Integritas Tinggi, Kunci Pejabat Publik Terhindar dari Korupsi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Integritas Tinggi, Kunci Pejabat Publik Terhindar dari Korupsi

Senin, 10 Agustus 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemimpin sektor publik rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Hal itu karena seorang pemimpin sebagai pemegang otoritas memiliki integritas yang rendah. Padahal integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat publik.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ketika memberikan ceramah umum kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLVII Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Senin (10/8).

"Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi. Kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing. Kita perlu figur pemimpin yang berintegritas tinggi” kata Firli.

Firly menegaskan, korupsi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pelakunya harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Berbagai upaya telah dilakukan KPK dalam memberantas korupsi yaitu melalui pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach), pendekatan pencegahan (preventive approach) dan pendekatan penindakan hukum (law enforcement approach).

“Upaya pencegahan korupsi yang lebih utama lagi adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya.” tutupnya.

Melalui ceramah umum ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi calon-calon pimpinan pejabat publik untuk menghindari tindak pidana korupsi.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati, ST, SH, MSi, PKN Tingkat I merupakan jenjang pelatihan manajerial tertinggi bagi pejabat pemerintahan.

Utk periode saat ini, PKN Tingkat I Angkatan XLVII diikuti oleh 41 peserta yang berasal dari 13 instansi pemerintah pusat dan daerah antara lain: Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Intelejen Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Papua Barat.

“Secara keseluruhan dalam PKN Tingkat I ini, para peserta akan digodok untuk menjadi seorang pemimpin yang profesional dan berintegritas tinggi.” kata Tri Atmojo



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Independensi KPK Diakui Dunia

Laode M Syarief menyayangkan peralihan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditempatkannya KPK pada ranah kekuasaan eksekutif.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Ini Penjelasan Anji Bikin Konten Herbal Covid-19

Anji membuat konten wawancara dengan Hadi Pranoto karena melihat ada kebaikan untuk dibagikan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

MAKI: Kejagung Terkesan Tarik Ulur dan Lindungi Jaksa Pinangki

Kejagung belum juga menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Kondisi ini dianggap sebagai salah satu upaya Kejagung menarik ulur kasus tersebut.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Status Jaksa Pinangki Naik ke Penyidikan, Komjak: Kenapa Tidak Ada Penetapan Tersangka!

Komisi Kejaksaan (Komjak) mengapresiasi langkah Kejagung yang menaikkan status penyidikan Jaksa Pinangki.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Diperiksa, Anji Ditanya 45 Pertanyaan Seputar Wawancara dengan Hadi Pranoto

Anji mengaku lelah menghadapi kasus ini, dan berharap masalahnya cepat selesai.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kampanyekan Protokol Kesehatan, Baznas Luncurkan Brand Peduli Covid-19

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan brand peduli Covid-19 dengan memberikan tanda jarak antarhuruf pada logo resmi yang saat ini digunakan. Tanda jarak ini merupakan penggambaran dari salah satu protokol kesehatan, yakni physical distancing atau menjaga jarak aman antarorang

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pelaku Streaming Ilegal Dihukum 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada dua terdakwa pelaku streaming ilegal siaran langsung sepakbola.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Ledakan di Pabrik Beotanol Mojokerto, 1 Tewas dan 10 Luka-luka

Ledakan pabrik bioetanol di Mojokerto terjadi Senin (10/8/2020) sekitar pukul 15.15 WIB dan memunculkan kobaran api.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Istana Tegaskan PP 41/2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK

PP Nomor 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK jadi ASN diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

MPR, DPD, DPR Peroleh Opini WTP dari BPK

Meski meraih opini WTP, MPR, DPD maupun DPR diminta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS