Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK

Rabu, 20 November 2019 | 15:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana turut menjadi pihak pemohon uji formil atas UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Permohonan ini akan diajukan Pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Tim Advokasi UU KPK pada Rabu (20/11/2019) siang ini.

"Saya sendiri juga ikut sebagai pihak. Mudah-mudahan nanti saya ikut mengantarkan itu (permohonan uji formil)," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Agus masih enggan membeberkan poin-poin yang tertuang dalam gugatan tersebut. Agus meminta setiap pihak untuk bersabar hingga permohonan tersebut didaftarkan. "Nanti di MK saja," kata Agus Rahardjo.

Agus sebenarnya lebih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Langkah Perpu menurutnya lebih baik ketimbang harus melalui proses JR di MK. "Kalau perpu lebih baik, kalau berkenan ajukan perpu lebih baik, tapi hari ini kita akan mengantarkan JR ke MK," kata Agus Rahardjo.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK seperti dirinya dan Agus Rahardjo memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menggugat UU KPK yang baru berlaku 17 Oktober 2019 lalu. "Kita punya legal standing. Pimpinan KPK punya legal standing," kata Saut Situmorang.

Saut menyatakan, pembentukan suatu undang-undang seharusnya memperhatikan filosofis, sosiologis dan yuridis formal. Dikatakan, dalam penyusunan hingga pengesahan UU nomor 19/2019, pimpinan KPK tidak pernah diajak berbicara. Padahal, pimpinan KPK merupakan pelaksana UU tersebut. "Makanya saya bilang tadi ketika bicara uu anda harus bahas sosiologis, filosofis, yuridis formal. Kan yang kami bahas soal itu. Soal filosofis bagaimana. Yuridis formalnya bagaimana dengan situasi seperti itu. Ada orang berlima ujug-ujug nggak diajak ngobrol. Itu yang menarik untuk kemudian bagaimana MK melihat itu dalam posisi kaitannya dengan UU kita," kata Saut Situmorang.

Selain soal tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam proses pembahasan UU, Saut juga menyoroti mengenai pembentukan dewan pengawas. Ditegaskan, KPK sangat terbuka untuk diawasi oleh pihak manapun. Namun, katanya, dewan pengawas seharusnya tidak turut terlibat dalam proses hukum yang dilakukan KPK.

"Dia pengawas tapi bagian dari pelaksanaan proses criminal justice system. Ini bagian dari proses larang atau tidak ini tidak inline maksud check and balance yang akan dilakukan terhadap KPK. Saya berulang-ulang mengatakan KPK harus check and balance. Organisasi apapun harus di check and balances. Tapi dewas ini dibuat untk cek and balances untuk kpk itu anda tidak boleh masuk ke bagian proses. Kamu ngawasin tapi masuk dalam proses. Kamu mengawasi dirimu sendiri. Itu teori organisasi pakai apa tuh," kata Saut Situmorang.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Periksa Ade Armando, Penyidik Ajukan 16 Pertanyaan

Penyidik mengajukan 16 pertanyaan kepada Ade Armando terkait unggahan gambar Anies Baswedan di media sosial.

NASIONAL | 20 November 2019

Wapres: Pengembalian Dana Jemaah First Travel Harus Adil

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa aset First Travel yang berupa dana calon jemaah umrah dan haji harus dikembalikan secara adil kepada para korban.

NASIONAL | 20 November 2019

Empat Prajurit TNI Menang di Pilkades Kudus

Sebanyak empat prajurit TNI AD yang menjadi kontestan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak 2019 di Kabupaten Kudus berhasil menang di daerahnya masing-masing.

NASIONAL | 20 November 2019

Korban Likuefaksi Palu, Reclaiming Tanah di Petobo Atas untuk Huntap

Sekretaris Panitia Reclaiming Tanah di Petobo Atas, Anjas Lamatata pun menegaskan bahwa lahan yang akan diambil kembali itu adalah hak milik rakyat Petobo.

NASIONAL | 20 November 2019

Per Hari Ini, Bandara APT Pranoto Ditutup Sementara

Untuk meningkatan kualitas penerbangan, Bandara APT Pranoto ditutup sementara selama 20 November hingga 15 Desember 2019.

NASIONAL | 20 November 2019

PN Purwokerto Kembali Gelar Sidang Gugatan Terhadap Ashanty

PN Purwokerto kembali menggelar sidang gugatan wanprestasi yang diajukan seorang pengusaha kosmetika Martin Pratiwi terhadap penyanyi Ashanty.

NASIONAL | 20 November 2019

Berdayakan Guru Lewat Teknologi, Zenius Gandeng We The Teachers

Kehadiran teknologi berfungsi sebagai kanal untuk memberdayakan para guru agar dapat menjawab tantangan pendidikan di era digital.

NASIONAL | 20 November 2019

LP3I Akan Hapus Jenjang D-3

Peralihan jenjang pendidikan ini berkaca dari kesuksesan negara maju yang mempunyai program vokasional unggul seperti Jerman, Belanda, dan Jepang.

NASIONAL | 20 November 2019

UMK Jatim 2020, Tertinggi Surabaya Rp 4,2 Juta dan Terendah Magetan Rp 1,9 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, UMK Tahun 2020 untuk kesejahteraan pekerja.

NASIONAL | 20 November 2019

Politisi PDIP Minta Polisi Harus Rapi dan Jangan Buncit

Menurut Trimedya, perut buncit terjadi karena kurang olahraga. Dirinya ingin mengikuti perut sang kapolri yang tidak buncit.m=

NASIONAL | 20 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS