INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

PMKRI Gugat UU Minerba

Selasa, 22 September 2020 | 23:49 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan judicial review UU 3/2020 perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/9/2020).

Gugatan diterima dengan tanda terima No.2025/PAN.MK/IX/2020. Gugatan ini diajukan oleh tim dari PP PMKRI yang terdiri dari Benidiktus Papa selaku ketua Presidium, Karlianus Poasa sebagai Ketua Lembaga Advokasi HAM, Oktavianus A Aha sebagai Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA, Alboin Samosir Ketua Lembaga Kajian Agraria dan Kemaritiman, Felix Purba Anggota Lembaga Advokasi dan HAM dan Servasius Jemorang Ketua Lembaga Pengembangan SDM. Tim ini mulai menggodok rancangan JR sejak beberapa bulan yang lalu.

Dalam keterangannya, pasal yang digugat yakni, Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 UU 3/2020 Perubahan atas UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

PP PMKRI beranggapan pasal ini mencederai amanat konstitusi terutama tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah.

PP PMKRI beranggapan, selain bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dimana, “Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

PMKRI menilai, pasal ini juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan dan manajemen batubara di Indonesia. Dimana ketika Kontrak Karya atau PKP2B akan segera berakhir, negara tidak boleh begitu saja memberikan perpanjangan karena negara harus mengutamakan Badan usaha Milik negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UU Minerba yang lama, UU 4/2009. Pun Pasal 33 UU ini dianggap mencederai spirit desentralisasi yang termaktub di amanat konstitusi dan UU Otonomi Daerah.

Selain itu, disahkannya UU ini akan semakin memperpanjang dominasi penguasaan asing atau swasta atas sumber daya alam Indonesia. Dimana sejauh ini swasta belum memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat Indonesia, bahkan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa menyampaikan, “Hari ini kita resmi ajukan judicial review UU Minerba sebagai langkah konstitusional yang ditempuh oleh PP PMKRI untuk terus memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup, kepentingan rakyat. Kita ingin memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memberikan kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan segelintir orang apalagi korporasi.”

Karlianus Poasa, selaku Ketua Tim Perumus gugatan judicial review UU Minerba mengatakan, dengan adanya UU ini akan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pemerintah, terutama Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 ayat (1). Hal ini dikarenakan terindikasi menguntungkan pihak swasta dan asing dalam pengelolaan sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah.

Oktavianus Alfianus Aha, selaku Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam PP PMKRI sekaligus salah satu dari Tim perumus gugatan mengatakan, uji materi ini merupakan momentum untuk mengembalikan mandat rakyat yang selama ini disalahgunakan oleh pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jenazah Putra Bungsu Wali Kota Jambi Dimakamkan dengan Protokoler Covid-19

Muhammad Fabiansyah Putra pun meninggal di Jakarta, Senin (21/9/2020) akibat komplikasi Covid-19 dan ginjal.

NASIONAL | 22 September 2020

Bengkulu Belum Perlu Rumah ICU untuk Pasien Covid-19

Jumlah pasien gawat darurat Covid-19 di Bengkulu masih sedikit.

NASIONAL | 22 September 2020

Pengamat: Jangan Habiskan Seluruh Anggaran Kuota untuk Subsidi Internet

Apalagi, tidak semua siswa memiliki gawai untuk pembelajaran jarak jauh.

NASIONAL | 22 September 2020

Positif Covid-19, Bupati Berau Meninggal dalam Perawatan

Bupati Berau, Kalimantan Timur, Muharram meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada Selasa (22/9/2020) sore.

NASIONAL | 22 September 2020

Tiga Langkah UMKM untuk Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

ada tiga hal yang dilakukan UMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19, diantaranya melakukan digitalisasi marketing

NASIONAL | 22 September 2020

KPAI Minta Kemdikbud Tambah Kuota Umum untuk Pembelajaran Online

Usulan perubahan skema ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan penggunaan bantuan kuota internet bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

NASIONAL | 22 September 2020

LAN Sukses Raih WTP 13 Kali Berturut-turut

Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kali secara berturut-turut.

NASIONAL | 22 September 2020

Tiga ASN Positif Covid-19, Kegiatan Pemprov dan Dinas PUPR Jambi Dihentikan Tiga Hari

Penghentian kegiatan kerja di Pemprov Jambi dan Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut mulai diberlakukan Selasa – Kamis (22 – 24/9).

NASIONAL | 22 September 2020

Aplikasi APSekolah Mudahkan Pelaporan KBM di Masa Pandemi

Aplikasi Aku Pintar Sekolah (APSekolah) mengintegrasikan APGuru dan APSiswa dalam bentuk laporan KBM terpadu.

NASIONAL | 22 September 2020

Satgas Covid-19 Tegaskan Tak Menoleransi Aktivitas Politik yang Timbulkan Keramaian

Satgas Covid-19 tak menoleransi aktivitas politik yang timbulkan keramaian saat Pilkada 2020

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS