Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'

Jumat, 15 Mei 2020 | 15:51 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pasca disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU oleh DPR, maka pemerintah sudah mendapatkan dasar hukum kuat untuk mencari pendanaan untuk menyelamatkan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Masalahnya, DPR melihat ada masalah dengan bagaimana cara membelanjakan uang tersebut.

Salah satu langkah pemerintah untuk menindaklanjuti Perppu 1/2020 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di aturan itu, pemerintah mengatur bahwa likuiditas yang disiapkan pemerintah akan dialirkan melalui bank peserta, dalam hal ini termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang akan berhubungan dengan bank-bank lain yang butuh likuiditas.

Menurut Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Komisi XI DPR, Fauzi H Amro, keputusan itu melanggar UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Dan bertentangan juga dengan Perppu 1/2020 itu sendiri," kata Fauzi, Jumat (15/5/2020).

Menurut Fauzi, Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan. Sehingga mereka tak boleh masuk dalam fungsi regulator, yakni mengatur penyaluran uang.

Menurut dia, dalam UU yang ada, sudah jelas bahwa penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik dilaksanakan oleh Bank Indonesia, OJK dan LPS. Bersama Menteri Keuangan, lembaga ini disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kata Fauzi, tak ada satu pasal pun yang menyebut peran Himbara, karena memang Himbara tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan.

Keluarnya PP 23/2020 ini seakan KSSK seperti mau cuci tangan, tak mau meng-handle urusan likuiditas perbankan. Alasannya, ketakutan bahwa anggota KSSK akan terlibat kasus hukum seandainya ada masalah di belakang hari.

"Mereka tidak mau terlibat sama sekali sekaligus dan menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara, itu namanya cuci tangan," ujarnya.

Menurut Fauzi, bank Himbara maupun bank besar sebenarnya adalah objek kebijakan. Namun mereka juga yang menjadi pengawas atas kebijakan yang diatur dalam perpres tersebut.

“Lantas apa fungsi OJK sebagai pengawas sektor perbankan yang sudah diatur dalam UU?" katanya.

Fauzi menganalisa bahwa KSSK justru terlihat sedang menyiapkan skenario penghancuran ekonomi Indonesia untuk kemudian akan memberikan jalan masuk bagi fund manager asing sekelas George Soros.

"Asing-asing ini yang nanti untung untuk mengambil alih kebun sawit kita, tambang batu bara, tambang nikel, tambang cobalt, bahan baku battery lithium, bisnis bank dan bisnis di sektor keuangan," kata Fauzi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah

Politisasi bansos kepada masyarakat akibat Covid-19 menunjukkan rendahnya etika pejabat negara

POLITIK | 15 Mei 2020

Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dirasa kurang tepat waktunya.

POLITIK | 15 Mei 2020

Data Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar kantor desa atau kelurahan dapat mengumumkan daftar penerima bantuan sosial (bansos).

POLITIK | 16 Mei 2020

Kemsos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

Kementerian Sosial (Kemsos) akan terus berupaya memperbaiki data-data penerima bantuan sosial sembako Covid-19 agar lebih baik di tahap kedua dan ketiga.

POLITIK | 16 Mei 2020

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015.

POLITIK | 16 Mei 2020

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Rakyat Dinilai Ambyar

Pemerintah telah menetapkan Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Perludem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan tegas melarang penggunaan simbol individu dalam distribusi bansos

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Cermin Kepala Daerah Berkualitas Rendah

politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah cermin kepala daerah yang berkualitas rendah

POLITIK | 15 Mei 2020

Jalankan Instruksi AHY, Michael Wattimena Bagikan 10 Ton Beras

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan instruks untuk melakukan kegiatan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi"

POLITIK | 14 Mei 2020

Virus Covid-19 Tak Pandang Usia, Lebih Aman Work From Home

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menghentikan kebijakan pelonggaran transportasi

POLITIK | 14 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS