MLA dengan Swiss Disetujui Jadi UU, Pemerintah Lacak Aset Hasil Tindak Pidana
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

MLA dengan Swiss Disetujui Jadi UU, Pemerintah Lacak Aset Hasil Tindak Pidana

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut pemerintah akan mulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

"Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (lacak aset)," kata Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (14/7/2020).

Yasonna menyatakan, dengan disahkannya perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss tersebut menjadi UU, pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas Swiss untuk membuka dan meminta data-data. Yasonna menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang MLA ini berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh negara. "Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak," tegas Yasonna.

Yasonna juga menyampaikan pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian MLA serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional. Salah satunya dengan Serbia yang pembahasannya telah dimulai. Bahkan, kata Yasonna, Serbia sudah mengajukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi. Rencananya draf tersebut akan dibahas kedua negara pada tahun depan. "UU kali ini kan khusus antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negara lain," ucap Yasonna.

Adapun UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta. Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.
Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss. Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia dan Swiss pada Sidang Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU akan meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal. Apalagi, dalam perjanjian tersebut memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara. "Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilaterlal dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan," kata Yasonna.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dikritik KPK, Ini Jawaban Mahfud Soal Tim Pemburu Koruptor

Mahfud MD mengatakan sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Dampak Covid-19, Pendapatan UMKM di DIY Turun 80%

Kalangan pelaku UMKM paling terdampak pandemi Covid-19

NASIONAL | 14 Juli 2020

Kasus Laporan BPK Vs Benny Tjokro, Polisi Periksa Tiga Saksi

Benny sebelumnya menyatakan ada andil emiten milik Bakrie Group dalam kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 14 Juli 2020

BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP Tahun 2019

Dengan mengkonsolidasi atas 87 LKKL dan satu LKBUN Tahun 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Ikappi Catat 1.053 Pedagang Pasar Terpapar Covid-19

Ikappi mengakui jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi di pasar tradisional terus meningkat.

NASIONAL | 14 Juli 2020

KPK Ragu Tim Pemburu Koruptor Bakal Efektif

KPK menilai lebih bijak memaksimalkan koordinasi dan supervisi antara lembaga penegak hukum plus badan lembaga lain yang terkait. T

NASIONAL | 14 Juli 2020

BPK Akan Periksa Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemeriksaan pengelolaan anggaran akan berbasis risiko secara menyeluruh melalui tiga jenis pemeriksaan.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Wali Kota Bengkulu Larang Sekolah Belajar Tatap Muka di Kelas

Helmi Hasan meminta pihak sekolah tidak menggelar belajar mengajar tatap muka di kelas karena daerah ini masih berada di zona merah Covid-19.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Kementerian Desa Revitalisasi Peran Bumdes

Pandemi Covid-19turut memengaruhi perekonomian di desa.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Mahfud: Tim Pemburu Koruptor Tidak Melibatkan KPK

Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri.

NASIONAL | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS