Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

Minggu, 14 Juni 2020 | 10:11 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan PDIP setuju mengedepankan aspek musyawarah dan mufakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Oleh sebab itu, PDIP sepakat mencari solusi atas keberatan pemerintah dan sejumlah pihak terhadap sejumlah isu yakni ciri pokok Pancasila dan penambahan ketentuan menimbang menyangkut larangan komunisme/marxisme, kapitalisme/liberalisme, serta khilafahisme.

Menurut Hasto, pihaknya menilai ada upaya pecah belah kekuatan bangsa dalam konteks RUU HIP. Di era kolonial, politik becah belah disebut devide et impera. Padahal, Indonesia dikenal sebagai bangsa pejuang, negara pelopor tata dunia baru yang damai dan berkeadilan. Hal ini diwujudkan dalam spirit Konferensi Asia Afrika 1955.

"Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera," kata Hasto, Minggu (14/6/2020).

Atas dasar hal tersebut, terkait dinamika pembahasan RUU HIP, sikap PDIP adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat.

Dengan demikian terhadap materi muatan di Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDIP setuju untuk dihapus.

Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan.

"Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang," ulasnya.

Lebih jauh, Hasto menyatakan berbagai pendapat berkaitan RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian, akan bijak sekiranya semua pihak mengedepankan dialog. "Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pramono Edhie Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pramono Edhie Wibowo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

POLITIK | 13 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Aturan presidential threshold dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis.

POLITIK | 13 Juni 2020

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Kenaikan parliamentary threshold (PT) menutup peluang kemunculan partai baru.

POLITIK | 13 Juni 2020

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020

Nasdem Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

"Nasdem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966," kata Ahmad M Ali.

POLITIK | 13 Juni 2020

Tahapan Pilkada Siap Dimulai, KPU Minta Kepastian Anggaran

Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada

POLITIK | 12 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres

Ambang batas pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau "presidential threshold" (pres-T) dinilai menghambat kaum perempuan ikut berkompetisi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Wanhor Partai Demokrat Akan Proses Pemecatan Subur Sembiring

Wanhor PD banyak menerima usulan pemecatan Subur Sembiring. Hal itu menyusul manuver Subur terkait kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

POLITIK | 12 Juni 2020

Bertemu 4 Mata, Ini yang Didiskusikan Presiden Jokowi Bersama Adian

Presiden Jokowi mendiskusikan berbagai hal mulai dari situasi nasional hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara bersama Adian Napitupulu.

POLITIK | 12 Juni 2020

MPR Minta Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional

Pemerintah diminta memastikan protokol kesehatan di pasar tradisional guna mencegah penyebaran virus corona.

POLITIK | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS