Pencegahan Korupsi Tak Hanya Tergantung KPK
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pencegahan Korupsi Tak Hanya Tergantung KPK

Kamis, 23 Januari 2020 | 20:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menilai, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaganya.

Menurut Syamsuddin, KPK hanya salah satu lembaga untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia.

"Kita tidak bisa berpusat hanya pada pendekatan penyelesaian secara hukum. Kita juga tidak mungkin selamanya hanya bergantung pada KPK. KPK itu hanya salah satu saja. Apalagi KPK dengan tanggung jawab yang luar biasa," ujar Syamsuddin di acara rilis hasil Corruption Perception Index (CPI), di Auditorium Sequis Center Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Menurut Syamsuddin, pendekatan hukum melalui KPK dan lembaga penegak hukum lain tetap dijalankan untuk meningkatkan CPI Indonesia. Namun, bersamaan dengan itu, peningkatkan kualitas politik dan pemerintahan juga perlu dilaksanakan.

"Kita perlu meningkatkan kualitas politik dan pemerintahan kita ke depan supaya lebih akuntabel. Ini bukan jalan mudah, tetapi sebuah jalan yang sangat terjal dan sangat tidak mudah," katanya.

Dia menilai, salah satu yang perlu dibenah ke depan adalah partai politik yang merupakan episentrum dari politik.

Menurut Syamsuddin, sudah saatnya parpol menerapkan standar integritas sebagaimana telah disusun LIPI dan KPK.

"Sistem integritas partai politik ini mencakup lima elemen, yakni standar etik, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, sistem demokarsi internal dan keuangan partai politik. Ini sesuatu yang ideal dan menjanjikan korupsi akan mengecil atau minimal jika parpol melembagakan sistem integritas itu," katanya.

Pembenahan parpol, lanjut Syamsuddin, hanya menjadi ilusi belaka jika tidak disertai dengan regulasi negara untuk mengatur parpol. Saat ini, regulasi yang mengatur parpol adalah UU 2/2011 tentang Parpol.

"Yang mengejutkan, tenyata rancangan revisi UU Parpol itu tidak masuk dalam agenda prolegnas 2020. Ini menyedihkan sekali. Padahal ini adalah salah satu prasyarat untuk meningkatkan pendanaan parpol. Subsidi sia-sia jika tidak diimbangi perubahan signifikan parpol," tutur dia.

Selain itu, Syamsuddin juga menekan peran penting publik dan elemen masyarakat sipil untuk terus mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan terutama dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Menurut dia, suara publik dan masyarakat sipil akan mengingatkan dan menyadarkan pemerintah untuk menjalankan tugas tanpa ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Langkah Konkret Berbagai Pihak

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, pihaknya mendorong sejumlah langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan CPI Indonesia.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Presiden dan Pemerintah
a. Memperkuat integritas lembaga-lembaga yang bertanggungjawab pada pelayanan publik, pengawasan internal dan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan).
b. Menutup kesenjangan antara regulasi dengan praktik penegakan hukum antikorupsi.
c. Mendukung dan melindungi masyarakat sipil dan media yang bebas dari tekanan dan ancaman pada pengungkapan korupsi.
d. Memperkuat dan menjadikan KPK independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi

2. DPR dan Partai Politik
a. DPR, Parpol dan politisi harus menempatkan dirinya bukan sebagai beban dalam pemberantasan korupsi dan justru menjadi bagian penting dalam menjalankan semua agenda antikorupsi untuk menciptakan politik dan demokrasi yang bermartabat.
b. Mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi secara politik, dengan mengurungkan segala kebijakan legislasi yang tidak berpihak pada penguatan gerakan antikorupsi dan sebaliknya harus aktif mengembangkan dan mendorong penguatan regulasi anti korupsi yang lebih progresif.
c. Partai juga dituntut untuk membenahi tata kelolanya agar organisasinya tidak menjadi kendaraan bagi para politisi korup. Perlu dipastikan agar seluruh fungsionaris dan kadernya memiliki komitmen antikorupsi yang kuat.
d. Partai politik terbuka dalam pelaporan pembiayaan politiknya, terutama setelah Pemilu serentak 2019 lalu dan juga menghadapi Pilkada serentak 2020

3. Komisi Pemberantasan Korupsi
a. Seluruh elemen organisasi di KPK diharapkan menjaga independensinya dengan menjunjung tinggi etik dan integritasnya. Penegakan etik dan integritas dilakukan dengan tidak membuka jalan bagi masuknya pengaruh dari kepentingan politik tertentu yang justru akan melemahkan agenda pemberantasan korupsi.
b. KPK harus memperkuat kapasitas dan kelembagaan dalam pencegahan dan penegakan hukum antikorupsi yang didukung penuh oleh semua elemen.
c. Menjadi trigger mechanism dalam melakukan koordinasi dan supervisi kepada aparat penegak hukum lain
d. Meningkatkan perannya sebagai koordinator sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai bagian dari upaya penguatan upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

4. Kalangan Swasta
a. Terus mengembangkan sistem antikorupsi secara internal dan menerapkan sistem kepatuhan pada sistem antikorupsi tersebut dengan menerapkan standar bisnis yang bersih, berintegritas dan antikorupsi.
b. Menghindarkan diri dari kemungkinan praktik pendanaan politik yang tidak akuntabel dalam konteks Pilkada serentak tahun 2020.

5. Masyarakat sipil dan Media
a. Secara aktif memperjuangkan jaminan kebebasan politik (hak atas informasi publik, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk berekspresi).
b. Secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses-proses regulasi dan pembuatan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan pengalokasian sumber daya publik, misalnya di proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan usaha dan kuota perdagangan.
c. Melakukan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat luas dan mempromosikan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di berbagai bidang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KSPSI: Buruh Tak Diajak Bicara Soal Omnibus Law

Menurut Andi, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Baleg DPR.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Mendagri Serahkan 105 Juta DP4 untuk Pilkada Serentak 2020 ke KPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

NASIONAL | 23 Januari 2020

Fasilitasi Anak Berprestasi, Kemdikbud Bentuk Lembaga Prestasi Nasional

Olimpiade Shinkenjuku Nasional yang berlangsung dari 18 hingga final pada 26 Januari 2020.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Patut Diapresiasi

Peningkatan indeks tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Pelindo 1 Bantah Adanya Transfer BBM Ilegal

Dapat diluruskan bahwa KT Sei Deli III sedang melakukan transfer bahan bakar pada Kapal TB Celebes yang juga milik Pelindo 1.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Mendagri Tak Pernah Usul Pemberhentian Kepala Daerah Diatur RUU Omnibus Law

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengecek draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Bocah 7 Tahun, Korban Kekerasan Orang Tua Kandung Terbaring Tak Berdaya

Petugas medis mendapati adanya dugaan kekerasan pada tubuh anak tersebut. Ada luka di kepala, kaki, tangan,dan tubuh anak tersebut.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Kasus Pelajar Bunuh Begal, ZA Divonis Hukuman Pembinaan Setahun

Hakim menyatakan, apa yang dilakukan ZA tidak cukup membuktikan, ia melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

NASIONAL | 23 Januari 2020

Lindungi Produk Petani, Pemprov Banten Bentuk BUMD Agribisnis

Potensi pertanian Banten yang melimpah dan berkualitas harus dikenal oleh masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 23 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS