KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Rabu, 15 Juli 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Apararur Sipil Negara (KASN) menyatakan bakal membantu proses alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikan Ketua KASN Agus Pramusinto seusai bertemu dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

"Iya (alih status pegawai KPK) itu ada sedikit kami bahas. Sebetulnya kami mendukung untuk bantu bagaimana menyelesaikan persoalan alih status," kata Agus, Rabu (15/7/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KASN Tasdik Kinanto mengatakan dalam proses alih status ini, terdapat beberapa status pegawai di KPK, yakni PNS dan non-PNS serta PPK. Terkait status penyidik, kata dia, nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi. "Kan penyidik kalau dia memang udah jadi aparat kepolisian, kan udah bukan lagi ASN. Itu statusnya bisa dibebastugaskan, tapi statusnya jadi anggota kepolisian," katanya.

KPK saat ini sedang menyusun kebutuhan jumlah PNS dan formasinya. Usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tasdik mengatakan, proses alih status pegawai KPK saat ini sedang memasuki tahap perumusan terkait penggajian. "Tadi informasinya sedang dirumuskan terkait masalah penggajian dan lain sebagainya," kata Tasdik.

KASN berharap proses alih status ini bisa dapat segera selesai. Diketahui UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan proses alih status ini paling lambat dilakukan dalam 2 tahun sejak UU disahkan. "Segera dibahas apa-apa yang diperlukan untuk dorong alih status ini. Tentunya ini udah dikoordinasikan dengan Kementerian PAN dan RB. Karena memang kewenangan beliau untuk proses ini," katanya



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada

Sebanyak 400 kecamatan di Tanah Air, saat ini tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih pilkada.

NASIONAL | 15 Juli 2020

11 Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Terpapar Covid-19

11 tenaga medis yang dinyatakan positif itu tidak terpapar saat menjalani tugasnya di RSUP Haji Adam Malik tersebut.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik

Pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidak mudah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

OJK Temukan 1.915 Iklan Jasa Keuangan Langgar Aturan

OJK mencatat selama periode Januari hingga Juni 2020 ditemukan 1.915 iklan telah melanggar ketentuan terkait "market conduct".

NASIONAL | 15 Juli 2020

Hanya Dicopot, Apa Motif Brigjen Prasetijo Utomo Bantu Djoko Tjandra?

Brigjen Prasetijo Utomo hanya dicopot dari jabatannya setelah yang bersangkutan mengeluarkan surat jalan bagi buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Mahfud: Pancasila Bukan Eka Atau Trisila tetapi Panca

Pancasila yang diakui itu adalah disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPU Depok Terjunkan 4.015 Orang PPDP

Proses pencocokan dan penelitian dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari rumah ke rumah (door to door) mulai 15 Juli-13 Agustus 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tekan Angka Kemiskinan, Realisasi Bansos Harus Cepat dan Tepat

Akibat pandemi Covid-19, Akhmad memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada triwulan II 2020 berpotensi bertambah lebih dari 5,1 juta orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dua Hakim Pengadilan Agama Lumajang Positif Terinfeksi Covid-19

Dua orang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dosen UGM Temukan Radiografi Digital Pendeteksi Covid-19

Dosen UGM berhasil mengembangkan radiografi digital yang mampu mendeteksi adanya Covid-19 dalam tubuh pasien.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS