Ini Alasan Busyro Muqoddas Mau Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ini Alasan Busyro Muqoddas Mau Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo

Senin, 28 September 2020 | 10:27 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Busyro Muqoddas memberikan klarifikasi terkait posisinya sebagai pengacara Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo bersama dengan Prisma Wardhana Sasmita dan Hardjuno Wiwoho.

Menurut Busyro, perkara yang menimpa kliennya bukan perkara dugaan korupsi melainkan kasus administrasi.

“Ini bukan kasus korupsi, tetapi klien kami dicegah passpornya oleh Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Keuangan RI,” ujar Busyro, di Jakarta, Minggu (27/9/2020).

Saat ini, kata Busyro, perkara yang menimpa Bambang Trihatmodjo ini tengah ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Asal muasalnya adalah, terjadi salah paham mengenai pembiayaan SEA- Games pada Tahun 1997 lalu.

Missed understanding pembiayaan SEA Games XIX lalu," ungkap dia.

Dalam UU 18/2003 tentang Advokat, antara lain, menyebutkan dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya dan latar belakang sosialnya. Karena itu, kata Busyro, seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu.

“Saya sebagai advokat sejak tahun 1979, terikat dan menjunjung tinggi kode etik antara lain tentang justice for all dan prinsip kesetaraan di depan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menilai keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Bambang Trihatmodjo dibuat tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Yang dimintai pertanggungjawab itu PT Tata Insani Mukti. Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, dimana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggungjawab,” terang Hardjuno.

Sementara Kuasa Hukum lainnya, Prisma Wardhana menambahkan, perkara yang menimpa Bambang Trihatmodjo harus dilihat secara komprehensif, proporsional, adil dan bijaksana baik dari sisi yurudis, sosial maupun filosofis terkait kepentingan pelaksanaan SEA Games XIX 1997 di Jakarta.

"Dan apa yang telah dilakukan KMP SEA Games, Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang bermartabat, semoga bangsa ini selalu bisa berprasangka baik dalam memandang dan menyikapi perkara ini dengan nurani dan budi pekerti yang luhur tanpa bertendensi tidak kondusif pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu," tutur Prisma.

Secara terpisah, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo berpendapat Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah, secara pribadi pasti memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan sebagai kuasa hukum Bambang Trihatmodjo.

Trisno mengaku paham dengan sepak terjang dan pilihan Busyro dalam menangani suatu kasus. Pasalnya, sejak Tahun 1993, dirinya telah mengikuti aktivitas Busyro sebagai advokat.

"Beliau (Busyro) akan mengambil sikap sama, dan menurut saya bila ada yang tidak sesuai dengan pandangan pembelaannya, maka saya meyakini beliau akan mundur dari tim," pungkas Trisno.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa Agung Buka Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen

Rakernis Bidang Intelijen Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual di seluruh Indonesia selama dua hari.

NASIONAL | 28 September 2020

Jakarta Masih Tertinggi, Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19

DKI Jakarta mencatatkan kasus baru Covid-19 selama 24 jam terakhir sampai Senin (28/9/2020) sebanyak 898.

NASIONAL | 28 September 2020

Selangkah Lagi Djoko Tjandra Cs Disidang

Djoko Soegianto Tjandra cs akan disidang dalam kasus penggunaan surat jalan asli tapi palsu.

NASIONAL | 28 September 2020

Proposal Pinangki untuk Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra Dinilai Tidak Rasional

Pinangki Sirna Malasari diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus fatwa di MA untuk Djoko Tjandra.

NASIONAL | 28 September 2020

Alat Deteksi Covid-19 Buatan UGM Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi Indonesia

GeNoses buatan UGM sudah melalui proses profiling test dengan akurasi 97 persen.

NASIONAL | 28 September 2020

Kepala LAN Klarifikasi Pemberitaan Tempo Soal Tes Covid-19 yang Digelar BIN

Selama wawancara Adi tidak pernah menyampaikan penilaian atau opini terkait perbedaan hasil tes usap.

NASIONAL | 28 September 2020

Mabes Polri Tak Akan Keluarkan Izin Keramaian Nobar Film G30S/PKI

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI berencana menyelenggarakan nonton bareng film G30S/PKI.

NASIONAL | 28 September 2020

KKB Makin Berani di Sugapa, Tebar Teror Depan Kantor Bupati

Dalam kurun waktu dua bulan terakhir eskalasi teror KKB di Sugapa memang meningkat termasuk terhadap warga sipil.

NASIONAL | 28 September 2020

UMKM Perlu Dukungan untuk Berkreasi di Masa Pandemi

Menurut Ganjar, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam konteks politik kesehatan turut mempengaruhi kesehatan ekonomi Indonesia.

NASIONAL | 28 September 2020

Cegah Hoax, Bawaslu Papua Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Bawaslu Papua berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam setiap tahapan pilkada.

NASIONAL | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS