KPK Tunggu Jokowi Tepati Janji soal Dewan Pengawas
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

KPK Tunggu Jokowi Tepati Janji soal Dewan Pengawas

Selasa, 17 Desember 2019 | 13:03 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya mengenai nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas (Dewas). Jokowi sebelumnya menjanjikan Dewas akan diisi oleh orang-orang terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kita tunggu saja dari Presiden. Presiden kan menjanjikan kepada publik bahwa Dewan Pengawas yang dipilih adalah orang terbaik dan punya komitmen pemberantasan korupsi. Kita tunggu saja," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seorang merangkap sebagai ketua. Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat penting dalam kerja KPK salah satunya mengeluarkan izin penyadapan. Untuk periode pertama, Dewas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden untuk selanjutnya dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Lima anggota Dewas periode pertama yang telah dipilih Presiden akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK Jilid V pada 21 Desember 2019 mendatang.

Beberapa hari terakhir menjelang pelantikan beredar nama-nama yang disebut bakal menjadi Dewan Pengawas. Nama-nama itu antara lain, mantan Pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman; Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana yang juga mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji; mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang juga mantan Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto; Budiman Tanurejo (jurnalis media cetak). Sempat pula muncul nama mantan pimpinan KPK lainnya yakni Erry Riyana Hardjapamekas dan Pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

KPK enggan menanggapi nama-nama tersebut. Febri menegaskan, pihaknya menunggu keputusan Jokowi. "Tidak perlu berandai-andai," kata Febri Diansyah.

Sementara saat dikonfirmasi namanya digadang sebagai anggota Dewas, Indriyanto menyebut hal tersebut hanya rumor. "Dipastikan tidak benar rumor itu," kata Indriyanto kepada SP, Selasa (17/12/2019).

Melalui akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Yusril mengaku tak berminat dan tak bersedia menduduki jabatan Dewas KPK. Yusril memilih untuk tetap menjadi advokat. "Saya sendiri dengan segala permohonan maaf, sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK tsb. Saya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi Dewas KPK," kata Yusril dalam cuitannya pada Senin (16/12/2019) kemarin.

Yusril menyatakan, hingga saat ini tidak ada pihak resmi yang menghubunginya terkait Dewas KPK. Untuk itu, Yusril yang sedang berada di Manila, Filipina menganggap namanya digadang sebagai Dewas hanyalah kabar burung. "Saya ingin menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak resmi yang menghubungi saya utk menjadi Dewas KPK. Karena itu, saya menganggap bahwa disebut-sebutnya nama saya sbg salah satu calon Dewas KPK hanyalah kabar burung belaka," kata Yusril



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

4 Tahun Terakhir, KPK Lancarkan 87 OTT dan Jerat 327 Tersangka Korupsi

Selama empat tahun terakhir, KPK berhasil menjerat 327 tersangka korupsi pada 87 operasi tangkap tangan.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Jokowi Bertemu 30 Tokoh Adat Kalimantan Timur

Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta izin kepada para tokoh adat untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Pengusaha Jambi Didorong Masuk Jaringan Perdagangan Malaysia ddan Thailand

Pemprov Jambi akan mendorong para pelaku usaha di Provinsi Jambi untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan dalam kerja sama CIMT-GT.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Program Genre BKKBN Rangkul Anak Broken Home

Remaja saat ini adalah pelaku bonus demografi yang segera dicapai oleh Indonesia pada 2025-2030.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Sejumlah Politisi Senayan Diduga Kecipratan Duit Korupsi Pengadaan di Kemag

KPK telah berupaya secara maksimal melakukan tindakan pencegahan korupsi di Kementerian Agama.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Kempan dan RB Pangkas Eselon III dari 63 Jadi 1 Jabatan

Eselon III berkurang dari 63 jabatan, sekarang menjadi satu jabatan.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Pensiun dari KPK, Agus Rahardjo Cs Pastikan Tetap Berjuang Berantas Korupsi

Pemberantasan korupsi tak akan berhenti dengan pergantian kepemimpinan di KPK.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Keberadaan Pelaku Pembunuhan Mahasiswi Terdeteksi

Keberadaan pelaku utama PD sudah terpantau berada di daerah asalnya. Anggota sudah dikerahkan untuk menangkap pelaku utama pembunuhan mahasiswa Unib.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Polda Jatim Telusuri Masuknya 14 Mobil Mewah

Penelusuran asal-usul mobil sport mewah itu penting untuk memastikan status kendaraan.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Kasus Suap Distribusi Gula, KPK Periksa Petinggi Bulog

Selain Tri, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa Kepala Divisi Keuangan PTPN III Holding, Linda dan pegawai PT Fajar Mulia.

NASIONAL | 17 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS