Jangan Ada Lagi Uang Ketok Palu APBD
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Jangan Ada Lagi Uang Ketok Palu APBD

Rabu, 24 Juni 2020 | 22:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / Willy Masaharu


Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para penyelenggara negara di daerah untuk mencegah potensi munculnya korupsi. Salah satu korupsi yang kerap terjadi di daerah yakni ketok palu dalam rangka pengesahan APBD.

"Tolong jangan ada lagi ketok palu dalam rangka pengesahan APBD provinsi kabupaten dan kota," kata Firli dalam rapat koordinasi dan diskusi interaktif dengan gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6/2020).

Firli mengatakan, pengesahan APBD merupakan salah satu area yang rawan korupsi. Saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli bersama pimpinan KPK saat itu mengunjungi suatu daerah untuk mengingatkan agar suap ketok palu tak terulang kembali.

Namun, peringatan yang disampaikan KPK tersebut hanya 'masuk telinga kanan, keluar telinga kiri'. Beberapa hari setelah KPK meninggalkan daerah tersebut, upaya suap ketok palu kembali terjadi.

"Setelah tiga hari kemudian, yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif. Badan eksekutif ini mengatakan 'jangan, ini nggak boleh kemarin KPK datang ke sini'. Apa jawabannya? Dia bilang, 'itu kan kemarin pak orang KPK sudah pulang'," ungkap Firli.

Selain ketok palu, Firli mengungkapkan, area-area lain yang rawan terjadinya korupsi. Beberapa di antaranya, pemberian izin usaha tambang, mark-up proyek dan lainnya. Selain itu, reformasi birokrasi, khususnya mutasi atau rotasi rekrutmen pegawai juga menjadi area yang rawan korupsi.

"Ingat korupsi itu karena bisa saja orang telah menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangan," tegasnya.

Firli berharap, tak ada lagi kepala daerah yang ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Dikatakan, sepanjang 2004 hingga 2019, terdapat 21 gubernur dan 119 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang dijerat KPK.

"Jangan bertambah lagi, karena mohon maaf Pak, kami tidak bangga Pak dengan menangkap gubernur dan bupati, itu sedih kita Pak," kata Firli.

KPK melakukan berbagai upaya mencegah korupsi, termasuk dengan mengedukasi masyarakat. Melalui edukasi, KPK berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak korupsi sekecil apapun.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Docquity Akselarasi Kemampuan Pelayanan Medis Lawan Covid-19

Platform Docquity menyediakan layanan rekrutmen dokter relawan berikut pelatihan secara daring untuk menangani pasien Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020

KPK Setor Hampir Rp 1 Miliar ke Kas Negara Terkait Perkara Wali Kota Pasuruan

Jaksa Eksekutor pada KPK menyetor uang sebesar Rp 977 juta atau hampir Rp 1 miliar terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan

NASIONAL | 24 Juni 2020

Gorontalo Lawan Covid-19 dengan Kearifan Lokal

Pemerintah daerah Gorontalo memiliki siasat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai senjata melawan virus Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Ospek Harus Dilakukan Secara Daring

Segala kegiatan pengenalan kampus harus dialihkan ke kegiatan daring.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Jaringan Penyerang Polsek Daha Selatan terungkap

Jejaring dibalik Abdurrahman, pelalu penyerang Polsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 1 Juni akhirnya terungkap

NASIONAL | 24 Juni 2020

Polemik TKA di Sultra, Politisi Demokrat Singgung Ketidakadilan

Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Partai Demokrat, Umar Arsal angkat bicara mengenai polemik kedatangan 156 TKA asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

NASIONAL | 24 Juni 2020

Sekitar 700.000 Peserta Menjalani UTBK Era New Normal

Adaptasi normal baru, sebanyak 703.875 peserta mengikuti ujian dengan protokol kesehatan.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Menpupera Diminta Evaluasi Tarif Tol Balsam

Tarif tol Balsam dinilai memberatkan masyarakat Kaltim.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Ketua DPRD Sultra Pastikan 211 TKA Asal Tiongkok Gunakan Visa Kerja

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh memastikan 211 TKA asal Tiongkok yang bekerja di Kawasan Industri Konawe, memang menggunakan visa kerja.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Kemsos Siap Dukung Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas

Menteri Sosial siap mendukung terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas seperti diamanatkan Perpres.

NASIONAL | 24 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS