PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas

Kamis, 14 Mei 2020 | 13:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah bahwa penderita corona paling banyak justru di usia 45 tahun ke bawah. Daripada melonggarkan peraturan bekerja demi menghindari PHK, lebih baik Pemerintah merelaksasi kebijakan, bahkan hingga membolehkan perusahaan tak membayar gaji karyawan.

Hal itu disampaikan Baidowi terkait rencana diperbolehkannya warga berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas selama Covid-19.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya tentang sebaran usia penderita Covid-19, sebanyak 53,4 persen penderita adalah yang berumur 0,1 - 45 tahun. Sisanya berumur 46 hingga di atas 60 tahun.

"Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah usia di bawah 45 tahun yang terpapar covid-19 sekitar 53,4% alias lebih banyak," kata Baidowi, Kamis (14/5/2020).

Menurut dia, dari situ bisa terlihat bahwa warga pada rentang usia demikian justru paling rawan membawa virus itu. "Dan ketika mereka membawa virus maka berpotensi menyebar di lingkungan," imbuhnya.

Baidowi mengatakan, pihaknya memahami bila pemerintah melihat bahwa membuka aktivitas ekonomi adalah penting demi menghindarkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika itu yang ditakutkan, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan alternatif ketimbang membiarkan aktivitas dilonggarkan namun resiko penularan jadi tinggi.

Menurut Baidowi, pemerintah bisa mengeluarkan regulasi yang berisi relaksasi kebijakan kepada perusahaan untuk menunda ataupun peniadaan pembayaran gaji untuk waktu selama pandemi Covid-19.

"Karena yang terpenting adalah keselamatan warga menjadi prioritas," imbuhnya.

Ditegaskannya, PPP menilai salah satu solusi memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan physical distancing dan social distancing.

"Nah kalau ini dilanggar, maka sulit untuk menghentikan laju Covid-19," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penolak Kenaikan Iuran BPJS Punya Sejarah Sebagai Haters Jokowi

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 ditolak oleh sejumlah legislator

POLITIK | 14 Mei 2020

Komisi VI Apresiasi Terobosan Menteri BUMN Soal Produksi Alkes Lokal

Komisi VI mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri BUMN meningkatkan produksi alkes serta obat-obatan dalam negeri.

POLITIK | 14 Mei 2020

Wacana Kembali Bekerja, ASN Tetap Work From Home

Wacana warga berusia 45 tahun ke bawah kembali bekerja belum diatur dalam keputusan. Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap work from home (WFH).

POLITIK | 13 Mei 2020

Ketua MPR Ingatkan Kepala Daerah Kunci Suksesnya PP 23/2020

Berhasil tidaknya pelaksanaan PSBB, sangat tergantung dengan kinerja para kepala daerah.

POLITIK | 13 Mei 2020

ASN Diberikan Izin Perjalanan Dinas dengan Syarat Tertentu

"Empat hal yang dipenuhi yaitu surat tugas dari kantor, hasil tes negatif Covid-19, identitas, dan melaporkan rencana berangkat dan kembali," ujar Tjahjo.

POLITIK | 13 Mei 2020

MPR: Antisipasi Lonjakan Covid-19, Persiapkan Fasilitas Kesehatan

pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di daerah untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 pasca Lebaran

POLITIK | 13 Mei 2020

Petinggi Komisi IX DPR Pahami Rencana Pemerintah Longgarkan Izin untuk Pekerja

Komisi IX DPR dapat memahami kebijakan itu.

POLITIK | 12 Mei 2020

Anggota DPR Tolak Rencana KSKK Gunakan Bank Himbara sebagai Penjaga Likuiditas

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai miskin ide dalam mencari solusi untuk menjaga likuiditas pada masa pandemi Covid-19.

POLITIK | 11 Mei 2020

Komisi HAM ASEAN Desak Investigasi Komprehensif Kasus ABK

Wakil Indonesia di HAM Antar-Pemerintah ASEAN, Yuyun Wahyuningrum, menyatakan keprihatinan atas kematian empat ABK Indnesia.

POLITIK | 12 Mei 2020

Jokowi dan Ma’ruf Amin Bayar Zakat Daring

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara online.

POLITIK | 12 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS