Tuntutan Pidana Maria Pauline Lumowa Terancam Kedaluwarsa
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Tuntutan Pidana Maria Pauline Lumowa Terancam Kedaluwarsa

Minggu, 12 Juli 2020 | 14:39 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa (MPL), pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun dari Serbia. MPL akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah buron selama 17 tahun.

MPL merupakan tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Diketahui, MPL sendiri telah ditangkap pada 2019 lalu sebelum akhirnya diekstradisi.

Perjalanan panjang skandal MPL hingga akhirnya diekstradisi bermula sejak aksi pembobolan yang dilakukan pada tahun 2002. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2003 dengan ditangkapnya sejumlah pelaku disusul juga dengan penetapan sejumlah tersangka pada tahun 2003.

Maria yang saat itu sebagai pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia bersama dengan Adrian Waworuntu melakukan pencairan dana dari BNI lewat modus Letter of Credit (L/C) fiktif. Belakangan Gramarindo diketahui tak pernah melakukan aktivitas impor.

Praktisi hukum, Ricky Vinando menjelaskan, dari kronologis kasus tersebut, Menkumham Yassona, menyebutkan MPL melakukan perbuatan pada periode Oktober 2002 sampai Juni 2003.

"Jika itu benar, maka dia (MPL), bulan Oktober 2020 mendatang, dia sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Itu karena menyangkut masa kedaluwarsa untuk melakukan penuntutan di pengadilan nanti," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Menurutnya, Kemkumham dan Bareskrim Polri harus membuka tanggal berapa di Oktober 2002 Maria Pauline Lumowa mulai melakukan perbuatan membobol BNI. Mengingat, itu terkait dengan masa daluwarsa untuk menuntut MPL dan MPL dijadikan tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancamannya pidana seumur hidup penjara.

"Sesuai KUHP, untuk kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup itu kedaluwarsa menuntut pidananya 18 tahun setelah kejadian. Artinya kasus MPL dapat dipastikan kedaluwarsa 3 bulan lagi, yaitu pada Oktober 2020, tanggal pastinya saya tidak tahu karena belum dibuka Bareskrim Polri dan Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.

Dijelaskan, pada Pasal 78 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, berbunyi :
- Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

"Jadi terbuka saja, jangan sampai kita menuntut orang yang perbuatannya secara hukum sudah bisa dipastikan kedaluwarsa atau expired pada Oktober 2020. Tak guna lagi. Saya yakin Oktober belum memasuki tahapan penuntutan di pengadilan. Kalau sudah daluwarsa, hak menuntut dia telah dihapus oleh UU yaitu KUHP, jadi sidang pun harus disetop kalau saat pemeriksaan saksi atau ahli, bertepatan dengan tanggal melakukan perbuatan pada Oktober 2002, karena sudah daluwarsa melanggar hak dia (MPL) itu kalau nanti tetap diteruskan" ujarnya.

Jika tidak bergerak dengan sangat cepat, maka sesuai KUHP hampir bisa dipastikan proses penegakkan hukum kepada tersangka MPL akan melewati batas kedaluwarsa, yaitu bulan Oktober 2020 mendatang.

"Saya yakin tidak akan terkejar sampai tahap penuntutan oleh JPU. Panjang prosesnya. Baca dakwaan, eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi dan ahli sampai tuntutan, nah pemeriksaan saksi dan ahli itu yang memakan waktu lama, apalagi sekarang MPL masih ditahan di tahap penyidikan, belum lagi akan ada proses BAP, pemeriksaan saksi dan ahli juga soal bukti yang bisa saja hilang atau nyelip karena telah 17 tahun mogok ini kasus karena dia kabur," ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Program Bansos

Mayoritas publik puas dengan program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Baru 5 Daerah Zona Hijau di Sumut Diizinkan Belajar Tatap Muka

Yakni, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Pakpak Bharat.

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMA di Kota Jambi Masih Belajar Daring

Kota Jambi masih masuk kategori zona kuning pandemi virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMP di Jambi Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Siswa Wajib Bawa Hand Sanitizier

"Tidak semua sekolah dipaksakan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka pada awal tahun ajaran baru ini,”ujar Syarif Fasha.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Menteri Desa PDTT Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa berharap agar pengakuan akademik tersebut menjadi amanah bagi menteri Desa PDTT.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Vox Point Manggarai Resmi Miliki Sekretariat

Vox Point Manggarai, Nusa Tenggara Timur resmi memiliki kantor sekretariat di Ruteng setelah diresmikan pada Sabtu (11/7/2020) lalu.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Menteri LHK Evaluasi Pengelolaan Taman Wisata Alam di Tengah Pandemi Covid-9

Siti Nurbaya mengatakan, keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan perlu ditingkatkan, begitu juga dengan masyarakat tani.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Sudah Memuat Rekomendasi KPK

KPK memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program kartu prakerja dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Pandemi Covid-19, Survei: Bantuan Tunai dan Sembako Paling Dibutuhkan

65,6 persen masyarakat menginginkan bantuan tunai, sementara bantuan sembako berada di bawahnya dengan 59,8 persen.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Hingga Pertengahan Tahun, 100 Pelaku Teror Dibekuk

Padahal sepanjang tahun lalu ada sekitar 300 tersangka teror yang dibekuk.

NASIONAL | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS