INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

Periksa 2 Pegawai Rohde and Schwarz untuk Tersangka PT Merial Esa

Selasa, 28 Juli 2020 | 16:06 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P tahun 2016. Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua pegawai PT Rohde and Schwarz Indonesia, yakni Taufik Kurakhman dan Renno Haryo Wiweko. Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PT Merial Esa.

"Keduanya diperiksa untuk tersangka PT ME," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan terhadap kedua pegawai PT Rohde Indonesia itu diduga terkait dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief yang telah menjadi terpidana kasus ini. Erwin Sya'af yang juga Komisaris PT Merial Esa divonis 2 tahun 6 bulan pidana penjara karena terbukti bersalah bersama-sama Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah menyuap mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi terkait penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan tahun 2016. Selain dua pegawai PT Rohde Indonesia, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa mantan pegawai PT Merial Esa Slamet Tripono.

Diketahui, KPK menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBNP tahun 2016.
Dalam kasus ini, PT Merial Esa diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Komisaris PT Merial Esa, Erwin Sya'af Arief diduga berkomunikasi dengan Anggota Komisi I DPR RI‎ dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi untuk mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini yaitu 7 persen dan 1 persen diantaranya diperuntukkan untuk Fayakhun Andriadi. Sebagai realisasi commitment fee, Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Merial Esa memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar US$ 911.480 atau setara sekitar Rp 12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening Singapura dan Guangzhou China. Proses pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertindak dalam lingkungan korporasi. PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla RI setelah dianggarkan dalam APBN-P tahun 2016.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni pada Jumat (14/2/2020) lalu. Pemeriksaan terhadap Bendahara Umum Partai Nasdem itu diduga terkait dengan informasi mengenai adanya dugaan aliran dana sebesar Rp 9,6 miliar dari Fahmi Darmawansyah.

Usai diperiksa saat itu, Sahroni mengklaim penyidik merasa bingung menanyakan soal kasus suap Bakamla kepadanya. Bahkan, Sahroni sesumbar penyidik baru mengetahui dirinya merupakan anggota DPR.

KPK tak ambil pusing dengan klaim Sahroni. Lembaga antikorupsi meyakini Sahroni mengetahui mengenai sengkarut kasus suap proyek di Bakamla. Keyakinan tersebut yang membuat penyidik KPK memanggil dan memeriksa Sahroni.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016.

Tak hanya Rahardjo, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo; Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan; dan Juli Amar Ma'ruf selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Mabes Polri masih belum mengungkapkan motif Prasetijo Utomo tunduk terhadap perintah buronan kakap Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jelang Pilkada Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

BPKP menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos jelang Pilkada Serentak.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Presiden Keluarkan Perpres Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi

Presiden menetapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada 6 Juli 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Fokus pada Tindakan Pencegahan, Ini Respons Ketua MPR

Kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 79 triliun selama semester I-2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

MUI: Miliki Penyakit Bawaan Lebih Baik Salat Iduladha di Rumah

Umat Islam yang lanjut usia, sakit, dan memiliki penyakit bawaan diimbau agar melakukan salat Iduladha 1441 H di rumah bersama keluarga.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menkes Setujui Sumut Jalankan Kegiatan Sosial Ekonomi Berdaptasi dengan Kebiasaan Baru

"Ada buku panduan dengan 500 halaman di dalam adaptasi kebiasaan baru ini," sebut Edy Rahmayadi

NASIONAL | 28 Juli 2020

Anita Kolopaking Mengaku Siap Dijadikan Tersangka

Anita Kolopaking sendiri mengaku siap jika pada akhirnya dijadikan sebagai tersangka.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Cegah Covid-19, Salat Iduladha di Lapangan Merdeka Medan Ditiadakan

Salat Iduladha tidak dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan karena jumlah jamaah yang melaksanakan salat biasanya membeludak, bahkan bisa mencapai 8.000 orang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Dinkes Pematang Siantar Ditutup Sementara

Penutupan kantor dinas sudah dilakukan sejak 23 Juli 2020 kemarin setelah 10 pegawainya terpapar Covid-19.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Korupsi Waterfront City, Dirut Wika Gedung Diperiksa KPK

Tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, Nariman Prasetyo, sebagai saksi.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS