Nasdem Dukung Penuh Percepatan RUU Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Nasdem Dukung Penuh Percepatan RUU Omnibus Law

Sabtu, 25 Januari 2020 | 15:37 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Makassar, Beritasatu.com - Partai Nasdem mendukung penuh upaya pemerintah yang berupaya mempercepat penyelesaian perumusan draf dan naskah akademik Omnibus Law. Omnibus law penting untuk didukung karena selama ini banyak produk perundang-undangan yang saling tumpang tindih.

"Kewajiban kita untuk memberikan dukungan agar rancangan omnibus law yang sekarang sudah diserahkan kepada DPR segera selesai," kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Partai Nasdem, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/1/2020).

Dalam Rakorsus yang mengambil tema "Membangun Basis Kepartaian Yang Kuat" itu, Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem memiliki kepentingan agar pemerintahan Jokowi bisa berjalan secara efektif, kuat, dan menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat.

"Jadi kita berkewajiban sebagai front terdepan untuk mengamankan. Terlepas ada kekurangan revisi dari kanan dan kiri, tetapi omnibus law, telah merupakan tujuan kita bersama untuk segera disahkan oleh DPR," ujar Surya.

Menurut Surya, tidak dapat dipungkiri selama ini ada banyak produk perundang-undangan yang bukan membuat Indonesia bergerak lebih cepat dan lebih maju. Namun, peraturan perundang-undangan justru banyak yang menjadi penghambat.

"Memang benar itu (penghambat) dan kadang itu bukan inisiatif DPR, tapi pemerintah ikut-ikut. Terjadi sudah, entah dasar apa, apakah kepentingan sektoral, atau apa," kata Surya di hadapan peserta Rakorsus yang dihadiri pengurus DPW se-Indonesia dan anggota DPR.

Kendati demikian, Surya sendiri menyadari, Omnibus Law yang tengah digodok telah mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Kondisi itu menurut Surya adalah sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang dilakukan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Surya Paloh: Jika Panja Jiwasraya Tak Efektif, Tingkatkan ke Pansus!

Pembentukan Panja Jiwasraya sekaligus bertujuan agar proses hukum di kejaksaan bisa lebih cepat dan efektif.

POLITIK | 25 Januari 2020

Nasdem Dukung Penyederhanaan Parpol

Selama ini ada cukup banyak parpol di Indonesia, namun dengan kualifikasi seadanya.

POLITIK | 25 Januari 2020

Surya Paloh Minta DPW Lengkapi Pengurus Hingga Tingkat Ranting

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta kepada para Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem se-Indonesia untuk membentuk pengurus DPRt

POLITIK | 25 Januari 2020

Demokrat Prioritaskan Kader Partai di Pilkada Serentak 2020

Menurut AHY, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan elektabilitas.

POLITIK | 24 Januari 2020

Bima Arya Tak Calonkan Diri Jadi Ketum PAN

Agenda pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung saat Kongres PAN di Sulawesi Tenggara, 12 Februari 2020.

POLITIK | 24 Januari 2020

Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Diserahkan ke Jokowi Senin Depan

Setelah presiden membuat Surpres kepada Ketua DPR, naskah akademik dan draf RUU akan diserahkan ke DPR kira-kira pertengahan minggu depan

POLITIK | 24 Januari 2020

Jokowi Ingatkan Jajaran Menteri Berhati-hati Keluarkan Pernyataan

Pernyataan disampaikan Jokowi merespons pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang salah menginformasikan keberadaan kader PDIP Harun Masiku.

POLITIK | 24 Januari 2020

Jokowi: Data Lebih Mahal daripada Minyak

Data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar.

POLITIK | 24 Januari 2020

KPU Akan Atur Penggunaan Rekapitulasi Elektronik di PKPU

"Pada akhirnya, e-rekap bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dan pemilu."

POLITIK | 24 Januari 2020

KPU: Anggaran Pilkada 2020 Baru Cair Rp 444 Miliar

Pencairan anggaran Pilkada 2020 bisa saja dilakukan secara bertahap oleh pemda sesuai kesepakatan dengan KPU di daerah masing-masing.

POLITIK | 24 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS