Independensi KPK Diakui Dunia
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Independensi KPK Diakui Dunia

Senin, 10 Agustus 2020 | 22:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyayangkan peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditempatkannya KPK pada ranah kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut dikhawatirkan Syarif akan membuat KPK tak lagi independen dalam memberantas korupsi. Padahal, independensi KPK sebelumnya dikenal dunia bahkan menjadi best practice lembaga antikorupsi dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

"Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practices lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, Aparatur Sipil Negara," kata Syarif saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk “Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK”, Senin (10/8/2020).

Syarif menyatakan, satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai maupun secara kelembagaan.

Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan disepakati seluruh lembaga antikorupsi dunia dalam Jakarta Principles pada 2012.

"Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles," tegas Syarif.

Diketahui, UU 19/2019 menyebutkan KPK berada pada ranah kekuasaan eksekutif dan pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara. Atas berlakunya UU tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Tak hanya statusnya saja, dalam PP tersebut, sistem penggajian pegawai KPK pun mengikuti sistem penggajian ASN. Padahal, pegawai KPK sebelumnya menerapkan single salary system atau sistem penggajian tunggal.

Syarif menilai, perubahan sistem penggajian tersebut merupakan suatu kemunduran. Untuk itu, Syarif menegaskan, alih status pegawai dan KPK secara kelembagaan merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari revisi UU KPK.

"Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain," ucapnya.

Dikatakan, sistem gaji tunggal yang selama ini diterapkan pegawai KPK sudah berjalan baik dan selayaknya diduplikasi oleh pemerintah namun yang terjadi saat ini, sistem yang sudah bagus tersebut diubah menjadi sistem penggajian ASN yang bermasalah terutama dari sisi akuntabilitas.

"Jadi bukan mengikuti sistem penggajian yang sudah benar yang seperti KPK. Malah yang sudah bagus itu diubah menjadi sistem penggajian yang bermasalah," katanya.

Syarif menyatakan, sistem penggajian menjadi salah satu yang disoroti KPK sejak berdiri. Saat itu, kata Syarif, KPK mengadopsi sistem penggajian tunggal yang telah diterapkan di sejumlah negara karena mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.

Syarif mencontohkan, dengan sistem penggajian ASN yang selama ini berjalan mengakibatkan banyak sekali dibentuk kepanitianhanya untuk mengejar honor atau tunjangan selaku panitia.

"Karena apa? Menjadi panitia itu ada imbalan honor. Jadi selalu seperti itu. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihilangkan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ini Penjelasan Anji Bikin Konten Herbal Covid-19

Anji membuat konten wawancara dengan Hadi Pranoto karena melihat ada kebaikan untuk dibagikan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

MAKI: Kejagung Terkesan Tarik Ulur dan Lindungi Jaksa Pinangki

Kejagung belum juga menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Kondisi ini dianggap sebagai salah satu upaya Kejagung menarik ulur kasus tersebut.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Status Jaksa Pinangki Naik ke Penyidikan, Komjak: Kenapa Tidak Ada Penetapan Tersangka!

Komisi Kejaksaan (Komjak) mengapresiasi langkah Kejagung yang menaikkan status penyidikan Jaksa Pinangki.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Diperiksa, Anji Ditanya 45 Pertanyaan Seputar Wawancara dengan Hadi Pranoto

Anji mengaku lelah menghadapi kasus ini, dan berharap masalahnya cepat selesai.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kampanyekan Protokol Kesehatan, Baznas Luncurkan Brand Peduli Covid-19

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan brand peduli Covid-19 dengan memberikan tanda jarak antarhuruf pada logo resmi yang saat ini digunakan. Tanda jarak ini merupakan penggambaran dari salah satu protokol kesehatan, yakni physical distancing atau menjaga jarak aman antarorang

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pelaku Streaming Ilegal Dihukum 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada dua terdakwa pelaku streaming ilegal siaran langsung sepakbola.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Ledakan di Pabrik Beotanol Mojokerto, 1 Tewas dan 10 Luka-luka

Ledakan pabrik bioetanol di Mojokerto terjadi Senin (10/8/2020) sekitar pukul 15.15 WIB dan memunculkan kobaran api.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Istana Tegaskan PP 41/2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK

PP Nomor 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK jadi ASN diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

MPR, DPD, DPR Peroleh Opini WTP dari BPK

Meski meraih opini WTP, MPR, DPD maupun DPR diminta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Erupsi Sinabung Belum Ganggu Penerbangan dari Bandara Kualanamu

Aktivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu Internasional Airport masih tetap berjalan sesuai jadwal keberangkatan dan masih lancar.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS