UU Pers Dinilai Perlu Direvisi
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

UU Pers Dinilai Perlu Direvisi

Rabu, 23 September 2020 | 21:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari menilai, Undang-Undang (UU) 40/1999 tentang Pers perlu direvisi. Pasal 7 ayat 1 UU 40/1999 disebut menjadi salah satu pasal yang perlu dikaji ulang. Pasal yang dimaksud berbunyi “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”.

“Kami memandang perlu ada revisi UU Pers. Pasal 7 ayat 1 yang tidak mengikat wartawan untuk masuk organisasi pers, kurang tepat. Menimbulkan implikasi kurang baik terhadap pertumbuhan pers. Kalau dianggap rancu, maka Pasal 7 ayat 1 diganti saja dengan kalimat “wajib menjadi anggota organisasi wartawan”,” kata Atal saat Seminar Dewan Pers bertajuk “21 Tahun UU Pers: Prospek dan Tantangan”, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, wartawan sepatutnya menjadi anggota organisasi. Sebab jika tidak maka wartawan dapat melakukan jurnalisme tanpa kode etik, termasuk sanksi apa pun. “Tindakan-tindakan wartawan tak berorganisasi tanpa kode etik juga berpotensi menjatuhkan martabat dan kehormatan wartawan yang berorganisasi. Kalau perlu perubahan Pasal 7 ayat 1 sifatnya memaksa. Bisa nanti ditumbukan organisasi wartawan,” ujarnya.

Dia mendorong para wartawan bergabung dalam wadah organisasi. Dengan begitu, menurutnya, wartawan dapat memperoleh jaminan atas pelaksanaan peran dan fungsi secara pengembangan kompetensi profesional. Selain itu juga menerima bantuan advokasi hukum dari organisasi yang menaunginya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, revisi UU Pers sangat tergantung aspirasi dari insan pers. Ditegaskan, DPR tidak akan merevisi tanpa adanya usulan. “Apa perlu diubah? Tentu yang tahu persis teman-teman Dewan Pers,” katanya.


Kajian

Secara pribadi, dia tidak mempersoalkan apabila UU Pers diusulkan untuk direvisi. “Rasa-rasanya perlu ada revisi. Karena UU Pers ini lahir pada 1999, dan pers sekarang sudah berjalan cepat secara dinamis. Bolehlah paling tidak kita melakukan kajian-kajian,” ujarnya.

Dia menambahkan, pendalaman sebelum diputuskan adanya revisi perlu dilaksanakan komprehensif. “Pasal-pasal mana yang perlu dipertahankan, ditambahkan supaya ada penguatan terhadap lembaga yang diamanahkan, tentu yang paling memiliki kepentingan di sini adalah teman-teman organisasi pers,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pers, M Nuh mengungkap, UU Pers memang ditetapkan pada 23 September 1999 oleh Presiden Ketiga BJ Habibie. “Kita doakan beliau-beliau, Pak Habibie dan siapa pun yang pernah berkontribusi lahirnya UU Pers, khususnya bagi beliau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dahulu menjadi amal kebaikan. Senantiasa mendapat ampunan, kasih sayang dari Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Nuh.

Menurutnya, pers merupakan jembatan dari 'apa yang seharusnya' dan 'apa kenyataan'. Dijelaskan pemerintah cenderung berpijak pada 'apa yang seharusnya', tetapi kenyataannya tidak selamanya sama. “Pers mencari dua titik itu yakni 'apa yang seharusnya' dan 'apa kenyataan', di sini pers menjadi jembatan dan melakukan kritik, edukasi, dan seterusnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perhumas Siap Gelar Konvensi Nasional Humas Virtual

Perhumas akan menggelar Konvensi Nasional Humas 2020 padda 4-5 Desember mendatang dengan tujuan mendorong peran humas yang lebih strategis.

NASIONAL | 23 September 2020

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Disebut dalam Dakwaan Pinangki

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali tercantum dalam rencana aksi untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tak dieksekusi jika kembali ke Indonesia

NASIONAL | 23 September 2020

Sahroni Apresiasi Maklumat Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 23 September 2020

ICW Sebut Ada 4 Hal yang "Hilang" di Dakwaan Jaksa Pinangki

Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kelengkapan berkas perkara Pinangki.

NASIONAL | 23 September 2020

Disinformasi Covid-19 Tidak Hanya Terjadi di Indonesia

Sedikitnya 3.500 kesalahan dan informasi menyesatkan dari 70 negara dalam 40 bahasa selama musim pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Bawaslu Jateng Tunggu Regulasi Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada

Bawaslu Jawa Tengah masih menunggu regulasi terkait penindakan atau sanksi tegas kepada paslon melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Komisi VIII DPR Doakan Menteri Agama Pulih dari Covid-19

Komisi VIII DPR mendoakan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera pulih dari Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

PWI Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis

Ketua PWI menyayangkan aksi para buzzer dan influencer yang menyerang media arus utama (mainstream).

NASIONAL | 23 September 2020

Akhirnya, Hadi Pranoto Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Hadi Pranoto memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu (23/9/2020) siang setelah dalam dua pemanggilan sebelumnya tidak hadir.

NASIONAL | 23 September 2020

Malam Ini, Jasa Marga Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Cipularang

Lalu lintas pengguna jalan dialihkan menggunakan Lajur Detour, Rabu (23/9/2020) malam.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS