5 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin Belum Laporkan Hartanya ke KPK
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

5 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Jumat, 21 Februari 2020 | 19:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak lima dari delapan staf khusus (stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mulai bekerja pada 25 November 2019 belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lima stafsus ini baru menduduki jabatan publik atau dengan kata lain belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Terhadap mereka, diberi tenggat tiga bulan setelah dilantik untuk melaporkan hartanya. Dengan demikian, tenggat penyerahan LHKPN lima stafsus Wapres ini pada Senin, 24 Februari 2020 atau tinggal tiga hari lagi.

"Lima orang stafsus Wapres lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati melalui keterangan pers, Jumat (21/2/2020).

Ipi menjelaskan, untuk tiga stafsus wapres lainnya diwajibkan menyerahkan LHKPN periodik lantaran pernah menduduki jabatan publik sebelumnya. Laporan harta kekayaan periodik tenggatnya pada 31 Maret 2020 namun dari tiga stafsus Wapres yang diwajibkan menyerahkan LHKPN periodik, baru satu orang yang telah melaporkan hartanya ke KPK.

"Untuk stafsus Wakil Presiden tercatat, satu dari tiga wajib lapor periodik telah menyampaikan laporan hartanya," kata Ipi.

Sementara untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dari sembilan orang penyelenggara negara tercatat dua orang merupakan wajib lapor periodik dan tujuh orang lainnya adalah wajib lapor jenis khusus yang wajib menyerahkan laporan hartanya paling lambat 12 Maret 2020.

Ipi menambahkan, untuk tujuh orang staf khusus Presiden yang termasuk dalam wajib lapor khusus sudah terpenuhi 100% sesuai batas waktu pelaporan 20 Februari 2020 atau tiga bulan sejak dilantik. Meski demikian, dari enam stafsus Presiden yang menjadi wajib lapor periodik, baru dua orang yang menyerahkan LHKPN terbarunya ke KPK.

"Masih terdapat empat dari enam orang stafsus Presiden lainnya yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan laporannya. Batas waktu yang diberikan adalah 31 Maret 2020," kata Ipi.

KPK, kata Ipi, mengimbau para stafsus dan Wantimpres atau penyelenggara negara lainnya untuk segera menyampaikan LHKPN.

Masih Rendah

Secara nasional, Ipi mengungkapkan, hingga Kamis (20/2/2020), tingkat kepatuhan LHKPN yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN atau BUMD masih relatif rendah.

Dari 356.854 penyelenggara negara yang wajib lapor, baru 138.803 penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN ke KPK atau hanya sekitar 38,9%.

"Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Ipi.

Diketahui, batas waktu pelaporan periodik, yaitu 31 Maret 2020. Ipi menegaskan, selain kepatuhan lapor sesuai waktu yang ditentukan, KPK juga mengingatkan kepada penyelenggara negara agar melaporkan hartanya secara jujur, benar, dan lengkap.

Hal ini lantaran LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah Pasal 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

KPK sesuai dengan Pasal 7 UU 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Diatur dalam Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, PN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dana Program Satlak Prima Kempora Tahun 2016 Bocor Rp 10 miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi bocornya anggaran Program Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di Kempora

NASIONAL | 21 Februari 2020

Wantimpres Bela Anies Soal Penanganan Banjir

Menurut Tahir, banyak orang yang salah menilai soal penanganan banjir di era Anies Baswedan.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Data Sementara, 6 Siswa Hanyut Meninggal Akibat Banjir Sleman

Siswa hanyut yang menjadi korban keenam meninggal akibat banjir Sleman ditemukan pukul 19.40 WIB

NASIONAL | 21 Februari 2020

Detik-detik Ratusan Siswa Hanyut Terseret Banjir Sleman

Tidak ada tanda-tanda seperti hujan ketika ratusan siswa hanyut saat tiba-tiba banjir menerjang Sungai Sempor Sleman.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Banjir Sleman, Enam Siswa Hanyut Masih dalam Pencarian

Ada 250 siswa hanyut dalam kegiatan pramuka dan terseret banjir bandang di Sungai Sempor Sleman.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Data Sementara, 5 Siswa Meninggal Akibat Banjir Sleman

Sampai saat ini masih terus dilakukan upaya pencarian siswa hanyut di sepanjang aliran Sungai Sempor Sleman.

NASIONAL | 21 Februari 2020

Mahfud: Kasus Jiwasraya Tidak Boleh Dibelokkan ke Perdata

Mahfud MD mengingatkan tidak boleh ada orang yang mau menghalang-halangi kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 21 Februari 2020

36 Perkara Dihentikan, KPK Sebut Bukan Hal Baru

KPK menyebut 36 perkara yang penyelidikannya dihentikan sebagian besar merupakan kasus lama.

NASIONAL | 21 Februari 2020

RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi

RUU Ketahanan Keluarga telah masuk dalam program legislasi nasional.

NASIONAL | 21 Februari 2020

PKB Tegaskan Dukung RUU Cipta Kerja

Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, anggota PKB di DPR akan membantu menyempurnakan RUU ini sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

NASIONAL | 21 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS