Persoalan Papua, GMNI: Utamakan Prinsip Persatuan Indonesia
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Persoalan Papua, GMNI: Utamakan Prinsip Persatuan Indonesia

Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:39 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan sistemik di Papua memang membutuhkan campur tangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tujuannya yaitu menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Mukhammad Hykhal SA dalam keterangan kepada SP, Kamis (22/8/2019).

“Mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan persaudaraan dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi adalah langkah yang harus diutamakan. Implementasi sila ketiga Pancasila, seharusnya tetap dipegang teguh oleh setiap warga Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Papua,” kata Hykhal.

Dengan begitu, menurut Hykhal, segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan semua pihak. Justru semakin menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi. Hykhal menegaskan, Papua merupakan bagian dari Indonesia.

“Sejarah membuktikan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang merdeka dan Indonesia yang berdaulat. Presiden Sukarno telah menyampaikan hal tersebut berpuluh tahun yang lalu dengan tujuan untuk membuat Papua dapat lepas dari penjajahan Belanda dan jadi bagian Indonesia,” ujar Hykhal.

Hykhal menyatakan, cita-cita Soekarno tersebut telah terwujudkan, setelah mengalami berbagai hal yang tidak ringan. Mengorbankan banyak nyawa para pahlawan Indonesia. Tidak boleh sejenak pun untuk dilupakan dan dihapuskan maknanya.

“Bahwa yang dinamakan Indonesia ialah segenap pulau antara Sabang dan Merauke,” tegas Hykhal.

Hykhal mengungkapkan, bangsa Indonesia sedang mengalami keprihatinan dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan. Gerakan massa di Manokwari, Sorong, dan Jayapura terjadi atas akibat dari peristiwa yang melibatkan mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Mahasiswa-mahasiswa tersebut merasa diperlakukan tidak adil, karena tindakan represif, pengusiran dan rasisme oleh oknum aparat dan organisasi kemasyarakatan di daerah tersebut. Semangat solidaritas masyarakat Papua menjadi bangkit.

“Sekaligus menunjukan rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin hak-hak warga negaranya, dalam hal ini mahasiwa-mahasiswa Papua,” kata Hykhal.

Sejarah Panjang

Di sisi lain, Hykhal menuturkan, konflik yang melibatkan masyarakat Papua tidak lepas dari sejarah panjang Indonesia sejak era pra kemerdekaan. Pada 1936, bersamaan dengan ditemukanya mineral ore di Pegunungan Ertsberg, menjadi awal dari petaka kemanusiaan di Papua kontemporer.

Setelah sempat mangkrak kurang lebih 20 tahun, lanjut Hykhal, Irian Barat mulai diperhatikan kembali setelah ditemukanya cadangan emas yang diprediksi sangat besar di Gunung Grastberg dan menjadi incaran Freeport McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat.

Dalam semua bisnis ekonomi keruk inilah, menurut Hykhal, rakyat asli Papua telah sejak awal ditinggalkan dan menjadi sengsara. Dari sudut pandang politik, Penentuan Pendapat Rakyat merupakan tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial-budaya masyarakat asli Papua.

“Di bawah rezim Orde Baru, Papua hanya dianggap sebagai lahan yang dapat dikeruk sumber daya alam melimpahnya. Walaupun dalam beberapa kebijakan yang di buat seakan akan diartikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kala itu terhadap masyarakat Papua,” ungkap Hykhal.

Salah satunya, demikian Hykhal, seperti diresmikanya Papua sebagai daerah otonom pada 1969 dan rencana pembangunan jalan-jalan arteri. Namun sebenarnya, tidak lebih adalah sebagai aturan yang bertujuan memuluskan rencana pemerintah berkolaborasi dengan para komprador dan pemodal.

Dari sudut pandang budaya, Hykhal menuturkan, masyarakat suku di Papua menjadi terusik dan kehilangan jati diri kebudayaanya. Akibat adanya ekplorasi pertambangan tersebut. Wilayah-wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat suku-suku di Papua kemudian digerus menjadi wilayah tambang.

Selain itu juga tempat pembuangan limbah hasil tambang. Ketika masyarakat Papua mulai melawan untuk mempertahankan haknya, operasi militer dipilih sebagai jalan pengamanan terhadap perlawanan itu.

“Kemudian dengan tujuan mengamankan investasi kapital tadi, masyarakat asli sekitar wilayah operasi tambang di pindah ke wilayah dataran rendah untuk dijadikan petani. Ketidakcocokan lingkungan, kemudian justru semakin membuat masyarakat asli tersebut dirugikan,” imbuh Hykhal.

NKRI

Hykhal menyatakan, tidak sedikit juga masyarakat Papua yang masih menginginkan menjadi bagian dari NKRI. “Banyak tokoh-tokoh asli Papua yang menjadi bagian dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, dan juga anak-anak Papua yang terlibat mengharumkan nama bangsa Indonesia,” ujar Hykhal.

Hal ini tentunya menjadi pandangan bahwa masyarakat Papua pun masih memiliki kecintaan terhadap NKRI. Tetap menghendaki persatuan dan kesatuan bangsa, selain menginginkan kedamaian dan keadilan yang sama dengan wilayah lain di Indonesia.

“Perlu diketahui, bahwa seharusnya persoalan yang terjadi saat ini sangatlah dapat dihindari. Pendekatan persuasif dalam rangka penyelesaian masalah seharusnya dilakukan dan tetap pada koridor peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hykhal.

Hykhal pun menyebut, “Karena represifitas hanyalah akan semakin menciptakan kondisi yang runyam, sehingga penyelesaian masalah menjadi sulit terwujudkan dan beresiko menimbulkan dampak yang lebih besar terjadi.”

Apalagi, lanjut Hykhal, menganggap bahwa mengusir mahasiswa Papua menjadi jalan yang dianggap perlu sebagai penyelesaian masalah. Tentu saja hal tersebut tidak tepat dan sangat bertentangan dengan UUD 1945.

“Sangat perlu untuk dipahami bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia adalah hak bagi setiap warga Negara, sehingga tindakan pengusiran tersebut adalah hal yang sangat tidak bisa dibenarkan. Bersamaan dengan dua hal sebelumnya tersebut, tindakan Rasisme yang diterima oleh mahasiswa-mahasiwa Papua adalah tindakan yang sangat tidak perlu,” pungkas Hykhal.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Wacana Provinsi Bogor Raya, Mendagri Ingatkan Moratorium DOB

Kemdagri telah menerima 314 aspirasi yang meminta otonomi daerah baru (DOB).

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kebakaran Hutan Telah Mencapai 135.000 Hektare

Persentase titik api di 2019 meningkat dengan rata-rata lebih dari 50 persen ketimbang 2018.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kepala BNPB Minta Pembakar Hutan Disanksi Tegas

Alasannya, kejadian kebakaran hutan sudah sering terjadi tiap tahun.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Ditanya Ibu Kota Baru Berada di Kaltim, Presiden: Masih Tunggu Kajian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menutup rapat lokasi persis ibu kota baru.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru

Ibu kota baru itu nantinya tidak akan berbentuk daerah khusus ibu kota seperti yang disandang Jakarta saat ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Jamin Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Tjahjo meminta kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing untuk turun ke jalan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mahasiswa Papua: Rasa Sakit Hati Masyarakat Papua, Obatnya Presiden Jokowi

"Luka yang sudah mendarah di sana dan obatnya itu adalah bapak Presiden Joko Widodo" ujar Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Barat di Makassar.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Minta Gubernur Papua dan Papua Barat Berdialog dengan Gubernur Jatim

Dialog antar gubernur penting untuk mencari titik temu terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Hak Jawab Jo'mari Flobamora

Jo'mari Flobamora memberikan hak jawab atas berita berjudul "TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora".

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Sudah Kondusif, Penjagaan di Papua Barat Masih Dilakukan

Aktivitas perekonomian dan pendidikan yang sudah kembali normal. Sejumlah toko dan pasar yang sebelumnya ditutup, kini sudah kembali dibuka.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS