Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK

Jumat, 15 Mei 2020 | 08:29 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali memutuskan menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang jaminan kesehatan. Sebelumnya melalui Perpres 75/2019 sudah dinyatakan batal melalui keputusan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem, Sri Wulan menilai, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dirasa kurang tepat waktunya. Mengingat hingga saat ini warga tengah kesulitan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19

Menurutnya, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sangat mungkin dilakukan setelah situasi kembali normal namun tentunya juga harus diawali dengan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

"Kenaikan iuran BPJS ini kurang sensitif, sebaiknya dikaji ulang. Kita lihat situasinya, 2,8 juta pekerja terancam PHK. Angka pengangguran diprediksi akan meningkat. Belum lagi usaha-usaha kecil penopang ekonomi warga juga terdampak Covid-19," kata Sri Wulan, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020), di Jakarta.

Dikatakan, kalau pemerintah saja mengatakan bahwa ekonomi baru akan kemungkinan mulai pulih pada tahun 2021, maka perkiraan yang sama seharusnya dipakai juga sebelum menaikan iuran BPJS.

Dirinya mengingatkan, dengan menetapkan kenaikan Iuran BPJS, bukan hanya warga yang akan mengalami dampaknya. APBN yang selama ini menanggung subsidi iuran juga akan mengalami dampaknya.

Naiknya jumlah pengangguran dan warga miskin otomatis harus di tanggung oleh pemerintah, karena ini berkaitan dengan hak warga negara yang harus dilindungi Undang-undang.

"Kita lihat postur ABPN 2020 dan 2021 saja sudah harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dan pertumbuhan ekonomi paska pandemi. Anggaran belanja sudah digeser kesana-kemari. Benar-benar harus dipertimbangkan dampak kenaikan iuran BPJS ini terhadap APBN, agar defisit anggaran kita tidak berbahaya," ucapnya.

Menurutnya, putusan MA soal pembatalan Iuran BPJS yang terdapat pesan tegas bahwa kenaikan iuran harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aspek tersebut, menurut Sri Wulan, masih belum berubah dan harus tetap menjadi patokan kebijakan pemerintah. Merujuk putusan MA, warga tidak boleh dibebankan dengan kenaikan iuran akibat kesalahan pengelolaan BPJS.

Menurutnya, Putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS itu memberi dua catatan serius. Pertama, tidak berfungsinya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Kedua, kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial. Di sisi lain terkait rencana pengelola BPJS dan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan perbaikannya juga belum diketahui.

Sri Wulan menekankan, kenaikan iuran BPJS dalam situasi penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19 bisa menjadi bola liar di publik. Upaya pemerintah untuk menghalau dampak lanjutan dari penurunan ekonomi yang tajam akibat pandemi lewat berbagai insentif bisa terancam gagal.

"Sebaiknya pemerintah kaji ulang dan tunda pemberlakuan kenaikan iuran BPJS. Kesalahan dan kecurangan pengelola sebagaimana putusan MA harus lebih dulu diperiksa mendalam," katanya



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Data Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar kantor desa atau kelurahan dapat mengumumkan daftar penerima bantuan sosial (bansos).

POLITIK | 16 Mei 2020

Kemsos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

Kementerian Sosial (Kemsos) akan terus berupaya memperbaiki data-data penerima bantuan sosial sembako Covid-19 agar lebih baik di tahap kedua dan ketiga.

POLITIK | 16 Mei 2020

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015.

POLITIK | 16 Mei 2020

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Rakyat Dinilai Ambyar

Pemerintah telah menetapkan Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Perludem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan tegas melarang penggunaan simbol individu dalam distribusi bansos

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Cermin Kepala Daerah Berkualitas Rendah

politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah cermin kepala daerah yang berkualitas rendah

POLITIK | 15 Mei 2020

Jalankan Instruksi AHY, Michael Wattimena Bagikan 10 Ton Beras

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan instruks untuk melakukan kegiatan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi"

POLITIK | 14 Mei 2020

Virus Covid-19 Tak Pandang Usia, Lebih Aman Work From Home

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menghentikan kebijakan pelonggaran transportasi

POLITIK | 14 Mei 2020

PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas

Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah bahwa penderita corona paling banyak justru di usia 45 tahun ke bawah.

POLITIK | 14 Mei 2020

Penolak Kenaikan Iuran BPJS Punya Sejarah Sebagai Haters Jokowi

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 ditolak oleh sejumlah legislator

POLITIK | 14 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS