INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kemsos-Kemdagri dan KPK Sepakat Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) dan subsidi. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang dihadiri oleh Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Agus Rahardjo mengatakan, upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) untuk mendorong aksi utilitas NIK dalam perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi.

Menurutnya, menyesuaikan data sasaran penerima bansos ini meskipun terlihat mudah, namun pada kenyataannya sulit untuk dilaksanakan.

"Dengan menggunakan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka target penerima bantuan dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran,” kata Agus.

Untuk itu, dalam pertemuan ini dibahas data Kemsos mengenai penduduk miskin sebanyak 25 juta jiwa. Menurutnya, validitas data diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Kami meminta Kementerian Sosial, BPS dan BPJS berkordinasi memastikan data orang miskin ini sesuai dengan data NIK dan memastikan mereka menerima setiap program bantuan dan subsidi sesuai dengan kriterianya," katanya.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kesepakatan menjadikan NIK sebagai basis data penyaluran bansos agar tepat sasaran. Hal ini lantaran sekitar 40 persen dari seluruh penerima bansos yang terdata di Kemsos belum dapat dipastikan memiliki NIK.

"Apakah mereka ini punya NIK? ya karena ditemukan masih ada beberapa jumlah yang ada dalam data terpadu belum (punya NIK). Ini harus ada percepatan-percepatan," kata Agus Gumiwang.

Agus Gumiwang mengatakan, dengan data yang kredibel penyimpangan bansos dapat ditekan. Apalagi, katanya, saat ini mekanisme penyaluran bansos menggunakan rekening calon penerima.

"Dana langsung di transfer ke penerima manfaat. Jadi, data hanya kita pastikan kredibel, kita peringkatkan ketemu desil programnya, setelah itu kita transfer pada keluarga yang berhak mendapatkan. Dengan seperti itu saya yakin penyelewengan di lapangan akan sulit," katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri ketidaktepatan penyaluran dana bansos karena data yang tidak akurat.

“Data subsidi pupuk, subsidi BPJS yang penyalurannya tidak jelas, itu harus segera kita akhiri," tegasnya.

Tjahjo mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah daerah terutama daerah tingkap II yang belum memperbarui data kependudukannya. Untuk itu, dengan adanya kesepakatan ini, Tjahjo mendorong agar pemerintah daerah segera memperbaharui data kependudukan.
"Masih ada daerah-daerah tingkat dua yang tidak cepat meng-update, maka disepakati harus menggunakan NIK. Sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemensos, segera kita mem-follow up ini. Sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran," katanya.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh meminta penduduk yang belum terdata atau lupa dengan NIK-nya untuk segera menghubungi Dukcapil setempat. Hal ini penting agar penduduk yang terdata sebagai penerima bansos dan subsidi dapat memperoleh bantuan tersebut.

"Kalau nanti ada penduduk yang lupa NIK-nya atau merasa belum terdata, akan mendapatkan layanan setelah mengetahui dan memastikan NIK-nya. Jadi kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silakan diurus ke dinas dukcapil setempat. Karena seluruh penduduk kita dalam data centre sudah memiliki NIK," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Extramarks Catatkan Rekor Dunia Baru

Gapura Garuda Pancasila dikembangkan dalam 8 hari oleh 45 seniman dengan berbagai latar belakang budaya.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Pemerintah dan Panglima TNI Temui Tokoh Adat Papua

Pertemuan yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019) siang, untuk menjaga Kota Sorong tetap aman dan damai.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Ketum PP Muhammadiyah Sebut Kemajemukan Telah Menjadikan Indonesia Kokoh

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang majemuk dalam hal pemeluk agama, suku bangsa, ras, kedaerahan, golongan, bahkan lokasi geografis.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Persoalan Papua, GMNI: Utamakan Prinsip Persatuan Indonesia

Mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan persaudaraan dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi adalah langkah yang harus diutamakan

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Wacana Provinsi Bogor Raya, Mendagri Ingatkan Moratorium DOB

Kemdagri telah menerima 314 aspirasi yang meminta otonomi daerah baru (DOB).

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kebakaran Hutan Telah Mencapai 135.000 Hektare

Persentase titik api di 2019 meningkat dengan rata-rata lebih dari 50 persen ketimbang 2018.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kepala BNPB Minta Pembakar Hutan Disanksi Tegas

Alasannya, kejadian kebakaran hutan sudah sering terjadi tiap tahun.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Ditanya Ibu Kota Baru Berada di Kaltim, Presiden: Masih Tunggu Kajian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menutup rapat lokasi persis ibu kota baru.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru

Ibu kota baru itu nantinya tidak akan berbentuk daerah khusus ibu kota seperti yang disandang Jakarta saat ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Jamin Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Tjahjo meminta kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing untuk turun ke jalan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS