Hubungan Indonesia – Serbia Terjalin Amat Baik
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Hubungan Indonesia – Serbia Terjalin Amat Baik

Minggu, 12 Juli 2020 | 15:31 WIB
Oleh : Fana F Suparman, Willy Masaharu, Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menuntaskan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan pembobol kas BNI senilai Rp 1,7 triliun dari Serbia.

Proses ekstradisi terhadap Maria yang telah 17 tahun buron ini mengukir prestasi tersendiri.

Hal ini lantaran Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA). Ekstradisi terhadap Maria tidak terlepas dari diplomasi hingga hubungan baik kedua negara.

Untuk itu, proses ekstradisi Maria semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Serbia, terutama di bidang hukum dan Hak

Asasi Manusia. Kedua negara bakal segera melanjutkan proses perundingan perjanjian ekstradisi dan MLA. Proses perundingan ini telah dimulai saat Menkumham dan delegasi berkunjung ke Serbia.

"Pertemuan pak Menteri (Yasonna) dengan Wakil Menteri Kehakiman, Wakil Perdana Menteri dan terakhir juga diterima dalam kunjungan kehormatan dengan Presiden Serbia (perjanjian ekstradisi dan MLA) ini salah satu pembicaraan yang utama. Kick off dimulainya perundingan perjanjian ekstradisi dan MLA," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemkumham) Cahyo R Muzhar, saat ditemui Beritasatu.com, di kantornya, Sabtu (11/7/2020).

Cahyo berharap, proses perundingan perjanjian MLA dan ekstradisi Indonesia-Serbia dapat segera berjalan. Cahyo meyakini pandemi Covid-19 tak menjadi hambatan dalam melakukan perundingan selama mematuhi protokol kesehatan.

"Diharapkan akhir tahun ini, paling lambat awal tahun depan kita sudah mulai perundingan putaran pertama. Nanti kita lihat tempatnya apakah di Indonesia atau Serbia. Biasanya minimal itu butuh dua putaran perundingan," katanya.

MLA adalah kerja sama saling memberikan bantuan dalam masalah-masalah hukum. UU 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, memungkinkan Indonesia mengadakan kerja sama dengan negara lain mengatasi persoalan hukum lintas negara, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara mitra kerja sama.

Sementara ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Ekstradisi diatur dalam UU 1/1979.

Cahyo mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 12 perjanjian MLA dan ekstradisi dengan negara lain. Perjanjian dengan 12 negara sudah berlaku sementara perjanjian MLA dengan Rusia saat ini telah memasuki tahap ratifikasi di masing-masing negara.

Cahyo melanjutkan, dalam membuat perjanjian ekstradisi atau MLA, Indonesia memprioritaskan negara-negara yang berbatasan. Hal ini lantaran negara-negara tersebut paling intens berhubungan dengan Indonesia baik dalam lalu lintas orang maupun perekonomian.

Selain itu, Indonesia juga memprioritaskan negara-negara yang menjadi pusat ekonomi dunia. Diketahui, DPR baru saja menyetujui UU perjanjian MLA antara Indonesia dan Konfederasi Swiss.

"Kita lihat negara-negara yang menjadi financial centers, negara yang menjadi pusat-pusat keuangan dunia. Kita lihat juga yang masih rawan-rawan. Orang banyak melarikan uang. Banyak lembaga keuangannya. Kita buat perjanjian juga," katanya.

Tak Khawatir
Sebelumnya, dalam informasi yang beredar, Duta Besar Belanda di Serbia sempat mendekati Duta Besar Indonesia di Serbia agar agar proses ekstradisi urung terlaksana. Juga, Belanda sempat melobi Serbia agar tersangka kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun itu tidak diekstradisi dan menjalani proses hukum di Indonesia. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil.
Indonesia tak khawatir dengan upaya yang dilakukan Belanda dalam melindungi Maria Pauline Lumowa.

Serbia berkomitmen membantu proses ekstradisi hingga akhirnya delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berhasil memulangkan Maria ke Indonesia pada Kamis (9/7/2020) lalu.

Cahyo R Muzhar menilai, upaya yang dilakukan Belanda melindungi Maria Pauline merupakan hal yang wajar. Hal ini lantaran Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

"Saya pikir itu suatu hal yang sangat wajar saja namanya juga warga negaranya kan," kata Cahyo.

Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi Maria kepada Kerajaan Belanda pada 2010 dan 2014. Namun, dua permohonan itu ditolak. Belanda saat itu menawarkan agar proses hukum Maria dilakukan di Negeri Kincir Angin. Padahal, tindak pidana dan barang-barang bukti kasus Maria berada di Indonesia.

Lantaran tak menemui titik temu, proses ekstradisi itu pun berlarut hingga Maria diketahui ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019 lalu.

Cahyo tak mempersoalkan jika Belanda keberatan dengan ekstradisi Maria ke Indonesia. Cahyo, yang juga turut serta dalam delegasi ke Serbia, mengatakan, saat itu, pihaknya fokus meyakinkan Serbia untuk merampungkan proses ekstradisi.

"Kalaupun Belanda melakukan upaya atau protes. Yang saya dengar Belanda juga mengajukan keberatan. Suatu hal yang wajar akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warganya," katanya.

Proses ekstradisi Maria yang telah 17 tahun buron menjadi prestasi tersendiri. Hal ini lantaran Serbia dan Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA). Ekstradisi bisa terlaksana lantaran hubungan baik kedua negara dan proses diplomasi yang dilakukan sejak tahun lalu.

"Bahwa suatu negara menangkap dan menahan dan bersedia mengekstradisikan seseorang ke negara yang mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian bilateral ekstradisi itu harus kita sangat hargai. Punya perjanjian ekstradisi saja kadang-kadang karena kompleksnya persyaratan yang harus dipenuhi dan tentunya juga kalau sudah bicara soal hubungan antarnegara itu kita tidak bisa an sich hukum saja tapi kita lihat juga kondisi hubungan kedua negara juga," katanya.

Mengingat hubungan baik tersebut, Cahyo mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya merampungkan perundingan perjanjian MLA dan ekstradisi dengan Serbia yang prosesnya telah dimulai saat kunjungan Yasonna.

"Diharapkan akhir tahun ini, paling lambat awal tahun depan kita sudah mulai perundingan putaran pertama nanti kita lihat tempatnya apakah di Indonesia atau Serbia. Biasanya minimal itu butuh dua putaran perundingan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Skema Pembelajaran di Madrasah Sesuai Kebijakan Pemda

Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Buleleng Dapat Hibah Lahan dan Bangunan dari Pemprov Bali

Tercatat, ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng.

NASIONAL | 12 Juli 2020

KPAI: Ada Sekolah Dibuka Tak Sesuai SKB 4 Menteri

KPAI menerima laporan ada daerah yang nekad membuka sekolah meskipun di wilayahnya kasus Covid-19 masih tinggi.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Tuntutan Pidana Maria Pauline Lumowa Terancam Kedaluwarsa

Kemkumham telah berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa (MPL), pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun dari Serbia.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Program Bansos

Mayoritas publik puas dengan program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Baru 5 Daerah Zona Hijau di Sumut Diizinkan Belajar Tatap Muka

Yakni, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Pakpak Bharat.

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMA di Kota Jambi Masih Belajar Daring

Kota Jambi masih masuk kategori zona kuning pandemi virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMP di Jambi Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Siswa Wajib Bawa Hand Sanitizier

"Tidak semua sekolah dipaksakan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka pada awal tahun ajaran baru ini,”ujar Syarif Fasha.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Menteri Desa PDTT Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa berharap agar pengakuan akademik tersebut menjadi amanah bagi menteri Desa PDTT.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Vox Point Manggarai Resmi Miliki Sekretariat

Vox Point Manggarai, Nusa Tenggara Timur resmi memiliki kantor sekretariat di Ruteng setelah diresmikan pada Sabtu (11/7/2020) lalu.

NASIONAL | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS