INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Capaian Prolegnas Prioritas 2020: Nafsu Besar, Tenaga Kurang

Sabtu, 26 September 2020 | 11:01 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terus menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai, kinerja DPR dan Pemerintah perlu diperbaiki agar produktivitas dalam menghasilkan UU mengalami peningkatan. Hal ini tidak mudah. Selain komitmen kedua pihak, diperlukan strategi jitu agar usulan Prolegnas Prioritas menjadi lebih terukur.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemkumham) Benny Riyanto mengatakan, berdasar hasil evaluasi, capaian Prolegnas Prioritas 2020 masih jauh dari harapan. Dari total 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas, pemerintah dan DPR baru berhasil melahirkan satu undang-undang. Hal itu juga RUU yang diusulkan oleh DPR. Sedangkan dari 15 RUU yang diusulkan pemerintah, belum ada satu pun RUU “pecah telur” menjadi UU.

“Ini menunjukkan kita (pemerintah) nafsu besar, tenaga kurang. Kita harus benar-benar selektif dalam penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan 2021 nanti,” kata Benny, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Saat memimpin Rapat Antar Kementerian (RAK) Penyusunan Prolegnas Prioritas 2021 secara virtual, Kamis (24/9/2020), Benny menjabarkan, pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat mengusulkan sebanyak 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Namun, lantaran pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR sepakat untuk menghapus sebanyak 16 RUU dengan menambah tiga usulan RUU baru dan mengganti dua RUU dari daftar. Namun, memasuki bulan September, nyatanya baru satu RUU yang berhasil menjadi undang-undang, yakni UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR saat Rapat Paripurna Perubahan Prolegnas 2020, Benny menyatakan, dalam hal terdapat RUU yang tidak selesai dibahas dalam dua kali masa persidangan, Baleg DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mengevaluasi RUU tersebut sehingga berpeluang dihapus dari daftar Prolegnas.
Dari 15 RUU yang diusulkan pemerintah, sebanyak enam RUU atau 40% dalam proses pembahasan di DPR, empat RUU atau atau 25% dalam proses permohonan Surat Presiden (Surpres), dan lima RUU atau 35% dalam proses penyusunan di internal pemerintah.

“Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 perlu menjadi perhatian dan dicermati bersama,” katanya.

Terkait strategi penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Benny mengusulkan sejumlah upaya. Beberapa di antaranya, mengusulkan kembali RUU yang belum selesai di tahun 2020 dan memperhatikan tingkat kesiapan RUU Baru yang diusulkan sesuai skala prioritas penyelenggaraan pemerintahan. Kesiapan tersebut mencakup kesiapan Naskah Akademik, Surat Keterangan selesai Penyelarasan Naskah Akademik, draf RUU, Surat Keterangan selesai rapat Panitia Antarkementerian (PAK), dan Surat Keterangan selesai Harmonisasi.

Strategi lainnya, memperhatikan beban komisi. RUU Baru yang akan diusulkan, katanya, harus memperhatikan beban kerja di Komisi-Komisi DPR. Terakhir, Benny mengusulkan mempertimbangkan hasil pemantauan dan peninjauan yang merupakan tahapan baru dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan hasil analisis dan evaluasi regulasi berupa rekomendasi perubahan atau pencabutan undang-undang.

“Ini sebagai proyeksi kalau kita mau ajukan Prolegnas Prioritas di tahun 2021,” katanya.

Urgensi UU

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Mien Usihen mengatakan, dalam mengusulkan Prolegnas Prioritas Tahunan, Kementerian/Lembaga (K/L) sebaiknya memperhatikan urgensi dari RUU yang diusulkan. Namun, pemahaman mengenai urgensi tersebut bukan secara sektoral melainkan lingkup nasional. Misalnya, apakah bila suatu RUU tidak segera terbit atau diusulkan, apakah akan mempengaruhi perekenomian secara nasional. Di samping itu, lanjut Mien, dalam mengusulkan Prolegnas, draf RUU sudah siap dibahas bersama DPR, bukan baru akan disusun di internal pemerintah.

“Kalau memang tidak urgen, bisa masuk di Prolegnas Jangka Menengah terlebih dahulu. Jadi, Oktober nanti pemerintah sampaikan RUU yang siap dibahas, bukan RUU yang siap disusun,” kata Mien.

Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Djoko Pudjirahardjo mengatakan, saat ini DPR mengubah jadwal pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan 2020. Biasanya pembahasan Prolegnas dilakukan akhir tahun atau sekitar bulan November atau Desember, namun kali ini pembahasan dimajukan menjadi di akhir bulan September 2020.

“Biasanya November atau Desember. Pembahasan Prolegnas kali ini mendahului pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (R-APBN). Dengan perubahan ini bisa kita sikapi bersama, bagaimana kita bisa mempersiapkan regulasi yang baik sesuai yang kita harapkan,” kata Djoko



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

NASIONAL | 26 September 2020

37 Pegawai Mundur, Pimpinan KPK Evaluasi Sistem Kepegawaian

KPK menghormati keputusan para pegawai yang mengundurkan diri.

NASIONAL | 26 September 2020

Vosmed Bantu Pembelajaran Mahasiswa Kedokteran

Vosmed Medical Course membantu mahasiswa kedokteran dalam mengatasi masalah pembelajaran.

NASIONAL | 26 September 2020

Kemkumham Dalami Keterlibatan Pejabat Lapas Terkait Kaburnya Napi Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dicopot dari jabatannya.

NASIONAL | 26 September 2020

Panglima TNI Mutasi 56 Pati TNI, Termasuk Kepala RSPAD dan Kapuspen

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI

NASIONAL | 26 September 2020

Jokowi: Realisasi Program Perlindungan Sosial Berjalan Baik

Sejumlah program dengan alokasi Rp 203,9 triliun dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial.

NASIONAL | 26 September 2020

Danone-Aqua Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Sukabumi

Bantuan Danone-Aqua merupakan inisiatif perusahaan dalam menyikapi situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah.

NASIONAL | 26 September 2020

Kerugian Negara Akibat Bencana Rp 22,8 Triliun Per Tahun

Pengembangan teknologi konstruksi tahan gempa sangat diperlukan guna menjawab tantangan penanggulangan risiko akibat bencana gempa.

NASIONAL | 26 September 2020

Radio Katolikana, Mendekatkan Siar Agama yang Inklusif bagi Milenial

Dalam rangka grand launching Radio Katolikana, juga digelar live talkshow yang membahas fenomena media baru dalam siaran agama di era 4.0.

NASIONAL | 25 September 2020

Tani Center IPB University Gelar Lomba Menulis dan Video Berhadiah Puluhan Juta

Karya berupa tulisan dan video sudah dapat dikirimkan ke panitia mulai 24 September hingga 20 Oktober 2020.

NASIONAL | 25 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS