KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah

Rabu, 24 Juni 2020 | 22:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / Willy Masaharu

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dan meningkatkan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang menjadi tanggung jawab bersama.

Ajakan ini disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK dengan gubernur se-Indonesia yang digelar secara daring Rabu (24/6/2020).

Firli mengaku memahami tantangan yang dihadapi para kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Dengan pendapatan daerah yang menurun, kepala daerah memiliki janji kampanye yang harus direalisasikan.

“Kami sangat memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal dan transfer keuangan daerah. Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” kata Firli.

Meski demikian, Firli meminta para kepala daerah mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini karena keselamatan warga adalah yang utama. Untuk itu, Firli meminta kepala daerah dapat bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan menciptakan inovasi dan langkah-langkah penanganan Covid-19 yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

“KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi. Yang terakhir kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja," katanya.

 

Pengawas Eksternal

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ateh berharap sinergi yang terbangun antara BPKP dan pengawas internal di daerah sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.

“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.

Dari hasil evaluasi BPKP, Ateh menjelaskan, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret terkait upaya pemulihan ekonomi daerah. Salah satunya dengan menyusun rencana kegiatan penanganan dampak ekonomi di daerah.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemdagri), Tumpak Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah menerbitkan puluhan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka merespon situasi terkini. Kemdagri menyadari ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD pasca refokusing anggaran yang meliputi tiga fokus kegiatan yaitu penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Untuk itu, Tumpak meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir risiko kebocoran APBD.

“Pemda agar menetapkan urutan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dan, menerapkan prinsip money follow program,” katanya.

Kemdagri juga mengingatkan kepala daerah mendorong APIP mendampingi dan mengawasi agar refocusing tidak hanya cepat untuk mengakomodir tiga fokus tersebut, tetapi juga kehati-hatian dengan berkoordinasi kepada institusi pengawasan lainnya seperti BPK, BPKP serta aparat penegak hukum.

Melalui rapat koordinasi dan dialog interaktif ini, KPK memfasilitasi koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di pusat, khususnya terkait sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan dalam penanganan pandemi Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Prajurit TNI yang Gugur di Kongo Diserang Kelompok Bersenjata ADF

Satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-Q/Monusco gugur

NASIONAL | 24 Juni 2020

Nasabah Wanaartha Akan Audiensi dengan DPR dan OJK

Ketua Umum Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa), Parulian Sipahutar menegaskan, perjuangan nasabah yang tergabung di wadah Forsawa terus berlanjut

NASIONAL | 24 Juni 2020

Kurikulum Pendidikan Tinggi Tidak Diubah Selama Pandemi

Namun yang diubah adalah metodenya, saat ini dilakukan di kelas maya. Yang selama ini praktikum di laboratorium sementara dialihkan dengan daring

NASIONAL | 24 Juni 2020

Jangan Ada Lagi Uang Ketok Palu APBD

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para penyelenggara negara di daerah untuk mencegah potensi munculnya korupsi.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Docquity Akselarasi Kemampuan Pelayanan Medis Lawan Covid-19

Platform Docquity menyediakan layanan rekrutmen dokter relawan berikut pelatihan secara daring untuk menangani pasien Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020

KPK Setor Hampir Rp 1 Miliar ke Kas Negara Terkait Perkara Wali Kota Pasuruan

Jaksa Eksekutor pada KPK menyetor uang sebesar Rp 977 juta atau hampir Rp 1 miliar terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan

NASIONAL | 24 Juni 2020

Gorontalo Lawan Covid-19 dengan Kearifan Lokal

Pemerintah daerah Gorontalo memiliki siasat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai senjata melawan virus Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Ospek Harus Dilakukan Secara Daring

Segala kegiatan pengenalan kampus harus dialihkan ke kegiatan daring.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Jaringan Penyerang Polsek Daha Selatan terungkap

Jejaring dibalik Abdurrahman, pelalu penyerang Polsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 1 Juni akhirnya terungkap

NASIONAL | 24 Juni 2020

Polemik TKA di Sultra, Politisi Demokrat Singgung Ketidakadilan

Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Partai Demokrat, Umar Arsal angkat bicara mengenai polemik kedatangan 156 TKA asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

NASIONAL | 24 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS