Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Sabtu, 4 Juli 2020 | 06:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 agar segera mencairkan anggaran. Pasalnya, seluruh tahapan hingga pencoblosan tidak akan terlaksana dengan baik jika dana pilkada 2020 belum sepenuhnya dicairkan.

“Sebagian besar anggaran pilkada dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dana itu dari ABPD daerah kepada KPUD dan Bawaslu. Ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh," kata Tito di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen. Pasalnya mulai tanggal 15 Juli nanti, para petugas pilkada sudah turun lapangan untuk pemutakhiran data pemilih. “Kami minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD. Tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid 19,” ujar Tito yang mantan Kapolri.

Dia menegaskan pihaknya akan terus mengejar ketersediaan dana tersebut karena sudah dianggarkan oleh APBD masing-masing daerah. Dana tersebut sudah diikat dalam APBD masing-masing karena tahapan Pilkada seharusnya dimulai bulan Maret lalu. Namun ditunda karena adanya wabah virus corona atau Covid 19. “Itu uang itu ada di dalam anggaran pemda karena sudah dikunci pada bulan Maret. Itu harus dicairkan kepada KPU, Bawaslu," tegas Tito.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan hingga Rabu (1/7/2020), terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada. Kesepuluh daerah itu adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara 16 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Timor Tengah Utara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Dari dana Pilkada Serentak sebesar Rp 1,52 triliun tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan Bawaslu dari Pemerintah Daerah.

POLITIK | 3 Juli 2020

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Penetapan satu peta dinilai lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS