Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot

Rabu, 1 Juli 2020 | 13:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 166 menyebut bahwa peraturan presiden (perpres) bisa membatalkan peraturan daerah (perda). Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XIV. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik menyoroti ketentuan itu.

“RUU Ciptaker beri ruang pembatalan dilakukan oleh presiden dengan perpres. Kita memahami ini sebuah kebutuhan akselerasi sanksi terhadap regulasi yang menghambat transformasi ekonomi, tapi kita harus pahami prosedur. Jangan-jangan ini dianggap langkah-langkah abunawas. Ketika MK hapus kewenangan, sekarang kita munculkan lagi,” kata Akmal.

Hal itu disampaikan Akmal dalam diskusi daring bertajuk “Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja: Benarkah ada Resentralisasi?”, Rabu (1/7/2020). “Ketika ini digolkan, apakah iya Bapak Presiden yang batalkan langsung dengan perpres? Dugaan kami yang akan membatalkan adalah Kemkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” ujar Akmal.

Akmal menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberi kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemkumham melakukan harmonisasi rergulasi. Menurut Akmal, UU 15/2019 sesungguhnya merupakan bentuk penguatan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

“Melalui UU 15/2019 ini, teman-teman Kemkumham diberi ruang melalui Kanwil untuk mencoba melakukan harmonisasi di level bawah sebelum ranperda (rancangan perda) dievaluasi oleh pusat. Ini langkah bagus sekali bagi upaya harmonisasi pusat dan daerah, tapi saya belum melihat RUU Ciptaker membaca UU 15/2019 ini,” ujar Akmal.

Menurut Akmal apabila perda dibatalkan dengan perpres, maka berpotensi lahir istilah jeruk makan jeruk. “Ketika harmonisasi sudah dilakukan, kemudian perpres batalkan perda, Bapak Presiden delegasikan ke Kemkumham, ini persoalan rumit bagi Kemkumham. Ini namanya berpotensi jeruk makan jeruk,” imbuh Akmal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menegaskan, putusan MK soal pembatalan perda semestinya menjadi sumber hukum. Robert mengusulkan agar perda tetap dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana putusan MK.

“Buat kami putusan MK jadi sumber hukum. Usulan KPPOD, perda itu tetap dibatalkan oleh MA, tetapi kepada pemerintah pusat, khususnya Kemdagri, kita harus perkuat pengawasan perda. Sebenarnya kalau kita mau perkuat sisi binwas (pembinaan dan pengawasan), Kemdagri punya kekuasaan sangat besar untuk evaluasi ranperda,” kata Robert.

Robert pun menyebut, “Jadi tidak boleh ada pengesahan perda, kalau belum ada pemberian nomor registrasi dari Kemdagri. Jadi sebelum perda muncul, ranperda dibereskan. Sebelum perda atur pajak bebani masyarakat contohnya, Kemdagri sudah evaluasi dulu. Harus benar-benar kuat dalam kerangka pengawasan perda ini, termasuk kriteria yang bisa dipahami pemda (pemerintah daerah).”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Terganjal Masalah Kredit ke BJB, Rumah Cagar Budaya Bakal Disita

Rumah pahlawan nasional Prof. Muhammad Yamin di Jalan Diponegoro No. 10 Jakarta Pusat akan dieksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7). Adapun, rumah ini sebelumnya dijadikan jaminan oleh PT Rahajasa Media Internet (Radnet) saat mengajukan pinjaman kepada Bank BJB pada 29 Juni 2011 untuk pekerjaan KPU/ USO di Kemkominfo RI (BAKTI)

NASIONAL | 1 Juli 2020

Buntut Pentas Rhoma Irama, Polisi Periksa Tiga Saksi

Polres Bogor memeriksa tiga saksi terkait acara khitanan yang mementaskan "Raja Dangdut" Rhoma Irama di Pamijahan, Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Ketua Komisi III DPR: Semoga Polri Kian Berlimpah Cinta dari Masyarakat

Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap Polri kian berlimpah cinta dari masyarakat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Eks Kepala KPP PMA Jakarta Dihukum 6,5 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 6 tahun dan 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Yul Dirga

NASIONAL | 1 Juli 2020

Percepat Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Bentuk 6 Koordinator Wilayah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membentuk Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) untuk percepatan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Dalam 2 Bulan, Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos

Selama dua bulan berjalan, Ombudsman paling banyak menerima laporan mengenai penyaluran bansos, yakni sebanyak 1.330 laporan

NASIONAL | 1 Juli 2020

Miliki Senjata AK 47, Mantan Napi Kasus Pembunuhan Ditangkap

Mantan narapidana kasus pembunuhan yang menghirup udara bebas pada September 2019 lalu, ditangkap polisi atas kepemilikan senjata serbu jenis AK 47.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Uji Coba Pembukaan, Candi Prambanan Dikunjungi 332 Wisatawan

Sebanyak 332 orang wisatawan mengunjungi Candi Prambanan pada hari pertama uji coba pembukaan kembali, Rabu (1/7/2020).

NASIONAL | 1 Juli 2020

27 Tahun Berkarya, Dompet Dhuafa Konsisten Mengentaskan Kemiskinan

Dompet Dhuafa menapaki usia ke 27 tahun pada Juli 2019 dengan berbagai ragam cerita perjalanan kemanusiaan hingga mampu bertahan dan terus eksis meski ditengah pandemi Covid-19

NASIONAL | 1 Juli 2020

Rusuh di Madina karena Pemerintah Desa Lambat Merespons

Aksi demo ratusan warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Sumatera Utara terjadi karena pemerintah setempat lambat merespons.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS