Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah

Jumat, 15 Mei 2020 | 15:42 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, politisasi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat wabah virus corona atau Covid-19 menunjukkan rendahnya etika pejabat negara. Perbuatan seperti itu secara moral tidak dibenarkan.

“Dana bansos itu dana negara. Dana negara itu adalah hasil pajak dari warga negara,” kata Ray, di Jakarta, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, jika ada pejabat membagikan bansos lalu menempelkan wajah atau simbol lain yang berkaitan dengan dirinya, adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan itu seperti itu menipu rakyat seolah-olah dia dermawan. Padahal menggunakan uang negara, tetapi menumpang popularitas dari dana publik.

Dia menyebut, masalah seperti ini tidak ada solusi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu karena prinsip pendekatan atau penyelesaian kasus di Bawaslu bergantung waktu. Bawaslu tidak bisa memproses berbagai praktik politisasi bansos seperti sekarang ini karena tahapan pilkada sedang ditunda. KPU belum membuka lagi kapan kelanjutan dari empat tahapan yang ditunda akibat Covid-19.

“Akan mudah mencari tahu jawaban Bawaslu yang akan berkutat pada soal waktu pilkada yang belum masuk tahapan. Inilah masalah klasiknya. Kita membuat organ pengawas yang tetap selama 5 tahunan, tapi mereka bekerja sesuai per jadwal. Uang negara habis untuk membiayai organ negara per lima tahun untuk kerja dengan waktu terbatas. Paling jauh Bawaslu hanya akan mengimbau. Sesuatu yang klasik,” tutur Ray.

Modal Elektoral

Di tempat terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus berpendapat, penyalauran bansos kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona atau Covid-19 saat menjelang Pilkada 2020 menjadi modal elektoral para petahana atau incumbent.

Para petahana akan melakukan berbagai cara agar mereka mendapat simpati dari masyarakat dengan penyaluran bansos tersebut.

“Calon kepala daerah petahana merupakan pihak yang paling mungkin bisa menyalahgunakan bansos. Itu untuk kepentingan elektoral walaupun tahapan penetapan calon belum juga terjadi,” kata Lusius.

Ia melihat, para petahana menjadikan masa penanganan pandemi Covid-19 sebagai medan strategis untuk memperlihatkan kepeduliannya terhadap rakyat. Padahal kepedulian itu secara pribadi dilakukan untuk kepentingan mempersiapkan kontestasi pilkada.

“Calon kepala daerah petahana dengan reputasi kepemimpinan yang buruk akan memanfaatkan betul momentum bansos. Dia ingin memperbaiki citra kepemimpinannya agar membangkitkan harapan dan kepercayaan pemilih menjelang pelaksanaan pilkada,” tutur Lusius.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dirasa kurang tepat waktunya.

POLITIK | 15 Mei 2020

Data Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar kantor desa atau kelurahan dapat mengumumkan daftar penerima bantuan sosial (bansos).

POLITIK | 16 Mei 2020

Kemsos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

Kementerian Sosial (Kemsos) akan terus berupaya memperbaiki data-data penerima bantuan sosial sembako Covid-19 agar lebih baik di tahap kedua dan ketiga.

POLITIK | 16 Mei 2020

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015.

POLITIK | 16 Mei 2020

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Rakyat Dinilai Ambyar

Pemerintah telah menetapkan Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Perludem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan tegas melarang penggunaan simbol individu dalam distribusi bansos

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Cermin Kepala Daerah Berkualitas Rendah

politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah cermin kepala daerah yang berkualitas rendah

POLITIK | 15 Mei 2020

Jalankan Instruksi AHY, Michael Wattimena Bagikan 10 Ton Beras

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan instruks untuk melakukan kegiatan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi"

POLITIK | 14 Mei 2020

Virus Covid-19 Tak Pandang Usia, Lebih Aman Work From Home

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menghentikan kebijakan pelonggaran transportasi

POLITIK | 14 Mei 2020

PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas

Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah bahwa penderita corona paling banyak justru di usia 45 tahun ke bawah.

POLITIK | 14 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS