIP kepada pemerintah.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP

RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU.

POLITIK | 16 Juli 2020

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai Secara Virtual

Para calon kepala daerah yang akan diumumkan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (17/7/2020), akan diwajibkan mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

POLITIK | 15 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS