Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya Komunisme
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya Komunisme

Jumat, 29 Mei 2020 | 17:20 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan tak ada ruang bagi ajaran komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, dari segi regulasi hukum ketatanegaraan, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. Di dalamnya tegas dinyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan komunisme/marxisme.

Meski saat ini DPR sedang membahas RUU HIP, namun tidak memberi celah PKI. Sebaliknya, pembahasan RUU itu akan semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Walaupun didalamnya belum mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, bukan berarti menafikan keberadaan TAP tersebut. "Baik TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan, sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menumbuhkembangkan ideologi Pancasila," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (29/5/20).

Dikatakan Bamsoet, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Masih ada regulasi lain yang mengatur soal itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Lebih jauh, Politikus Golkar itu menyatakan pihaknya memahami jika ada pihak yang khawatir dengan bangkitnya komunisme. Namun, sebaiknya ketakutan demikian tidak perlu dikembangkan.

"Karena TNI/Polri, ormas keagamaan seperti NU, Muhamadiyah dan lain-lain, ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI), Kelompok Cipayung dan lain-lain pasti akan bersatu menghadang bangkitnya partai maupun paham komunisme,” tandas Bamsoet.

Menurut dia, isu ini rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tak senang melihat bangsa Indonesia hidup tenang. "Aparat keamanan, umat Islam dan umat beragama lainnya, termasuk ormas-ormas yang menentang PKI selama ini seperti NU, Muhamadiyah, Pemuda Pancasila, FKPPI dan lainnya pasti akan bersatu jika komunisme kembali bangkit. Kita perlu waspada, namun tidak perlu panik," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Penularan OTG, 3 Kabupaten di Sulteng akan Gelar Rapid Test Massal

Tiga daerah dimaksud yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.

NASIONAL | 29 Mei 2020

KPK Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bansos

KPK) mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah mengenai pentingnya akurasi data untuk mencegah terjadinya penyimpangan bansos Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Lewat Kompetisi dan Webinar, Quipper Tingkatkan Interaksi Aktif Guru dan Murid

Kompetisi digelar sejak tanggal 6 - 18 Mei 2020 sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan guru dan murid dalam menggunakan Learning Management System.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kerja dari Rumah Bagi ASN Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020

Work from home bagi ASN diperpanjang hingga 4 Juni 2020 mendatang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Guru Penggerak Dongkrak Keterlibatan Siswa di Kelas

Guru penggerak dapat mendongkrak keaktifan siswa dalam berdiskusi di kelas.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kempupera Pastikan PSN 5 Destinasi Wisata Prioritas Senilai Rp 6,4 T Tetap Jalan

Menpupera Basuki Hadimuljono memastikan lima destinasi wisata prioritas tetap berjalan karena masuk proyek strategis nasional (PSN) baru.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Azis Syamsuddin Ungkap Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19

Kunjungan kerja wakil rakyat saat reses diganti dengan penyaluran sembilan bahan pokok kepada masyarakat.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pemkot Dumai Putuskan Tidak Perpanjang PSBB

PSBB di Kota Dumai diputuskan untuk tidak diperpanjang.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Pendisiplinan Protokol Kesehatan Normal Baru, Ini Cara Bertindak TNI-Polri

Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana penerapan "new normal" atau kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Citilink Setop Sementara Penerbangan Penumpang

Citilink Indonesia menghentikan sementara layanan penerbangan penumpang hingga 31 Mei 2020 karena tengah menyiapkan prosedur layanan kenormalan baru.

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS