Pinangki Bakal Sampaikan Keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pinangki Bakal Sampaikan Keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Rabu, 30 September 2020 | 11:07 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (30/9/2020). Jaksa Pinangki merasa keberatan didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima suap US$ 500.000 dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra, melakukan pencucian uang dan pemufakatan jahat.

"Persidangan berjalan seperti biasanya, agendanya adalah eksepsi dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum," kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Sementara tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu menyatakan, dalam eksepsi, pihaknya akan menyampaikan sejumlah kejanggalan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Salah satunya mengenai tuduhan Jaksa dalam dakwaan kesatu yang menyebutkan Pinangki menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat jahat. "Mengenai tuduhan kepada Ibu Pinangki dimana dalam dakwaan kesatu dituduh menerima sejumlah uang, tapi dalam dakwaan ketiga dituduh bermufakat untuk memberi uang tersebut kepada pejabat yang tidak disebutkan siapa dan apa jabatannya," tegas Aldres.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap US$ 500.000 dari US$ 1 juta yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukumnya. Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar US$ 100 juta. "Namun, pada saat itu Djoko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan," kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Joko Tjandra memberikan US$ 500.000 ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan US$ 50.000 dari US$ 500.000 yang diterimanya ke Anita. "Terdakwa menerima pemberian uang sebesar US$ 500.000 yang sebagiannya sebesar US$ 100.000 untuk Anita Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar US$ 50.000 , atau menerima janji US$ 10 juta dari Djoko Tjandra," kata Jaksa.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar US$ 500 ribu. Untuk itu, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan. Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai US$ 450.000 yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Uang tersebut kemudian 'dicuci'.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang US$ 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang US$ 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan Minta Kepentingan Pekerja Tak Dirugikan dalam Omnibus Law

Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.

NASIONAL | 30 September 2020

Bobby Janji Hancurkan Peredaran Narkoba di Medan

Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution berjanji untuk bersama dengan kalangan muda, tokoh masyarakat, pemuka agama, untuk bisa menghancurkan peredaran narkoba

NASIONAL | 29 September 2020

Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.

NASIONAL | 29 September 2020

Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Menyoroti kejanggalan tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor.

NASIONAL | 30 September 2020

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

NASIONAL | 30 September 2020

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020

Thankyou Jajaki Kemitraan dengan P&G dan Unilever untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem Global

Thankyou jajaki kemitraan dengan P&G dan Unilever melalui gerakan sosial No Small Plan Campaign.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat: Kapal Penyeberangan Harus Penuhi Persyaratan Kelaiklautan

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan meliputi pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat Mulai Susun Regulasi Penyelenggaraan TSDP

Di antaranya adalah Perdirjen tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau dan Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS