Politikus PAN Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Politikus PAN Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Kamis, 2 April 2020 | 01:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / Willy Masaharu

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman untuk dijatuhi hukuman oleh Jaksa Penuntut 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini Sukiman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 2,65 miliar dan US$22 Ribu agar meloloskan alokasi anggaran dari APBN Perubahan tahun anggaran (TA) 2017 dan APBN TA 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan mantan Kasie Perencanaan DAK Fisik Kemkeu, Rifa Surya dan Tenaga Ahli DPR dari Fraksi PAN, Suherlan. Uang suap itu berasal dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

"Menyatakan Terdakwa SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama," kata Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap Sukiman, melalui video conference, Rabu (1/4/2020).

Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut Sukiman untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 2,65 miliar dan US$22 ribu. Jika uang pengganti itu tidak dibayar Sukiman dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

Jika tak mencukupi, maka Sukiman dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut Sukiman dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Sukiman tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan Sukiman tidak mengakui perbuatannya.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa memiliki tanggungan Keluarga," kata Jaksa.
Dalam surat dakwaan disebutkan, pada April 2017, Natan menyampaikan kepada Yosias adanya peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan dari APBN-P TA 2017.

Kemudian Natan meminta Subdin Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak membuat proposal pengajuan dengan nilai total Rp 105 miliar.

Selain itu, Natan juga menemui Rifa Surya. Saat itu disebutkan anggaran yang diminta Natan tersebut bersinggungan dengan DPR bukan Kemenkeu. Kemudian Rifa meminta bantuan Suherlan untuk diperkenalkan dengan Sukiman yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi XI yang bermitra kerja dengan Kemkeu.

Natan, Rifa, Sukiman, dan Suherlan dalam perjalannya akhirnya menyepakati adanya komitmen fee sebesar 9% setelah anggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak cair. Setelah cair, komitmen fee itu diberikan 6% kepada Sukiman. Adapun Natan, Rifa, dan Suherlan masing-masing mendapatkan 1%.

DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak diajukan dengan nilai Rp 50 miliar. Akan tetapi yang disetujui hanya Rp 49,915 miliar.

Kemudian pada Juli 2017, Rifa dan Suherlan meminta realisasi komitmen fee kepada Natan. Keseluruhan uang komitmen fee dari Natan, Sovian dan Nicolas diambil oleh Rifa dan Suherlan secara bertahap. Uang kemudian diberikan kepada Sukiman di rumah dinas, Perumahan DPR Blok B2 nomor 136, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sepanjang 2017, Sukiman dan pihak lainnya telah menerima uang Rp 950 juta dan US$22 ribu. Sukiman dan pihak lainnya itu kemudian menerima uang masing-masing sebanyak Rp 500 juta pada September 2017 dan Desember 2017. Natan pada Agustus 2017 menyampaikan agar Rifa dan Suherlan kembali membantu dalam penganggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN TA 2018.

Saat itu DAK yang diusulkan senilai Rp 80 miliar. Akhirnya DAK Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bidang jalan itu disetujui senilai Rp 79,77 miliar, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2017 tentang rincian APBN TA 2018.

Kemudian, Suherlan pada 11 April 2018 mengambil uang komitmen fee sebesar Rp 700 juta yang berasal dari Sovian. Uang kemudia ditransfer ke rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi (DIT).

Suherlan lantas mengambil uang dari rekening PT DIT dan menyerahkan ke Sukiman di rumah dinasnya. Rifa dan Suherlan disebut masing-masing mengantongi Rp 400 juta dari Sukiman dari perbuatan tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Corona, Pemerintah Diminta Terapkan Aturan Secara Tegas

Pemerintah diharapkan dapat menerapkan peraturan atau kebijakan secara tegas berdasarkan asas kebutuhan dan proporsionalitas

NASIONAL | 1 April 2020

Karantina Wilayah Wajib Menyediakan Makanan, PSBB Tidak

Jika memberlakukan karantina wilayah maka pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyediakan kebutuhan makanan bagi warga yang dikarantina

NASIONAL | 1 April 2020

Pengamat: Darurat Sipil Sejalan dengan PSBB

Rencana pemerintah menetapkan sistem darurat sipil dalam melawan virus Covid 19 atau Corona akan sejalan dengan kebijakan dengan PSBB

NASIONAL | 31 Maret 2020

Tanggulangi Corona, Pemerintah Didesak Realokasi Anggaran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pemerintah merealokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Pengamat: Darurat Sipil Sulit Bendung Penyebaran Corona

Presiden Jokowi telah menggulirkan adanya wacana penetapan status darurat sipil untuk mendampingi kebijakan pembatasan sosial berskala besar

NASIONAL | 31 Maret 2020

Pemberlakuan Darurat Sipil Tak Logis Hadapi Pandemi Corona

Sejumlah kalangan mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menerapkan kebijakan darurat sipil

NASIONAL | 31 Maret 2020

Pemerintah Seharusnya Fokus Terapkan UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan

Pemerintah diminta mengkaji dan mempertimbangkan dengan matang untuk memberlakukan darurat sipil dalam menanggulangi pandemi virus corona

NASIONAL | 31 Maret 2020

Korupsi Proyek Jalan di Papua, Bos PT Bentuni Dihukum 7 Tahun Penjara

Komisaris PT Bentuni Energy Persada, David Manibui diganjar hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan

NASIONAL | 30 Maret 2020

Dituntut 5 Tahun Penjara, Eks Dirkeu PT Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II (PT AP II) Andra Y Agussalam merasa dizalimi selama menjalani persidangan

NASIONAL | 30 Maret 2020

Guru Besar UGM Prediksi Penyebaran Covid-19 di Indonesia Berakhir Mei 2020

Guru Besar Statistika UGM, Dedi Rosadi, memprediksi infeksi Covid-19 di Tanah Air akan berhenti pada akhir Mei 2020.

NASIONAL | 2 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS