MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

Selasa, 19 November 2019 | 22:21 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Willy Masaharu

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta DPR termasuk pemerintah untuk menyerahkan risalah dan rekaman sidang pembahasan dan pengesahan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU  30/2002 tentang KPK (UU KPK) di DPR.

MK, kata Saldi, membutuhkan risalah dan rekaman tersebut untuk mengetahui anggota yang hadir sidang dan dinamika pembahasan RUU KPK.

Hal ini disampaikan Saldi Isra dalam sidang uji materi UU KPK dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (19/11/2019). Agenda sidang MK ini mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 yang diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah menguji UU KPK baik secara materi maupun formil.

Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Kami meminta risalah, sampaikan saja risalah itu secara utuh karena ini masih banyak permohonan lain yang diajukan juga ke MK terkait revisi UU KPK ini. Nanti kita bisa lihat, karena seharusnya semuanya terekam di risalah itu," ujar Saldi Isra dalam sidang tersebut.

Permintaan risalah tersebut, kata Saldi, sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa MK bisa meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Saldi yakin DPR mempunyai risalah dan rekaman sidang terkait pembahasan dan pengesahan RUU KPK.

"Yang kami pentingkan dari DPR dan pemerintah adalah terkait dengan risalah perdebatan, pro kontra yang terjadi ketika pasal yang diuji oleh pemohon dibahas dalam pembahasan DPR. Dalam konteks itu, Pak Arteria dan juga pemerintah terkait permohonan ini, di luar yang disampaikan, mungkin ada risalahnya yang belum muncul," ungkap dia.

Selain risalah, kata Saldi Isra, pihaknya meminta rekaman sidang pengesahan RUU KPK. Rekaman tersebut untuk memastikan jumlah anggota DPR yang dihadir dalam sidang pengesahan sehingga MK pada akhirnya akan bisa menilai apakah pembahasan RUU KPK sudah sesuai prosedur atau tidak.

"Untuk Pak Arteria tolong, di luar tanda tangan yang tadi Pak Arteria katakan tanda tangan basah, dan bahkan anggota terus bertambah setelah sidang (pengesahan RUU KPK) mulai, tolong rekamannya, visualnya diserahkan kepada kita," imbuh dia.

Lebih lanjut, Saldi meminta DPR dan pemerintah untuk memastikan siapa yang menjadi pengusul dari revisi UU KPK. Pasalnya, dari perdebatan, DPR mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif pemerintah. Sementara dalam sidang MK, pemerintah mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

"Kenapa ini penting kami clearkan Pak Arteria, karena siapa yang membikin DIM atau daftar invetarisasi masalah. Kalau pemerintah mengatakan tadi ini inisiatif DPR, maka DIM disusun oleh pemerintah. Tetapi kalau diusul pemerintah, maka DIM disusun DPR. Maka kami minta DIM itu juga diserahkan ke MK supaya kita tahu apa sebetulnya dijawab oleh pihak yang memberikan DIM. Itu harus disampaikan ke MK," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Semarang Raih Predikat Kota Sehat Swastisaba Wistara

Berkat upaya seluruh elemen masyarakat, Semarang berhasil meraih predikat Swasti Saba Wistara atau predikat tertinggi untuk sebuah kota sehat.

NASIONAL | 19 November 2019

1.253 Perusahaan Penyebar Gas Beracun Karhutla

Ada 1.253 perusahaan patut bertanggungjawab terhadap gas beracun PM2.5 selama periode Karhutla 2019.

NASIONAL | 19 November 2019

ESDM Kaji Penyesuaian Tarif Listrik 2020

Rida menuturkan kajian lainnya mengenai pemberlakukan kenaikan tarif. Artiannya apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

NASIONAL | 19 November 2019

Barang Bukti First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Lama

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Kosasih mengatakan Barang sitaan dipindah karena area parkir tak dapat menampung.

NASIONAL | 19 November 2019

Densus 88 Gerebek 3 Rumah Terduga Teroris di Belawan

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sejumlah senjata api rakitan dan bungkusan yang diduga bahan peledak.

NASIONAL | 19 November 2019

Pakar Nilai Larangan Botol Plastik Sebagai Kebijakan Keliru

Persoalan mengurai plastik itu tidak masalah, dengan bantuan teknologi, hanya butuh waktu kurang lebih satu detik untuk membuat plastik bisa terurai dan dimanf

NASIONAL | 19 November 2019

KPK Peringatkan Dirut Jasa Marga Penuhi Panggilan Pemeriksaan

KPK memperingatkan Dirut Jasa Marga Desi Arryani untuk memenuhi panggilan penyidikan pada Rabu (20/11/2019) besok.

NASIONAL | 19 November 2019

Perguruan Tinggi Diminta Fokus Lakukan Riset

Menristek meminta perguruan tinggi secara masif melakukan riset.

NASIONAL | 19 November 2019

Ledakan Keras di Kejari Parepare, Diduga Detonator

Ledakan itu diduga berasal dari barang bukti detonator yang ditanam di belakang Kejari.

NASIONAL | 19 November 2019

Umur Kurang dari 50 Tahun, Nurul Ghufron Yakin Tak Langgar UU KPK

"Setiap UU kan tidak boleh berlaku surut. Intinya begitu," kata Ghufron.

NASIONAL | 19 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS