KPK Klaim Tak Hapus Nilai Religiositas
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Klaim Tak Hapus Nilai Religiositas

Senin, 9 Maret 2020 | 17:12 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah merampungkan revisi kode etik bagi pegawai dan pimpinan lembaga antikorupsi. Dalam kode etik yang baru itu, terdapat perbedaan dengan kode etik sebelumnya.

Salah satunya, dalam Kode Etik KPK sebelumnya memuat lima nilai dasar lembaga, yakni keadilan, profesional, kepemimpinan, religiositas dan integritas. Namun pada kode etik yang baru, nilai religiositas diganti dengan nilai sinergi. Digantinya nilai religiositas dengan nilai sinergi ini menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, nilai religiositas tidak dihilangkan dalam kode etik pegawai dan pimpinan KPK yang baru rampung disusun Dewas.

Ali mengatakan, nilai religiositas saat ini tercantum dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK.

Nilai religiositas tersebut KPK cantumkan di dalam mukadimah dan pedoman perilaku KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2020)

Ali menjelaskan, nilai religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai sprititualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, nilai tersebut menjadi nilai tertinggi dan memayungi seluruh nilai dasar etik KPK.

"KPK memandang religiositas merupakan nilai tertinggi yang memayungi seluruh nilai dasar yang ada dalam kode etik saat ini meliputi integritas, keadilan profesionalisme, kepemimpinan dan sinergi," kata Ali.

Kritikan atas digantikannya nilai religiositas dengan nilai sinergi salah satunya dilontarkan mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

Ditegaskan, hilangnya nilai religiositas menjadikan pegawai dan pimpinan KPK sekuler, bahkan bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Selain itu, hilangnya nilai religiusitas juga membuat penanganan korupsi semakin barbar.

"Sebab, penanganan korupsi tidak lagi ditangani secara profesional dan berintegritas, tapi akan dilakukan sesuai dgn order penguasa dan pengusaha. Maka terjadilah senjata penegak hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," katanya.

Konsekuensinya, kata Abdullah, kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan masyarakat yang tidak punya dukungan penguasa dan pengusaha, segera diproses dan dipenjarakan. Sementara pejabat atau masyarakat yang mendapat dukungan penguasa dan pengusaha akan dibiarkan merajalela.

"Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus besar," katanya.

Abdullah menjelaskan, nilai dasar KPK meliputi religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan. Ia pun menceritakan, terpilihnya religiositas menjadi nilai dasar KPK lahir dari hasil diskusi sekitar 100 pegawai dan lima pimpinan KPK periode 2005. Nilai tersebut memiliki dasar filosofi, yakni sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Di KPK jilid I dan II, nilai dasar KPK adalah integritas, profesional, produktivitas, transparan, kepemimpinan, dan religiusitas. Meski religiusitas berada di urutan keenam, tidak berarti masalah religiusitas merupakan pilihan terakhir. Tetapi, nilai satu sampai dengan lima harus bernafaskan religi sesuai dengan sila pertama pancasila yang merupakan kausa prima terhadap empat sila lainnya.

Sementara pada kepemimpinan KPK edisi ketiga, nilai religiositas dinaikkan ke urutan pertama untuk memastikan bahwa nilai-nilai kepribadian KPK itu seperti pancasila di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Mahaesa.

"Aplikasinya, syarat menjadi pegawai KPK adalah integritas dan profesional. Seorang diterima menjadi pegawai KPK jika nilai integritasnya minimal empat dari rentang satu sampai dengan lima," katanya.

Dijelaskan, tanpa memperhatikan nilai integritas saat rekrutmen pegawai, organisasi akan mengalami masalah, baik berkaitan kinerja lembaga maupun perilaku pimpinan dan pegawai.

"Dugaan saya, masalah yang terjadi di internal KPK sekarang disebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai integritas, baik dalam rekrutmen pegawai, pejabat maupun pimpinan KPK," kata Abdullah.

Kritikan juga dilontarkan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani. Dikatakan, Dewas tengah melakukan sekularisasi dalam pemberantasan korupsi dengan menghilangkan nilai religiusitas.

“Dengan menghilangkan nilai religiositas sebagai nilai etik bagi seluruh pimpinan dan jajaran KPK, Dewas bisa dianggap mengabaikan sila pertama Pancasila.

Menurut Arsul, Dewas seakan-akan memandang agama tidak penting. Arsul tak mengetahui persis pertimbangan Dewas menghapus nilai religiusitas. Sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mensinyalir, penghapusan berlatar belakang berkembangnya isu kelompok “Taliban” di KPK.

“Bisa jadi ini karena Dewas alergi dengan berkembangnya isu bahwa di KPK ada kelompok “Taliban”, berjenggot atau celana cingkrang,” ujar Arsul seraya menilai isu itu sepatutnya tidak dijadikan sebagai alasan.

Arsul menyatakan, Dewas semestinya fokus dalam pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Arsul meminta Dewas memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

“Bukan soal paham keberagamaan orang KPK apalagi soal cara berpakaian atau tampilan fisiknya,” ucap Arsul.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mulai 29 Maret, Seluruh Operasional Lion Air dan Batik Air di Yogya Pindah ke YIA

Lion Air dan Batik Air memastikan perpindahan operasional seluruh penerbangannya yang melalui Yogyakarta dari Bandara Adisutjipto ke YIA.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Pimpinan MPR Bahas Hambatan KPK Jalankan UU Baru

Pimpinan MPR mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/3/2020)

NASIONAL | 9 Maret 2020

Penghapusan Religiositas dari Nilai Dasar KPK Tuai Kritik

Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghapus religiositas dari nilai dasar KPK menuai kritikan.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Kapolda Papua: Perempuan dan Anak-Anak Alami Kekerasan oleh KKB

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan kaum perempuan dan anak-anak di Papua menjadi korban kekerasan yang dilakukan KKB.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Cegah Karhutla, Aplikasi Lancang Kuning Diperluas

Aplikasi Lancang Kuning milk Polda Riau yang dibuat untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diperluas ke 11 Polda lain.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Guru dan Siswa Pulang dari Negara Episentrum Virus Corona Diliburkan 14 Hari

Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus corona atau Covid-19 boleh meliburkan diri selama 14 hari.

NASIONAL | 9 Maret 2020

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan KPCDI

NASIONAL | 9 Maret 2020

Kasus 1 dan 2 Virus Corona Terpukul Berat karena Identitas Terpublikasi

Achmad Yurianto mengatakan kondisi psikis pasien Kasus 1 dan 2 virus corona dalam keadaan terpukul berat, karena identitas pribadi mereka telah terpublikasikan.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Menko PMK: Penambahan Hari Libur Bukan karena Virus Corona

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, tidak ada hubungan penambahan hari libur dengan wabah virus corona (Covid-19) saat ini.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Pemerintah Tambah 4 Hari Cuti Bersama Tahun 2020

Pemerintah merevisi SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2020 terkait penambahan empat hari untuk cuti bersama pada tahun 2020.

NASIONAL | 9 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS