INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

KPK Bantu Polda dan Kejati Aceh Tangani 6 Kasus Korupsi

Minggu, 19 Juli 2020 | 12:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan membantu Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk menuntaskan enam kasus korupsi. Bantuan ini diberikan KPK saat menggelar koordinasi dan supervisi bersama Polda dan Kejati Aceh pada 13 - 18 Juli 2020.

"Pada 13 Juli sampai 18 Juli 2020 Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (19/7/2020).

Ali membeberkan, terdapat empat kasus korupsi yang ditangani Polda Aceh yang penanganannya dibantu KPK, yakni dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari dana APBK Kabupaten Simeulue tahun 2017.

Kasus ini mulai disidik oleh Polda Aceh pada 2020. Kemudian dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan penggunaan uang/anggaran Pemkab Gayo Lues yang bersumber dana APBD 2003 sampai dengan 2006 yang mulai disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues pada tahun 2013. Selain itu, terdapat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar ikan dan pasar sayur Keude Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp 1,648 miliar yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan CV.

Cahaya Artha Mulia dan dikelola Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh. Kasus tersebut mulai disidik oleh Polres Aceh Selatan pada tahun 2017. Terakhir, kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi air bersih bioteknologi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara tahun anggaran 2011 dengan nilai anggaran Rp 2,425 miliar dari APBA. "Yang mulai disidik oleh Polres Lhokseumawe pada tahun 2016," kata Ali.

Sementara terdapat dua kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Aceh, yakni kasus dugaan korupsi terkait revitalisasi pasar tradisional yang dibiayai dana DAK Tambahan Usulan Daerah (tahap 1) tahun anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp 12,620 miliar dan pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II tahun anggaran 2016 yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 16,384 miliar pada Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

Selain itu, terdapat kasus dugaan korupsi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada Pekerjaan Perencanaan untuk Paket Kegiatan Pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang TA 2016 dengan anggaran sebesar Rp 633.975.000. Kasus yang mulai disidik oleh Kejari Sabang pada tahun 2018 ini berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilaksanakan Tahap II. "Berikutnya KPK akan membantu fasilitasi Ahli yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses persidangan," katanya.

Selain membantu Polda dan Kejati Aceh, dalam koordinasi dan supervisi itu, KPK juga berkoordinasi dengan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh terkait perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terhadap perkara-perkara yang dimintakan PKKN dari Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh. Pada 2020 ini, kata Ali, terdapat tiga perkara tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan Surat Tugas untuk perhitungan PKKN, yaitu, audit PKKN atas dugaan tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Simeulue yang Bersumber dari Dana APBN/ABPK TA 2017 dan APBN TA 2018.

Kemudian audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Timur TA 2019. Selain itu, audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan APBG Desa Lamreh yang bersumber dari dana APBN dan APBK tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 serta Pendapatan Asli Gampong (PAG) Desa Lamreh yang Tidak Dimasukkan ke Dalam Rekening Kas Gampong dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017. "Koordinasi dan Supervisi akan terus dilakukan KPK dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya percepatan pemberantasan Korupsi," kata Ali.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mortir Peninggalan Masa Penjajahan Ditemukan di Medan

Mortir itu ditemukan 3 orang anak yang sedang mencari barang bekas di pinggiran sungai.

NASIONAL | 19 Juli 2020

DPRD Dukungan Penggunaan Bosda untuk Kuota Internet Siswa di Banten

Usulan yang disampaikan Gubernur Wahidin Halim didasari atas aspirasi dari masyarakat Banten.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kunjungi Riau, Menteri LHK Mantapkan Upaya Pencegahan Permanen Karhutla

Provinsi Riau disebut Siti Nurbaya, sudah memiliki sistem dashboard pemantau karhutla yang baik.

NASIONAL | 19 Juli 2020

KPK: Wacana Tim Pemburu Koruptor Tak Sesuai Semangat Perampingan

"Kita seharusnya belajar dari sepak terjang keberadaan tim pemburu koruptor di masa lalu yang nyatanya tidak menunjukkan hasil guna," kata Nawawi Pomolango.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Prasetijo, Jenderal “Pemain” dengan Banyak Kasus

“Saat Prasetijo masih jadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, ia main kasus tanah. Akhirnya dicopot dan dipindah, padahal harusnya naik Kombes".

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kempupera Bangun Rusunawa Ponpes Wali Songo di Poso

Rusunawa tersebut diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama menuntut ilmu agama di Ponpes tersebut.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Waspadai Penebar Kebencian dan Perusak Kedamaian di Indonesia

Perlu ada upaya bersama dari para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk bisa membuat masyarakat menjadi tetap rukun menjaga persatuan dan kedamaian.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Imbas Covid-19, Penjualan Hewan Kurban Turun 50%

Penjualan hewan kurban pada tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Sejuta Masker

Pilkada 2020 dinilai merupakan momentum tepat untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Lumbung Pangan Nasional Jadi Solusi Ketergantungan Impor

Food Estate dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan.

NASIONAL | 18 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS