Pandemi Covid-19, DPR Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Pandemi Covid-19, DPR Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD

Rabu, 25 Maret 2020 | 07:44 WIB
Oleh : Willy Masaharu / Willy Masaharu

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR memberikan beberapa catatan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang angka pasien positifnya terus bertambah, salah satunya mendesak ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani virus tersebut.

"Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 secara virtual. Kami berikan beberapa catatan penting yang harus dijalankan pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (24/3/2020) malam.

Saleh menjelaskan, catatan pertama, Komisi IX DPR mendesak pemerintah secepatnya menjamin ketersediaan APD dan pemberian insentif tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga non-medis yang bekerja menangani Covid-19.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menjanjikan adanya pemberian insentif tersebut sehingga Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Dia mengatakan, catatan kedua, Komisi IX DPR mendesak pemerintah perluas jaringan Rumah Sakit (RS) yang menangani Covid-19 karena saat ini RS rujukan masih terbatas ketersediaan ruang perawatan termasuk laboratorium penanganan.

"Berdasarkan keterangan pemerintah, laboratorium sudah diperluas namun kami berharap agar diperluas untuk dipergunakan RS dan laboratorium milik swasta," ujarnya.

Catatan ketiga, menurut Saleh, Komisi IX DPR meminta pemerintah melibatkan pihak swasta dalam melakukan rapid test Covid-19 sesuai rekomendasi Kemkes.

Dia mengatakan, rapid test yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan tidak bisa menjangkau semua komponen masyarakat.

"Karena itu kami harapkan ada kehadiran pihak swasta untuk lakukan rapid test namun harus berdasarkan rekomendasi Kemenkes. Kemenkes harus hadir untuk berikan rekomendasi pada pihak swasta agar tidak liar," katanya.

Politisi PAN itu menjelaskan, catatan keempat, Komisi IX DPR meminta pemerintah memprioritaskan tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, dan tenaga non-medis untuk melakukan rapid test Covid-19.

Menurut dia, prioritas tersebut perlu dilakukan karena mereka menjadi garda terdepan tangani Covid-19 sehingga mereka harus benar-benar sehat, bersih, dan terjaga kesehatannya agar ketika bekerja bisa berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Kami juga minta pemerintah libatkan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan pembersih tangan yang langka," ujarnya.

Saleh mengatakan, dalam Raker tersebut, Kasatgas Penanganan Covid-19 telah menjelaskan bahwa pemerintah akan datangkan APD dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut dia, pemerintah sudah meminta beberapa pabrik tekstil besar di Bandung, Jawa Barat, untuk bekerja cepat dalam pengadaan APD tersebut sehingga kebutuhan nasional bisa terpenuhi.

Saleh menjelaskan, Raker tersebut berlangsung pada Selasa (24/3) mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.20 WIB.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPU Akan Berlakukan Kebijakan Bekerja dari Rumah

Pemberlakuan bekerja dari rumah itu untuk sementara akan diterapkan KPU selama 7 hari ke depan atau sampai 31 Maret 2020.

POLITIK | 24 Maret 2020

Andi Arief Minta Masyarakat Berhenti Memaki Dokter Terawan

Andi Arief mengaku cukup mengenal Terawan yang belakangan kerap disudutkan.

POLITIK | 24 Maret 2020

Bupati Karawang Positif Corona, Kader Demokrat Diminta Jalani Tes

Bupati Karawang, Cellica Nurrachdiana, tercatat sebagai anggota Majelis Tinggi Demokrat.

POLITIK | 24 Maret 2020

Nasdem Usulkan 50% Gaji Anggota DPR untuk Penanganan Covid-19

Pemotongan sebesar 50 persen diusulkan mulai penggajian bulan Maret 2020.

POLITIK | 24 Maret 2020

Pengamat: Jokowi Ikuti Saran Rizal Ramli soal Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian

Tiga hari setelah Rizal Ramli bicara soal pangan, Presiden Jokowi langsung blusukan ke gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.

POLITIK | 24 Maret 2020

Pembatalan UN, Komisi X DPR Harap Juknis Segera Keluar

Komisi X DPR mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi terkait pembatalan Ujan Nasional

POLITIK | 24 Maret 2020

MPR Dukung Patroli Aparat Bubarkan Kerumunan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya mendukung program Kepolisian yang akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk membubarkan kerumunan

POLITIK | 24 Maret 2020

Anggota DPR Ini Donasikan Gajinya untuk Penanganan Virus Corona

Politisi Partai Nasdem itu berharap setiap individu mau mengulurkan bantuan untuk menghentikan wabah Covid-19.

POLITIK | 24 Maret 2020

Sekjen DPR Tegaskan Tes Corona Tidak Pakai APBN

Rencana tes juga masih akan dikonsultasikan dengan pimpinan DPR.

POLITIK | 24 Maret 2020

PPP Usul Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Covid-19

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota di April 2020

POLITIK | 24 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS