Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Senin, 6 Juli 2020 | 21:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / Willy Masaharu

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, penangkapan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Firgasih yang merupakan Ketua DPRD Kutim membongkar relasi korupsi dan nepotisme para pejabat yang menduduki jabatan. Pada Jumat (3/7), KPK menetapkan keduanya bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur.

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi. Akibat nepotisme antara Ismunandar selaku bupati dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD telah merugikan negara akibat korupsi yang mereka lakukan.

"Ini membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi. Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara sangat terang benderang dan betapa lancarnya korupsi di Kutai Timur," kata Firli saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).

Firli menjelaskan, politik dinasti dan korupsi di Kutim berawal dari proyek yang disusun Pemkab Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Kemudian, disetujui Encek selaku Ketua DPRD. Dari keputusan suami istri itu, dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses saat Pilkada Bupati Kutai Timur.

"Dan proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Diknas. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur," terang Firli.

Firli mengatakan, pemberantasan korupsi memerlukan peran andil dan dukungan seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa. Peran seluruh elemen bangsa ini diperlukan untuk memperbaiki sistem politik secara menyeluruh, termasuk untuk mencegah dinasti politik.

"Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi," ujar Firli.

Menurutnya, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Apalagi, didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia.

"Korupsi tidak terlepas dari sistem sebagai penyebabnya. Untuk itu banyak hal bidang yang perlu dibenahi," tegas Firli.

Bidang-bidang yang perlu dibenahi itu meliputi sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, sistem rekrutmen, sistem impor-ekspor. Termasuk juga sistem politik dan sistem pilkada langsung yang perlu menjadi pemikiran semua pihak.

"Dan dalam hal pencegahannya, KPK sudah melakukan kajian terkait politik berintegritas termasuk pelaksanaan pilkada langsung," kata Firli.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020). Tak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

 



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020

Respons Warganet Soal Kekecewaan Jokowi kepada Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terbebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Ety Bahagia Bisa Kembali ke Indonesia

Ety bisa menghirup udara kebebasan setelah pemerintah melalui Kedutaan Besar untuk Arab Saudi melakukan negosiasi untuk bisa membebaskan Ety dari segala tuduhan

NASIONAL | 6 Juli 2020

Bupati Buleleng Beri Masukan Proyek Revitalisasi Pasar Banyuasri

Pasar semi modern Banyuasri dirancang sebagai pusat city tour, serta mampu beraktivitas 24 jam.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Jebloskan Kader PDIP ke Lapas Sukamiskin

Saeful bersama-sama caleg PDIP Harun Masiku terbukti bersalah memberikan suap sebesar Rp 600 juta secara bertahap kepada mantan Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Hadapi Krisis Bangsa, Golkar dan Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik

Ini pertemuan antara sahabat. Kedua partai sepakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersama-sama memajukkannya.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Bareskrim Diminta Usut Aktor Intelektual Hoax Rush Money

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap penyebar kabar bohong rush money di sejumlah bank. Ada dua pelaku yang diciduk yakni berinisial AY dan IS.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kunjungi Petani Tangsel, Ria Dahlia: Pertanian Lahan Terbatas Sektor Strategis Hadapi Pandemi

"Ada yang pemilik lahan yang menggunakan sistem gratis, tapi ada pula yang bagi hasil," kata Pak Sana dalam pertemuan itu.

NASIONAL | 6 Juli 2020

PPTJDI Usulkan Motor sebagai Angkutan Umum

Legalisasi motor sebagai angkutan komersial penumpang atau barang dalam perubahan UU Nomor 22/2009 dinilai sangat penting.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Polri Tetapkan 73 Orang dan 2 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

Bareskrim Polri mencatat selama periode 1 Januari sampai 5 Juli 2020 terdapat 68 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS