INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

MAKI Praperadilankan Kejagung Jika Tak Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Senin, 6 Januari 2020 | 19:20 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Boyamin yang merupakan pelapor kasus ini mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan jika Kejaksaan Agung tak kunjung menetapkan tersangka kasus ini hingga akhir Februari mendatang.

"Kalau sampai akhir Februari tidak ada penetapan tersangka, saya akan ajukan gugatan ke praperadilan," kata Boyamin Saiman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Boyamin memahami kendala yang dihadapi Kejagung dalam menangani kasus Jiwasraya yang berkaitan erat dengan kejahatan keuangan. Namun sebagai pelapor, Boyamin mengaku tidak puas dengan kinerja Kejaksaan yang belum juga menjerat tersangka. "Saya sebenarnya agak memaklumi sedikit karena ini masih proses. Tapi saya sebagai pelapor berhak mengejar, saya tidak cukup puas dengan perkembangan sampai saat ini karena belum ada penetapan tersangka," kata Boyamin Saiman.

Selain itu, Boyamin meminta Kejagung untuk memeriksa para direksi Jiwasraya, terutama direksi yang menjabat pada periode 2008 hingga 2018. Boyamin meyakini para direksi tersebut mengetahui mengenai kasus ini. "Saya menginginkan direksi lama itu segera diperiksa," kata Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, direksi Jiwasraya setidaknya telah melanggar Peraturan Jaksa Agung nomor 73 tahun 2016 dan juga Peraturan OJK nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan pembelian investasi saham harus dengan memperhitungkan manajemen resiko dan tata kelola keasuransian serta Peraturan OJK no 73 tahun 2016 tentang manajemen risiko investasi dan tata kelola peransuransian. Boyamin meyakini, berbagai aturan tersebut dilanggar para petinghi Jiwasraya dengan melakukan investasi yang tidak kompeten. Akibatnya, Jiwasraya dirugikan hingga sekitar Rp 3,7 triliun. "Nampaknya itu dilanggar semua sehingga jebol lah uang itu," kata Boyamin Saiman.

Boyamin meminta tim penyidik Kejagung untuk mengejar pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus ini. Salah satunya dengan mendalami peran-peran para pihak terkait, terutama yang berasal dari unsur swasta. "Itu artinya harus dikejar follow the money. Saya minta itu, keuntungan siapa yang menikmati. Inilah mudah-mudahan saksi-saksi swasta itu mungkin ada arah ada benang merahnya. Saya tidak bisa nuduh orang perorang tapi saya memberikan gambaran benang merahnya mesti begitu, kalau ini merugikan Jiwasraya berarti ada yang diutungkan," tegas Boyamin Saiman.

Dalam kasus ini, Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri itu, diantaranya berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS.

Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Di antaranya mantan Direktur Utama Jiwasraya, Asmawi Syam dan mantan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya, Eldin Rizal Nasution. Kemudian Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk Stephanus Turangan, Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Sedangkan, satu saksi mangkir adalah Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Kejagung menduga, terdapat kegiatan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan grup-grup tertentu dengan sekitar 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Ahli dari OJK

Kejagung masih mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 6 Januari 2020

PBNU Ingatkan Tiongkok Jangan Main-main dengan Kedaulatan NKRI

"Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara

NASIONAL | 6 Januari 2020

Novel Ingin Bertemu Kedua Pelaku Penyiraman

Kuasa hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan, Saor Siagian mengatakan, kliennya ingin bertemu dengan dua pelaku penyiraman air keras.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Fenomena Tanah Ambles Kembali Terjadi di Gunung Kidul

Fenomena tanah berlubang atau tanah ambles kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (3/1/2020).

NASIONAL | 6 Januari 2020

BKSDA Sumsel: Harimau di Muara Enim Belum Tertangkap

BKSDA Sumsel menyatakan bahwa harimau yang berkeliaran di Muara Enim dan sekitarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

NASIONAL | 6 Januari 2020

KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan

Perpres itu telah dinantikan oleh Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan

Pengerahan pasukan untuk mengusir para pencuri ikan di laut Natuna sedang dilakukan pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Klaim Nine Dash Line, Menlu: Indonesia Takkan Mengakui

Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Soal Natuna, Ketua DPR Minta Pemerintah Utamakan Diplomasi

Puan Maharani menyatakan Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok meninggalkan Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat

Kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS