Pro dan Kontra Amandemen Terbatas UUD 1945

Ahmad Salman / YTB Jumat, 4 Oktober 2019 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pro dan kontra muncul terkait wacana amendemen terbatas Undang-undang Dasar 1945. Tak hanya sekadar amendemen UUD 1945, namun juga wacana Garis Besar Haluan Negara (GBHN) turut disinggung untuk dihidupkan kembali.

Meski menuai pro dan kontra, namun MPR periode 2014-2019 merekomendasikan untuk melakukan amandemen terbatas pada UUD 1945. Mereka beralasan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan GBHN melalui perubahan terbatas UUD 1945 diperlukan saat ini.

Bahkan MPR periode lalu menyebutkan, rekomendasi itu sudah melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan.

Amendemen UUD 1945 memang baru terjadi di era reformasi. Ini disebabkan sejumlah pasal yang ada pada UUD 1945 menjadi dasar bagi Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru.

Sejauh ini UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Amendemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999. Saat itu terjadi amendemen untuk membatasi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu berlebihan.

Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan. Sebab Presiden Soeharto dapat menjadi Presiden berkali-kali karena belum ada pembatasan periode jabatan.

Sedangkan amendemen kedua terjadi pada 18 Agustus 2000. Amendemen dilakukan dengan menambahkan aturan. Antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran, dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.

Sementara amendemen ketiga dilakukan pada 10 November 2001. Sejumlah perubahan besar pun dilakukan. Misalnya terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti DPD, Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Amendemen ketiga ini juga mengamanahkan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tak lagi dilakukan MPR.

Adapun amendemen keempat dilakukan pada 10 Agustus 2002. Sejumlah perubahan yang dilakukan antara lain terkait pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan.

Harus diakui masih banyak orang, termasuk politikus yang merindukan model pemerintahan seperti semasa Orde Baru. Alasannya bisa saja dibuat-buat semisal politik lebih stabil, tak ada polarisasi di akar rumput akibat kontestasi pilpres langsung, hingga tidak tumbuh pula politik identitas yang menghancurkan kohesivitas masyarakat.

Terkait hal ini membuka ruang amendemen UUD 1945 bukan haram. Namun bila perubahannya justru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi dan reformasi, sebaiknya diurungkan saja.



Sumber: BeritaSatu TV