KPK Tegaskan Masih Usut Kasus Suap Bos BORN Samin Tan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

KPK Tegaskan Masih Usut Kasus Suap Bos BORN Samin Tan

Jumat, 23 Oktober 2020 | 19:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hingga kini masih terus mengusut kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM yang menjerat bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan. Meskipun, Samin Tan yang ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Februari 2019 lalu masih buron hingga saat ini.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, sepanjang 2020 tidak ada kasus yang penyidikannya dihentikan KPK, termasuk kasus Samin Tan. Penyidikan yang dihentikan KPK hanya kasus yang tersangkanya meninggal dunia.

"Saya sampaikan selama 2020 penghentian penyidikan itu hanya terhadap tersangka yang meninggal dunia saja, yang lain tidak ada," kata Karyoto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2020).

KPK mengisyaratkan tak memiliki rencana untuk menghentikan penyidikan kasus suap Samin Tan, meski UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada lembaga antikorupsi untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Dikatakan, penghentian penyidikan harus memenuhi syarat hukum yang ketat seperti tersangka meninggal dunia atau bukan tindak pidana. Untuk itu, kewenangan SP3 hanya pilihan terakhir bagi KPK. Apalagi, saat meningkatkan suatu perkara ke tahap penyidikan, seperti kasus suap Samin Tan, KPK telah meyakini adanya tindak pidana korupsi.

"Selama apa yang sudah diputuskan teman-teman lidik pasti ada tindak pidana korupsinya. Jadi tidak gampang buat kita hentikan penyidikan. Memang KPK dulu tidak dikasih kewenangan itu, tapi bukan berarti KPK bisa seenaknya menggunakan kewenangan itu. Harus betul-betul hati-hati dan lalui proses pembahasan yang maksimal," katanya.

Samin Tan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Mei 2020. Meski demikian, hingga kini Samin Tan tak kunjung berhasil dibekuk.

Karyoto menegaskan, tim KPK tidak berhenti memburu Samin Tan maupun buronan lainnya. Karyoto mengatakan, pihaknya terus mengevaluasi dan membahas perkembangan pencarian para buronan seperti Samin Tan. Untuk itu, selama hidup dan masih di Indonesia, Karyoto optimistis para buronan dapat ditangkap. Meskipun, mencari dan membekuk buronan tidaklah mudah karena terus bergerak dan berpindah tempat.

"Sehingga memungkinkan tersangka DPO ini bisa ditangkap. Dan kita juga tahu ada banyak DPO. Joko Tjandra saja bertahun-tahun dari 2009. Tapi mudah-mudahan kalau memang masih ada di Indonesia dan masih hidup bisa ditemukan dengan segera," katanya.

Diketahui, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih sebesar Rp 5 miliar untuk mengurus terminasi PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR dan anggota Panja Minerba Komisi VII, Eni menyanggupi permintaan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM.

Dalam mengusut kasus ini, KPK telah mencegah Samin Tan dan anak buahnya Nenie Afwani bepergian ke luar negeri.
Kasus yang menjerat Samin Tan dan Eni ini merupakan pengembangan dari kasus suap proyek PLTU Riau-1. Eni diketahui telah divonis bersalah dan dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, lantaran terbukti menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Dalami Temuan Anggaran Pembangunan Daerah Sebesar Rp 252 Triliun

KPK memastikan akan mendalami temuan Mendagri Tito Karnavian adanya dugaan anggaran daerah sebesar Rp 252 triliun yang sengaja diendapkan di bank

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Klaster Bank di Bantul, 9 Orang Positif Covid-19

Bermula dari satu orang karyawan di sebuah bank swasta di Kabupaten Bantul yang positif Covid-19, akhirnya sembilan orang juga positif.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pemprov Jateng Pantau Obyek Wisata

Ada enam wilayah yang menjadi perhatian di antaranya, seputar Bandungan an Dusun Semilir, Belik, Owabong, Dieng. Gunung Sikunir dan Candi Arjuna.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Jual Senjata ke KKB, Satu Oknum Anggota Brimob Ditangkap

Selain mengamankan dua terduga pelaku berinisial Bripka JH dan DC, tim gabungan pun menyita dua senjata laras panjang.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Survei Kemhub: Mayoritas Tidak Ingin Bepergian Saat Libur Panjang

Dari 23% responden yang menjawab akan melakukan perjalanan saat libur panjang nanti, mayoritas ingin pulang kampung.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Puluhan Anggota DPRD Kota Kupang Jalani Rapid Test

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya hasil yang reaktif Covid-19.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Brigjen Prasetijo

JPU meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi penasihat hukum Brigjen Prasetijo Utomo terkait dakwaan pembuatan surat jalan palsu

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Stimulus PSC, AP I Berharap Penumpang Pesawat Meningkat

Sejak Januari hingga Agustus 2020, Bandara YIA tercatat telah melayani 398.833 penumpang sedangkan Bandara Adisutjipto 1.423.223 penumpang.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pemprov DIY Wajibkan Wisatawan Akses Jogja Pass

Wisatawan yang datang dari luar daerah Yogyakarta harus mengunduh aplikasi Jogja Pass sebagai tanda pengenal digital.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Yulia Diduga Dihabisi karena Utang Bisnis Ayam

Warga Kampung Gambuhan, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon Solo, itu ditemukan dalam kondisi tewas di dalam jok mobil bagian belakang pada Selasa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS