KPK Perkuat Bukti Korupsi Pekerjaan Fiktif 14 Proyek Waskita Karya
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

KPK Perkuat Bukti Korupsi Pekerjaan Fiktif 14 Proyek Waskita Karya

Senin, 21 Oktober 2019 | 21:31 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat bukti-bukti kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya. Hal ini dilakukan tim penyidik KPK dengan memeriksa tiga pegawai Waskita Karya, Senin (21/10/2019). Ketiga pegawai Waskita Karya, yakni Tri Mulyo Wibowo, Kwatantra dan Julizar ‎Kurniawan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait proses pembuatan, pembayaran dan pertanggungjawaban kontrak fiktif pada proyek-proyek di PT Waskita Karya (persero) Tbk," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Dalam kasus ini, Fathor dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.
Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Atas tindak pidana ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.
Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen terkait proyek yang digarap PT Waskita Karya itu disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi beberapa waktu lalu, salah satunya rumah Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Arryani. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Dirut Jasa Marga, Desi merupakan Direktur Operasi I PT Waskita Karya. Meski rumahnya telah digeledah dan sejumlah dokumen penting telah disita, Desi belum diperiksa tim penyidik KPK.



Sumber:Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kelompok Ini Mau Gagalkan Pelantikan Presiden Pakai Katapel Bola Peledak

Mereka akan membuat kerusuhan dengan menunggangi aksi unjuk rasa menggunakan katapel bola karet berbahan peledak.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

KPK Cecar Adik BW soal Proyek QCC di Pelindo II

Ferialdy dan Haryadi merupakan terpidana korupsi mobile crane kapasitas 25 dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan PT Pelindo II.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Eggi Sudjana Diamankan, Ini Penjelasan Polisi

Setelah meminta keterangan, penyidik kemudian memulangkan Eggi.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Mewujudkan Ketahanan Pangan Butuh Keputusan Politik

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Ekonom Kritik Rencana Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Faisal juga meyakini orang yang membuat pidato Presiden Jokowi saat acara pelantikan bukanlah dari kalangan istana atau Kantor Staf Presiden.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi Lawan KPK Ditunda

Sidang perdana ini ditunda lantaran KPK sebagai pihak termohon tak hadir dalam persidangan.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Layanan Capsule Bus Koja Trans Segera Hadir di Kota Jambi

Kehadiran Koja Trans diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat Jambi dalam memanfaatkan angkutan umum.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

KPK Bantu Pemprov Sulsel Tertibkan Aset Rp 6,5 Triliun

Tujuh aset Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 1,4 triliun

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Jabatan Baru Menunggu Tito, Gerbong Polri Bergerak

Jika jadi menteri maka Tito—yang berulang tahun setiap 26 Oktober itu—akan pensiun dini meski masa pensiunnya baru 2022 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Sempat Datangi Istana, Bupati Minahasa Selatan Pernah Diperiksa KPK

Tetty Paruntu sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2019).

NASIONAL | 21 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS