Bertemu PBNU, AHY Ungkap PD Tolak RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Bertemu PBNU, AHY Ungkap PD Tolak RUU HIP

Kamis, 25 Juni 2020 | 20:08 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6/2020). AHY menyatakan pihaknya memohon doa restu dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

AHY juga meminta saran dan masukan atas isu-isu kebangsaan. Tujuan AHY sowan ke PBNU juga dalam rangka berbagi pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU usul inisiatif DPR telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan berbangsa.

"Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya," kata AHY.

AHY mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan penolakan RUU HIP. Pertama, kehadiran RUU HIP akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab ideologi Pancasila merupakan landasan pembentukan konstitusi.

Melalui RUU HIP, lanjut AHY, justru Pancasila diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang (UU). "Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila," ucap AHY.

AHY menambahkan, RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila. Selanjutnya berpotensi menjadi "alat kekuasaan" yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini. "Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan," kata AHY.

Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP. "Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," tambah AHY.

Keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya. "Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja)," terang AHY.

AHY pun menyebut, "Bagi Partai Demokrat, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius. Insyaallah akan selalu istiqamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang membuat adanya chemistry diantara Partai Demokrat dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia."

Hadir dalam pertemuan dari jajaran PBNU yakni Ketum Said Aqil Siroj, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Robikin Emhas, Wakil Sekjen Ishfah Abidal Aziz, dan Sekretaris Lembaga Perekonomian Arif Marbun.

Sementara AHY didampingi Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, serta Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

AHY Ungkap Banyak Kemiripan PBNU dan Partai Demokrat

AHY menyebut banyak kemiripan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Demokrat.

POLITIK | 25 Juni 2020

Pesan Said Aqil Siroj ke AHY: Pandai-pandai Rayu Warga NU

Said Aqil Siroj menyatakan PBNU terbuka terhadap partai politik dan berpesan agar PD pandai-pandai merayu warga NU.

POLITIK | 25 Juni 2020

Terkait Pembakaran Bendera PDIP, Ini Isi Surat Perintah Harian Megawati

Megawati Soekarnoputri meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

POLITIK | 25 Juni 2020

Ganjar Minta Kader PDIP Tidak Terprovokasi Pembakaran Bendera

Terkait insiden pembakaran bendera PDIP, Ganjar melihat ada upaya pihak lain yang ingin menyudutkan bahwa PDIP itu adalah PKI.

POLITIK | 25 Juni 2020

Tanri Abeng Dukung Erick Thohir Restrukturisasi BUMN

Tanri Abeng mendukung restrukturisasi BUMN yang tengah dilakukan Erick Thohir.

POLITIK | 25 Juni 2020

Komisi IV DPR RI Apresiasi Kinerja KLHK

Komisi IV DPR meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah diraih dengan baik selama ini.

POLITIK | 25 Juni 2020

Bendera Partai Dibakar, Hasto: PDIP Akan Tempuh Jalan Hukum

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya akan dengan tegas menempuh jalan hukum.

POLITIK | 24 Juni 2020

Polemik RUU HIP, SBY Ingatkan Bahaya Perpecahan

Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan potensi perpecahan di masyarakat

POLITIK | 24 Juni 2020

Daerah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta 270 daerah yang melaksanakan pilkada agar segera mencairkan sisa anggaran pilkada.

POLITIK | 24 Juni 2020

Dampingi Faldo Maldini, Febby Datuak Bangso: Giliran Anak Muda Bangun Sumbar

Fabby menyebut pasangan ini sebagai duet anak nagari. Mereka ingin kesejahteraan Sumatera Barat lebih merata di nagari dan perkotaan.

NASIONAL | 24 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS