Tiongkok Panggil Dubes AS Terkait Otonomi Hong Kong
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Tiongkok Panggil Dubes AS Terkait Otonomi Hong Kong

Jumat, 17 Juli 2020 | 10:28 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / WIR

Hong Kong, Beritasatu.com- Pemerintah Tiongkok memanggil Duta Besar AS Terry Branstad sebagai protes atas kebijakan tentang otonomi Hong Kong yang disahkan Kongres AS dan ditandatangani Presiden Donald Trump. Demikian keterangan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Beijing, Rabu (15/7).

Disebutkan, Beijing akan mengambil tindakan yang diperlukan. “Termasuk sanksi yang relevan terhadap individu dan entitas AS untuk melindungi kepentingannya,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Zheng Zeguang saat bertemu Branstad.

Sebelumnya, pada Selasa (14/7), Trump memerintahkan untuk mengakhiri status otonomi ekonomi khusus Hong Kong di bawah hukum AS. Kebijakan itu sebagai sanksi terhadap Tiongkok atas apa yang disebutnya “tindakan menindas” terhadap bekas jajahan Inggris itu. Tindakan AS itu mendorong Beijing untuk memberikan sanksi pembalasan.

Sementara itu, AS sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan aturan yang melarang para pejabat Partai Komunis Tiongkok berkunjung ke AS. Aturan yang dipakai untuk larangan itu didasari pada undang-undang yang sama dalam UU Keimigrasian dan Kebangsaan yang digunakan dalam larangan perjalanan tahun 2017 yang diberlakukan untuk beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Seorang pejabat yang memiliki akses terhadap proposal UU itu menyebutkan, selain kepada Pejabat Partai Komunis Tiongkok, Pemerintahan Trump juga memberlakukan larangan kepada anggota keluarga mereka.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Infeksi Global Covid-19 Melonjak, Negara-negara Tunda Pembukaan

Kasus infeksi virus corona melonjak di seluruh dunia pada Rabu (15/7) sehingga memaksa sejumlah negara untuk menahan diri dalam pembukaan kembali ekonomi

DUNIA | 17 Juli 2020

Tahun 2100, Populasi Dunia Menyusut 1 Miliar

Populasi dunia diperkirakan akan menyusut pada akhir abad ke-21 sehingga menyebabkan pergeseran utama kekuatan ekonomi global.

DUNIA | 17 Juli 2020

Lebih 75 Negara Dukung Akses Global Vaksin Covid-19

Sejumlah 75 negara telah menyampaikan pernyataan minat untuk melindungi populasi mereka dan orang-orang dari negara lain dari pandemi Covid-19 melalui bergabung dengan Fasilitas COVAX

DUNIA | 17 Juli 2020

Dianggap Gagal, Manajer Kampanye Trump Diganti

Menghadapi pertarungan pemilihan ulang yang sulit, Presiden AS Donald Trump telah mengganti manajer kampanye Brad Parscale yang dianggap gagal.

DUNIA | 17 Juli 2020

Siswa Eropa Dapat Pengecualian Larangan Pelajar Asing di AS

Pemerintahan Presiden Trump sebelumnya melarang pelajar asing tetap tinggal di AS jika semua kelas di perguruan tinggi dilangsungkan secara daring.

DUNIA | 17 Juli 2020

Inggris dan AS Tuduh Rusia Retas Data Vaksin Covid-19

AS dan Inggris mengutuk serangan terhadap mereka yang melakukan pekerjaan vital untuk memerangi pandemi corona.

DUNIA | 17 Juli 2020

Triwulan II, PDB Tiongkok Naik 3,2%

Perekonomian Tiongkok tercatat tumbuh sebesar 3,2 persen di triwulan-II tahun ini, dibandingkan triwulan-II tahun sebelumnya.

DUNIA | 16 Juli 2020

Meskipun Dikucilkan WHO, Taiwan Berhasil Redam Covid-19

Dikucilkan WHO, Taiwan, negara dengan populasi 23,7 juta penduduk, hanya memiliki 451 kasus Covid-19 dan tujuh korban jiwa.

DUNIA | 16 Juli 2020

AS Batasi Visa untuk Huawei dan Perusahaan Teknologi Tiongkok Lainnya

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Rabu waktu setempat (15/7/2020) mengatakan AS akan menerapkan pembatasan visa untuk perusahaan teknologi Tiongkok.

DUNIA | 16 Juli 2020

Janda Pimpinan Pro-Isis Filipina Minhati Madrais Dibebaskan, Kembali ke Indonesia?

Minhati diyakini memiliki akses ke dana berjumlah jutaan dolar AS serta mata uang kripto yang dapat digunakannya untuk menghidupkan kembali kelompok teror Maute

DUNIA | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS