INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kasus Permintaan CSR, Pimpinan DPR Klarifikasi Dua Pimpinan Komisi VII

Senin, 6 Juli 2020 | 14:56 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya memanggil dua orang pimpinan Komisi VII DPR guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran aturan terkait permintaan dana sosial (corporate social responsibility/CSR) ke PT Inalum. Dasco tak bersedia menyebut kedua nama dimaksud. Namun klarifikasi akan dilaksanakan secara tertutup.

"Nanti lihat saja, dua orang itu memang akan kita panggil secara terbuka, namun klarifikasinya nanti tertutup di ruang rapat lantai 4. Setelah itu kita sampaikan kepada media hasil klarifikasinya," kata Dasco, Senin (6/7/2020).

Menurut Tata Tertib DPR, kata dia, pimpinan dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat. Apalagi belum ada pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyangkut permintaan CSR tiu.

"Dari hasil klarifikasi tersebut, apabila terjadi ada dugaan pelanggaran dan lain-lain, akan kita tindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku, karena ini kan melibatkan pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan), bukan anggota biasa," kata Dasco.

Sebenarnya, kasus permintaan CSR ini menjadi polemik karena dipicu marah-marahnya anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Muhammad Nasir. Saudara kandung terpidana korupsi Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD itu, sempat mengusir Dirut Inalum Petrus Orias Moedak. Namun di akhir rapat, permintaan CSR itu muncul.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri PAN dan RB Ungkap Gubernur yang Kerap Beri Ponsel ke ASN

Menjelang pilkada, ada gubernur yang memberikan ponsel kepada guru dan perawat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Pasca-Diancam Reshuffle, Ada Progres Luar Biasa di Kementerian/Lembaga

Progres itu antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran kementerian atau lembaga yang semakin meningkat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Mensesneg Sebut Reshuffle Sebagai Teguran Keras Presiden

Teguran juga dialamatkan pada distribusi bansos agar segera sampai ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

POLITIK | 6 Juli 2020

Soal Reshuffle, Jokowi Ingin Kementerian dan Lembaga Bekerja Lebih Keras Lagi

Sejak awal Februari 2020, Jokowi sudah fokus menangani permasalahan kesehatan akibat Covid-19 agar bisa diselesaikan dengan cepat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada

Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial yang dilakukan kepala daerah petahana.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol

Adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat.

POLITIK | 5 Juli 2020

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

POLITIK | 5 Juli 2020

Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

Desain kerangka hukum terkait tindakan pidana pemilu dinilai tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

POLITIK | 5 Juli 2020

Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi

Partai politik anggota koalisi diminta ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

POLITIK | 5 Juli 2020

Gus Mis: Bersyukur, Mereka yang Sebelumnya Pronegara Teokrasi, Kini Dukung Pancasila

Hal ini semakin menguatkan bukti Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

POLITIK | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS