31 Daerah Diproyeksi Bakal Usung Calon Tunggal
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

31 Daerah Diproyeksi Bakal Usung Calon Tunggal

Rabu, 5 Agustus 2020 | 05:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan ada 31 daerah yang bakal mengusung calon tunggal pada Pilkada 2020. Sebanyak 31 daerah tersebut terdiri atas 26 kabupaten dan 5 kota.

“Ada 20 daerah yang menunjukan kecenderungan kuat mengusung calon tunggal," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi virtual (online) bertema "Pilkada Antara Dinasti dan Calon Tunggal" di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Ia menjelaskan wilayah yang bakal mengusung calon tunggal adalah Kota Semarang, Wonosobo, Surakarta, Kebumen, dan Sragen. Kemudian Klaten, Boyolali, Blitar dan Wonogiri. Daerah lainnya adalah Kabupaten Semarang, Grobogan, Banyuwangi, Pematang Siantar, dan Balikpapan. “Ini bisa berubah karena belum ada keputusan final,” tutur Titi.

Dia menegaskan perubahaan sangat mungkin terjadi karena waktu penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sampai 23 September 2020. Artiya waktu untuk penetapan calon masih lama. Di sisi lain, ada kebiasaan partai politik di Indonesia yang mengusung calon saat pendaftaran dilakukan. “Pilkada dengan mengusung calon tunggal menjadi cara mudah memastikan kemenangan sejak awal. Cara ini juga untuk menghindari kompetisi dengan lawan karena mengandalkan modal untuk borong partai,” ujar Titi.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon tunggal dapat mengikuti kontestasi Pilkada berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XVIII/2015, pada September 2015.

Putusan MK itu kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 54 C.

Berikut adalah bunyi Pasal 54 C

Pasal 54 C ayat (1)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksankan dalam hal memenuhi kondisi :

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 54 C ayat (2)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 54 C ayat (3)

Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Dianugerahi Cucu Keempat

Putri kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, melahirkan anak kedua hasil perkawinannya dengan Bobby Nasution.

POLITIK | 4 Agustus 2020

PDIP Akan Segera Umumkan 75 Cakada Pilkada 2020

Publik masih menunggu nama calon kepala daerah yang akhirnya akan diusung partai itu untuk wilayah Kota Medan dan Surabaya.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Pimpinan DPR Nantikan Sikap Pemerintah soal Putusan Evi Novida

"Ya saya rasa itu kan masuk dalam ranah hukum, kami di DPR itu hanya pasif saja," kata Dasco, Selasa (4/8/2020).

POLITIK | 4 Agustus 2020

Timwas Covid-19 DPR Kritik Penyerapan Anggaran Covid-19

Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19%.

POLITIK | 4 Agustus 2020

PKB Usung Cabup Kopli Ansori di Pilbup Lebong

Saat ini ada 4 kandidat cabup Lebong hampir dipastikan akan bertarung di pilbup melalui Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pilkada di Era Pandemi, Gerindra Maksimalkan Kampanye Daring

Dalam situasi sekarang, sebanyak mungkin menghindari adanya pertemuan-pertemuan walaupun terbatas, karena rentan menimbulkan klaster baru.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Gerindra Resmi Dukung Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilwalkot Medan

Partai Gerindra resmi mengumumkan nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, untuk maju di Pilwalkot Medan berpasangan dengan Aulia Rahman.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Bicara dengan Ketua Parlemen Turki, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin Covid-19 dan Isu Palestina

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dirinya berharap Pemerintah RI bisa bekerja sama dengan Pemerintah Turki dalam pengadaan obat dan vaksin Covid-19.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Lima Tolak Wacana Pengadilan Khusus Pemilu

Ray menjelaskan, saat ini sudah ada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administratif.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

Proses pembentukan pengadilan khusus pemilu dinilai bisa sangat mahal dan memakan waktu.

POLITIK | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS